Dokter Reisa: Jadikan 2022 Tahun Terakhir Indonesia dalam Pandemi
Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro mengajak masyarakat menjadikan 2022 sebagai tahun terakhir Indonesia dalam masa pandemi. Untuk mendukung upaya ini, masyarakat diharapkan mendukung percepatan vaksinasi dan turut menekan potensi munculnya gelombang ketiga pada liburan panjang akhir tahun 2021.
Percepatan dan pemerataan vaksinasi memang tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selain terus memastikan pasokan vaksin aman, pemerintah juga mendorong masyarakat membantu tercapainya target 70% penduduk tervaksinasi pada akhir 2021.
Melalui Keterangan Pers di Istana Kepresidenan – Jakarta, Jumat (19/11/2021), yang ditayangkan oleh Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN secara virtual, Reisa menyebutkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia akan vaksinasi COVID-19, menjadikan penyuntikan vaksinasi dapat mencapai rata-rata 2 juta dosis per hari.
“Hari ini bahkan sudah lebih dari 220 juta suntikan diberikan kepada masyarakat. Target WHO (Badan Kesehatan Dunia) bahwa 40 persen warga divaksin lengkap di akhir tahun ini pun sudah dilewati,” tutur Reisa. Meski demikian, ia menekankan bahwa Indonesia masih memiliki tugas mengejar pemerataan cakupan vaksinasi untuk menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan, seperti kelompok lansia, penderita komorbid, penyandang disabilitas, populasi ibu hamil, juga anak-anak.
Kepada kelompok 88 juta orang yang sudah divaksin lengkap, ia mengajak memastikan 45 juta orang lainnya yang baru divaksin dosis pertama agar dapat melengkapi vaksinasinya.
“Dan yang terlebih penting, 88 juta dan 45 juta ini ikut memastikan sekitar 74 juta orang lainnya yang masuk dalam sasaran namun belum divaksin sama sekali, segera mendapatkan hak mereka. Cuma dengan bersama-sama kita bisa akhiri pandemi ini,” tegas Reisa.
Karena itu, ia menekankan, seharusnya bukan suntikan booster yang dicari, melainkan booster atau alat untuk meningkatkan kekebalan bersama.
“Sesuai pesan Menteri Kesehatan, apabila 70 persen dari sasaran vaksinasi sudah mendapat dosis lengkap, maka Indonesia akan mulai memvaksinasi anak 6 sampai dengan 11 tahun,” lanjutnya.
Kesempatan yang sama, Reisa juga mengajak masyarakat bersikap hati-hati menyikapi masa liburan Natal dan Tahun Baru, potensi munculnya gelombang ketiga.
“Sudah terbukti setiap masa libur mobilitas masyarakat yang tidak dibatasi akan hanya berujung kepada kenaikan kasus,” kata Reisa.
Ia menyoroti meningkatnya mobilitas dan interaksi pada libur Nataru tahun lalu serta setelah Lebaran tahun ini. Akhir-akhir inipun, ujarnya, terdapat tren serupa, di mana Data Google Mobility Index 15 November 2021 menunjukkan kenaikan kegiatan rekreasi atau ke tempat wisata, juga peningkatan kegiatan kunjungan ke kawasan perumahan.
“Dalam konteks PPKM Level 1, tentunya tidak ada yang salah dengan fakta ini. Namun dalam konteks bahwa virus masih tetap bermutasi, vaksinasi belum 100 persen, dan kemungkinan besar protokol kesehatan diturunkan kedisiplinannya, ini sangat berbahaya,” tegas Reisa, apalagi mengingat restoran, tempat wisata dan pemukiman terpantau sebagai lokasi yang paling rendah kepatuhan memakai maskernya.
Di tempat wisata, kehadiran Satgas penegakkan prokes dan kesadaran tinggi petugas sangat diperlukan untuk memastikan keamanan kegiatan masyarakat, seperti memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dengan sepenuhnya, menjaga tidak ada kerumunan, juga menyiapkan petugas untuk mengingatkan penegakan protokol kesehatan di setiap wahana.
“Ingat, adaptasi baru jangan ditinggalkan karena lengah terlena situasi yang membaik,” ujarnya.
Guna menekan risiko munculnya gelombang ketiga, pemerintah juga berencana akan memberlakukan pengetatan mobilitas. Sejumlah kegiatan diusulkan dilarang pelaksanaannya, yaitu: acara pergantian tahun baik di luar maupun di dalam ruangan termasuk pesta petasan dan kembang api, pawai arak-arakan di tahun baru, even perayaan Nataru di mal, serta kegiatan seni budaya dan olahraga.
Selain itu, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan, sekolah, restoran, dan destinasi wisata.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan risiko penularan dapat ditekan dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat dioptimalkan, sehingga situasi baik saat ini dapat berlanjut pada tahun depan.
“2022 adalah tahun ketiga kita berada di masa pandemi. Mari bertekad untuk jadikan ini tahun terakhir kita berada dalam masa wabah raya. Tunjukan lagi kerjasama yang solid dan gotong royong yang kuat, kekompakan tingkat tinggi, untuk mencegah gelombang ketiga,” ujar Dokter Reisa.
“Dengan segenap kemampuan kita, dengan sukses menjadi Presidensi G20, dengan tetap menjadi salah satu tertinggi di dunia dalam memvaksinasi rakyatnya, dengan menjadi salah satu paling disiplin dalam prokes dan terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru, mari kita bersama pulihkan kesehatan dan bangkitkan ekonomi,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
