Indo Barometer Nilai Demokrat Bisa Juga Dituding Incar Kursi DKI 1 untuk AHY
Jakarta – Tudingan Partai Demokrat yang menyebut pembatalan revisi UU Pemilu dilakukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilgub DKI Jakarta 2024 dinilai tak beralasan. Tudingan yang sama dinilai juga bisa diberikan kepada Demokrat.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai tudingan mengincar kursi DKI 1 juga bisa dilemparkan ke Demokrat bahwa partai berlambang mirip logo Mercy itu ingin menyiapkan sang ketum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk Pilgub DKI 2022.
“Kalau soal ganjal-mengganjal ya. Sebetulnya kalau PD ya yang mengeluarkan tudingan pilkadanya dimundurkan 2024 untuk mengakomodasi Gibran, sesungguhnya juga bisa dituding dengan alasan yang sama. Bahwa PD mau Pilkada 2022 untuk mengganjal Anies agar Agus atau AHY bisa mengganjal Anies,” tutur Qodari kepada wartawan, Senin (15/2/2021).
Qodari pun mengkilas balik Pilgub DKI 2017, ketika AHY pernah maju sebagai calon gubernur. Karena itu, menurutnya, tidaklah mustahil Demokrat ingin kembali mengusung AHY di Pilgub DKI untuk dipersiapkan pada Pilpres 2024.
“Karena kita tahun PD tahun 2017 mencalonkan Agus sebagai cagub sehingga bukan mustahil di 2022 ya, dengan asumsi Agus sudah lebih lama di politik, sudah lebih matang, sudah ketum PD, maka kemudian profilnya sudah menjadi lebih kuat untuk bersaing dengan Anies di 2022,” ujarnya.
“Tudingannya justru bisa dikatakan bahwa PD ngotot agar pilkada dimajukan di 2022 untuk mengganjal Anies, agar tidak terpilih menjadi gubernur lagi. Agar mengalahkan Anies sebagai gubernur di DKI Jakarta dan justru AHY yang maju di 2024. Jadi argumentasinya harus bersifat kontekstual walaupun kita tidak menafikan adanya kalkulasi-kalkulasi di sana,” sambung Qodari.
Qodari mengatakan banyak calon yang bisa diajukan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Dari Tri Rismaharini atau Risma hingga Ganjar Pranowo. Karena itu, menurutnya, pembatalan revisi UU Pemilu tidak berkaitan dengan Gibran.
“Kalau Pilkada 2022 ya ada Risma, bahkan bukan mustahil Ganjar juga bisa maju ke Jakarta, geser ke Jakarta dari Jawa Tengah. Karena pada tahun 2022, Ganjar sebetulnya di Jawa Tengah itu tinggal 1 tahun lagi. Bisa juga Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil juga berakhir masa jabatannya di 2023,” ungkap Qodari.
Qodari pun menjelaskan, latar belakang diputuskannya Pilkada Serentak 2024. Kala itu, partai-partai politik beralasan agar bisa berkonsentrasi penuh di pemilihan. Selain itu, agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sesungguhnya kembali ke awal, memang perencanaan parpol dan pemerintah pada waktu menyiapkan pemilu serentak total itu kan kronologinya pada pemilu tidak serentak pada 2005-2013, kemudian tahapan kedua adalah pilkada demi serentak pada 2015, 2017, 2018, dan 2020 sebagai jembatan menuju Pilkada Serentak total pada tahun 2024. Jadi sesungguhnya sih itulah latar belakang 2024, mengapa 2024 dijadikan pemilu serentak dan alasannya pada saat itu, teman-teman partai sendiri yang mengatakan, agar bisa konsentrasi, tidak habis waktunya untuk Pilkada sepanjang tahun. Cukup setahun saja. Kedua, agar masa dimulainya pemerintahan, itu sinkronlah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” papar dia.
Lebih lanjut, Qodari juga bicara peluang Anies Baswedan untuk kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu bergantung pada kepuasan publik atas kinerja Anies selama menjabat.
“Karena masyarakat akan menggunakan logika atau mekanisme berpikir reward dan punishment. Kalau puas dikasih reward atau hadiah berupa dipilih kembali, kalau tidak puas, maka kemudian tidak akan dipilih kembali. Kecuali kalau ada variabel-variabel atau isu-isu khusus seperti primordial, seperti suku agama seperti terjadi pada tahun 2017 misalnya begitu. Karena pada saat itu tingkat kepuasan Ahok pada survei saya itu ya masih di atas 70 persen. Tapi ternyata kan kalah,” tutur Qodari.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
