Indonesia Siap Produksi Baju APD 17 juta Unit Per Bulan
Jakarta – Setelah dikembangkan selama beberapa waktu, kini perusahaan dalam negeri berhasil memproduksi baju hazmat atau alat pelindung diri (APD). Baju dengan label INA United tersebut telah lolos uji ISO 16604 dan siap diproduksi sebanyak 17 juta unit per bulan.
Atas pencapaian tersebut, Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dokter Reisa berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah sukses berinovasi dan para ahli diplomasi yang mengawal proses pengujian dengan baik.
“Alhamdulillah, baju hazmat produksi Indonesia telah lolos uji ISO 16604. Bukan saja ini adalah salah satu hasil karya nyata dan penting dari tim pakar yang beranggotakan 95 ahli senior dan 27 pakar muda dari berbagai disiplin ilmu, namun juga bukti keahlian dan ketangguhan para ahli diplomasi kita dari konjen RI di New York, Amerika Serikat, yang tak lelah mengawal proses tersebut,” ujar Dokter Reisa pada konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Rabu (24/6).
Selanjutnya, Dokter Reisa menjelaskan bahwa pengujian ini bukan hanya dilakukan di Amerika Serikat saja, tetapi juga ada produsen yang mengirimkan contoh produknya untuk diuji ke Hong Kong, Singapura dan Taiwan. Hasil dari pengujian produk mereka sangat memuaskan.
“Ternyata seluruh produksi mereka sukses mendapatkan rekomendasi, baju hazmat yang dihasilkan Indonesia ini bahkan dinilai lebih baik dan hemat biaya,” imbuhnya.
Produk ini nantinya siap diproduksi oleh asosiasi produsen tekstil sebanyak 17 juta unit per bulan, jauh di atas angka kebutuhan APD dalam negeri yang hanya sekitar lima juga unit per bulan.
Kabar baik tersebut diikuti dengan berita sistem informasi terintegrasi Bersatu Lawan Covid (BLC) yang kini sudah dimiliki Indonesia.
“Pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama Profesor Wiku Adisasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas dan Doktor Dewi Nur Aisyah, Ahli Epidemiologi, mempresentasikan cara menentukan zonasi tingkat penularan COVID-19 di daerah melalui sistem informasi terintegrasi BLC,” ucap Dokter Reisa.
Keberadaan BLC membuat kita dengan mudah dapat mendeteksi penyebaran kasus di Indoensia secara real-time sampai pada tahap kabupaten.
Sementara itu, Dokter Reisa menjelaskan bahwa pemerintah tidak henti-hentinya berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan terus mendistribusikan berbagai macam bentuk APD dengan jumlah yang signifikan.
“Selama tiga bulan, Gugus Tugas Nasional telah mendistribusikan lebih dari 4,3 juta APD dan lebih dari 2,2 juta masker bedah, masker N95, shield cover, bouffant caps, googles, dan handscoon,” jelas Dokter Reisa.
Selain bantuan APD yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, pemerintah juga mendistribusikan bantuan dalam bentuk fasilitas rumah sakit yang diperlukan untuk menangani pasien COVID-19.
“Lebih dari 2,5 juta PCR, RDT Kit, mesin RNA, ventilator portabel, dan reagen sebanyak 2.253.350 juta ke 34 provinsi,” imbuhnya.
Selanjutnya, Dokter Reisa menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut dan terus diperbaiki.
“Masih banyak peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan yang akan kami lakukan untuk memastikan semakin banyak yang sebuh dan semakin sedikit yang terpapar, dan masyarakat tetap sehat, produktif dan aman dari COVID-19,” katanya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan sesering mungkin.
“Buktikan bahwa dengan bergotong-royong, kita dapat melewati pandemi ini,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
