Connect with us

Imbas Marahi Anak Buah Mensos Risma, PDIP Cabut Rekomendasi dan Dukungan terhadap Bupati Alor

Bupati Alor Amon Djobo

Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) mencabut dukungan terhadap Bupati Alor Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru. Pencabutan dukungan ini setelah Amon Djobo memarahi anak buah Mensos Tri Rismaharini, yang merupakan elite PDIP.

Pencabutan dukungan terhadap Aman Djabo ini tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditujukan kepada DPC PDIP Kabupaten Alor. Surat ini bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Kehormatan Partai Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

“DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru S.Pd, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Surat itu tertanggal Rabu (2/6/2021) dengan perihal surat soal pencabutan rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa menyikapi perbuatan tak terpuji Bupati Alor Amon Djobo terhadap jajaran Kemensos dan aparat TNI.

Di salah satu poin tersebut juga disebutkan bahwa DPP PDIP mencabut surat nomor 3628/IN/DPP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak 2017 dan menyatakan surat tersebut tidak berlaku.

Diketahui Amon Djobo sebelumnya kembali menjadi perhatian publik usai video dirinya memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Mensos Tri Rismaharini viral di media sosial. Jauh sebelum itu, Amon juga pernah dilaporkan ke polisi karena menghina dan mengancam pejabat Kasilog Korem 161/Wira Sakti, Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe.

Aksi Amon memarahi 2 pegawai Kemensos dan menyinggung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mensos Tri Rismaharini itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Amon menyoroti pembagian bantuan PKH yang disalurkan melalui DPRD setempat, bukan melalui Pemda.

“Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, menteri model apa model begitu,” kata Amon dalam video tersebut.

Amon memarahi 2 pegawai Kemensos itu sembari duduk di sisi kiri keduanya. Dia lalu mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengurus PKH di daerah.

“Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat,” imbuhnya dengan nada yang kencang.

Menjawab hal ini Mensos Risma menjelaskan tentang bantuan yang dipersoalkan oleh Bupati Alor. Dia mengatakan bantuan itu bukan PKH.

“Saya jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana,” ujar Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan pihaknya saat itu mencari cara untuk segera mengirimkan bantuan bencana ke Alor. Sejumlah pihak tak dapat dihubungi karena jaringan seluler terputus akibat bencana. Akhirnya, kata Risma, dia bisa menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.

“Saya tidak punya niat apa pun terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti,” katanya.

“Kemudian, ‘Oke, Bu, tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu’ kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana,” lanjut Risma.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya