Indonesia Dorong Negara Asia Pasifik Perkuat Kerja Sama Pemberdayaan UMKM dan Perubahan Iklim
Jakarta – Pemerintah Indonesia mendorong negara- negara di Asia Pasifik untuk menguatkan kerjasama dan memajukan pemberdayaan UMKM serta mengatasi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan. Kedua hal itu dinilai layak menjadi prioritas karena keduanya membutuhkan kolaborasi yang kuat sehingga dapat berdampak besar bagi perkembangan sosial dan pembangunan di Asia Pasifik.
“Dalam forum pembahasan soal inklusivitas dan keberlanjutan, Presiden menyuarakan agar negara-negara Asia Pasifik memperkuat kerjasama dalam 2 hal penting. Pertama dalam pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM yang inklusif. Kedua, penanganan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan,” kata Johnny G.Plate Menteri Komunikasi dan Informatika dalam keterangan persnya, Minggu (14/11/2021).
Di Indonesia saja, UMKM terbukti sangat berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
Hal itu terlihat dari data bahwa 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Data itu membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM di Indonesia sangat inklusif karena juga Indonesia telah menjadi bagian pemberdayaan perempuan di tanah air.
“Kita ketahui, di Indonesia UMKM juga merupakan tulang punggung perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah sangat memberikan dukungan, baik dalam wujud program, kebijakan, maupun bantuan permodalan serta pendampingan, agar UMKM memiliki daya ungkit dan segera pulih dari tekanan pandemi,” kata Johnny.
Untuk itu Presiden menegaskan peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Hal itu diwujudkan Indonesia salah satunya melalui pemberian pinjaman lunak dan bantuan lebih dari 4 miliar dolar AS bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi pada 2021.
Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Kini, 8,4 juta UMKM di Indonesia tercatat telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen di antaranya merupakan UMKM milik perempuan.
Sementara di Asia Pasifik pada 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Berkaca dari hal itu peningkatan pemberdayaan UMKM penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif.
Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik juga dibutuhkan dan memerlukan percepatan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM.
Dari segi lingkungan, penanganan perubahan iklim juga perlu menjadi prioritas lainnya sehingga kegiatan sosial dan ekonomi di Asia Pasifik bisa berjalan dengan lebih optimal.
“Presiden menekankan, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan,” ujar Johnny.
Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta transformasi menuju energi baru dan terbarukan harus mensejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan secara adil dan kolaboratif.
Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan juga sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang. Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai salah satu prioritas teratas.
Proyek prioritas Indonesia, antara lain mencakup pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.
Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan Indonesia maka Presiden mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk meningkatkan sinergi dan memanfaatkan peluang besar yang ada di Indonesia.
“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam maupun manusia. Dengan pemanfaatan yang strategis dan bijaksana, diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat optimal bagi bangsa kita maupun warga dunia, dengan tetap mengedepankan faktor ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
