Dokter Reisa: Jadikan 2022 Tahun Terakhir Indonesia dalam Pandemi
Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro mengajak masyarakat menjadikan 2022 sebagai tahun terakhir Indonesia dalam masa pandemi. Untuk mendukung upaya ini, masyarakat diharapkan mendukung percepatan vaksinasi dan turut menekan potensi munculnya gelombang ketiga pada liburan panjang akhir tahun 2021.
Percepatan dan pemerataan vaksinasi memang tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selain terus memastikan pasokan vaksin aman, pemerintah juga mendorong masyarakat membantu tercapainya target 70% penduduk tervaksinasi pada akhir 2021.
Melalui Keterangan Pers di Istana Kepresidenan – Jakarta, Jumat (19/11/2021), yang ditayangkan oleh Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN secara virtual, Reisa menyebutkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia akan vaksinasi COVID-19, menjadikan penyuntikan vaksinasi dapat mencapai rata-rata 2 juta dosis per hari.
“Hari ini bahkan sudah lebih dari 220 juta suntikan diberikan kepada masyarakat. Target WHO (Badan Kesehatan Dunia) bahwa 40 persen warga divaksin lengkap di akhir tahun ini pun sudah dilewati,” tutur Reisa. Meski demikian, ia menekankan bahwa Indonesia masih memiliki tugas mengejar pemerataan cakupan vaksinasi untuk menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan, seperti kelompok lansia, penderita komorbid, penyandang disabilitas, populasi ibu hamil, juga anak-anak.
Kepada kelompok 88 juta orang yang sudah divaksin lengkap, ia mengajak memastikan 45 juta orang lainnya yang baru divaksin dosis pertama agar dapat melengkapi vaksinasinya.
“Dan yang terlebih penting, 88 juta dan 45 juta ini ikut memastikan sekitar 74 juta orang lainnya yang masuk dalam sasaran namun belum divaksin sama sekali, segera mendapatkan hak mereka. Cuma dengan bersama-sama kita bisa akhiri pandemi ini,” tegas Reisa.
Karena itu, ia menekankan, seharusnya bukan suntikan booster yang dicari, melainkan booster atau alat untuk meningkatkan kekebalan bersama.
“Sesuai pesan Menteri Kesehatan, apabila 70 persen dari sasaran vaksinasi sudah mendapat dosis lengkap, maka Indonesia akan mulai memvaksinasi anak 6 sampai dengan 11 tahun,” lanjutnya.
Kesempatan yang sama, Reisa juga mengajak masyarakat bersikap hati-hati menyikapi masa liburan Natal dan Tahun Baru, potensi munculnya gelombang ketiga.
“Sudah terbukti setiap masa libur mobilitas masyarakat yang tidak dibatasi akan hanya berujung kepada kenaikan kasus,” kata Reisa.
Ia menyoroti meningkatnya mobilitas dan interaksi pada libur Nataru tahun lalu serta setelah Lebaran tahun ini. Akhir-akhir inipun, ujarnya, terdapat tren serupa, di mana Data Google Mobility Index 15 November 2021 menunjukkan kenaikan kegiatan rekreasi atau ke tempat wisata, juga peningkatan kegiatan kunjungan ke kawasan perumahan.
“Dalam konteks PPKM Level 1, tentunya tidak ada yang salah dengan fakta ini. Namun dalam konteks bahwa virus masih tetap bermutasi, vaksinasi belum 100 persen, dan kemungkinan besar protokol kesehatan diturunkan kedisiplinannya, ini sangat berbahaya,” tegas Reisa, apalagi mengingat restoran, tempat wisata dan pemukiman terpantau sebagai lokasi yang paling rendah kepatuhan memakai maskernya.
Di tempat wisata, kehadiran Satgas penegakkan prokes dan kesadaran tinggi petugas sangat diperlukan untuk memastikan keamanan kegiatan masyarakat, seperti memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dengan sepenuhnya, menjaga tidak ada kerumunan, juga menyiapkan petugas untuk mengingatkan penegakan protokol kesehatan di setiap wahana.
“Ingat, adaptasi baru jangan ditinggalkan karena lengah terlena situasi yang membaik,” ujarnya.
Guna menekan risiko munculnya gelombang ketiga, pemerintah juga berencana akan memberlakukan pengetatan mobilitas. Sejumlah kegiatan diusulkan dilarang pelaksanaannya, yaitu: acara pergantian tahun baik di luar maupun di dalam ruangan termasuk pesta petasan dan kembang api, pawai arak-arakan di tahun baru, even perayaan Nataru di mal, serta kegiatan seni budaya dan olahraga.
Selain itu, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan, sekolah, restoran, dan destinasi wisata.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan risiko penularan dapat ditekan dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat dioptimalkan, sehingga situasi baik saat ini dapat berlanjut pada tahun depan.
“2022 adalah tahun ketiga kita berada di masa pandemi. Mari bertekad untuk jadikan ini tahun terakhir kita berada dalam masa wabah raya. Tunjukan lagi kerjasama yang solid dan gotong royong yang kuat, kekompakan tingkat tinggi, untuk mencegah gelombang ketiga,” ujar Dokter Reisa.
“Dengan segenap kemampuan kita, dengan sukses menjadi Presidensi G20, dengan tetap menjadi salah satu tertinggi di dunia dalam memvaksinasi rakyatnya, dengan menjadi salah satu paling disiplin dalam prokes dan terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru, mari kita bersama pulihkan kesehatan dan bangkitkan ekonomi,” pungkasnya.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
