Survei Indikator Politik: Mayoritas Responden Pilih Erick Thohir Pimpin PSSI
Jakarta – Nama Menteri BUMN Erick Thohir muncul sebagai calon yang pantas untuk memimpin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesi (PSSI) di Masa mendatang. Hal ini berdasarkan dari jawaban responden dalam survei yang dirilis oleh Lembaga survei Indikator Politik Indonesia tentang reformasi PSSI usai Tragedi Kanjuruhan.
Survei tersebut dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022 dengan mewawancarai 1.220 responden secara tatap muka. Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling.
Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional, dengan asumsi metode simple random sampling, margin of error (MoE) survei sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei ini dilakukan.
Responden diberi pertanyaan yang berbunyi, ‘di antara nama-nama berikut, menurut Ibu/Bapak siapa yang paling pantas menjadi Ketua Umum PSSI?.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 24,1% responden memilih Erick Thohir sebagai sosok yang pantas menjadi Ketum PSSI. Kemudian, disusul oleh Najwa Shihab 10,4% dan Kaesang Pangarep 5,8%.
Adapun, nama Ketum PSSI pertahana, Mochamad Iriawan berada di urutan keempat sebanyak 5,4%. Berikut rinciannya:
- Erick Thohir: 24,1%
- Najwa Shihab: 10,4%
- Kaesang Pangarep: 5,8%
- Mochamad Iriawan (Iwan Bule): 5,4%
- M Mahfud MD: 4,9%
- Azrul Ananda 3,0%
- La Nyalla Mattalitti: 2,1%
- Ratu Tisha Destria: 1,3%
- Lainnya: 0,4%
- tak tahu: 42,7%
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, nama Menteri BUMN itu unggul di seluruh kelompok demografi responden. Kendati begitu, keunggulannya tak mencapai angka 50%.
“Secara umum Erick unggul dari semua demografi, Minang juga unggul dia. Intinya, Erick unggul tapi keunggulannya masih di bawah 50%,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers, Minggu (13/11/2022).
Selanjutnya, simulasi calon Ketum PSSI dikerucutkan menjadi 3 nama, yaitu Erick Thohir, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Ketum PSSI pertahana, Iwan Bule. Hasilnya, Erick Thohir kembali unggul. Berikut rinciannya:
- Erick Thohir: 40%
- La Nyalla Mattalitti: 5,1%
- Iwan Bule: 8,4%
- 46,5% tak menjawab
“Ini 3 nama juga tidak ada perubahan berarti, pemilih Najwa Shihab dan lain-lain yang tidak ada di simulasi 3 nama cenderung lari ke Erick Thohir, dibandingkan ke La Nyalla atau Iwan Bule,” jelas Burhanuddin.
Lalu, bagaimana dengan simulasi tokoh yang paling pantas menjadi Ketum PSSI secara head to head (2 nama)? Begini hasilnya:
Erick Thohir vs La Nyalla:
- 45,4% Erick Thohir
- 6,2% La Nyalla Mattalitti
- 48,4% tak menjawab
Erick Thohir vs Iwan Bule:
- 43,8% Erick Thohir
- 9,3% Iwan Bule
- 46,8% tak menjawab
“Kalau mau di head to head kan, kalau lawannya La Nyalla, Erick Thohir menang telak di mata warga. Lawan Iwan Bule juga lebih telak,” ujarnya.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.