Bantahan Tudingan Kudeta AHY, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Itu Urusan Saya
Jakarta – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara soal isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko menjelaskan, awal mula dia terserat isu kudeta Partai Demokrat hingga bantahannya.
“Jadi ceritanya begini kawan-kawan sekalian, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka, saya mantan Panglima TNI tapi saya tidak memberi batas dengan siapa pun, apalagi di rumah ini terbuka 24 jam, siapa pun,” kata Moeldoko saat jumpa pers secara virtual. Senin (1/2/2021).
Moeldoko menyatakan menerima para kader Demokrat tersebut. Namun Moeldoko mengaku tak mengerti konteks pembicaraan dengan kader Demokrat itu.
“Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya ya nggak ngerti. Tapi dari obrolan itu saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian,” ujarnya.
Moeldoko pun mengaku hanya mendengarkan keluh kesah para kader Demokrat dalam pertemuan itu. Dia pun mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
“Berikutnya curhat terkait situasi yang dia hadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, gitu,” ucapnya.
“Berikutnya, kalau ada istilah kudeta itu, ya, kudeta dari dalem, masa kudeta dari luar. Gitu saja penjelasan dari saya,” tegas Moeldoko.
Pokoknya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana, dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP, ini urusan Moeldoko.
Jadi ceritanya begini kawan-kawan sekalian, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka, saya mantan Panglima TNI tapi saya tidak memberi batas dengan siapa pun, apalagi di rumah ini terbuka 24 jam, siapa pun.
Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya ya nggak ngerti. Tapi dari obrolan itu saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian.
Berikutnya curhat terkait situasi yang dia hadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, gitu.
Mungkin dasarnya foto-foto, ya kan orang-orang bisa dari timur, dari mana-mana kan pengen foto sama gua. Ya saya terima saja apa susahnya, itulah menunjukkan seorang jenderal tidak punya batas dengan siapa pun. Ya kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya nggak keberatan.
Berikutnya teman-teman sekalian, saran saya ya menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat, jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya, ya kalau anak buahnya nggak boleh kemana-mana ya diborgol aja, kan gitu aja.
Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta dari dalem, masak kudeta dari luar. Gitu saja penjelasan dari saya.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.