Hendropriyono Ajak Anak Muda Tak Terpengaruh Radikalisme
Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono, berbicara soal keberadaan Habib Rizieq Shihab (HRS) di tahanan. Menurutnya, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh pihak tertentu.
Hendropriyono mulanya mengapresiasi penangkapan buron teroris Zulkarnaen alias Aris Sumarsono alias Daud alias Zaenal Arifin alias Abdulrahman di Lampung. Dia kemudian menyebut radikalisme di Indonesia dikembangkan oleh Abu Bakar Ba’asyir dan didukung Habib Rizieq.
“Alhamdulillah Densus 88 Polri, Polda Lampung dibantu TNI kemarin malam berhasil menangkap gembong kejahatan terorisme Zulkarnaen Kepala Asykari (Sayap Bersenjata) JI DPO kasus bom Bali I, Ambon dan Poso tertangkap di Lampung Timur. Jika terorisme merupakan pohon, maka akarnya adalah radikalisme. Radikalisme dikembangkan oleh Abu Bakar Ba’asyir (kini dalam penjara) yang ternyata didukung oleh MRS. Dengan ditangkapnya imam FPI tersebut,” kata Hendropriyono dalam keterangan tertulis, Senin (14/12/2020).
Hendropriyono kemudian mengingatkan, jangan sampai keberadaan Habib Rizieq dan Abu Bakar Ba’asyir di dalam tahanan dimanfaatkan politikus tertentu untuk bermanuver. Apalagi jika manuver tersebut sampai mempengaruhi generasi muda Indonesia.
“Keberadaan Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dalam tahanan saat ini dapat dimanfaatkan para politikus tertentu untuk mengail di air keruh. Mereka akan (bahkan sudah mulai) mengambil kesempatan ini untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu, memperbudak pikiran kalian terutama dari generasi muda,” tuturnya.
Hendropriyono pun mengimbau anak-anak muda dan seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan radikalisme. Dia meminta agar tidak menyakiti orang lain karena terpengaruh dengan radikalisme.
“Yang perlu dipahami, jika terorisme merupakan pohon, maka akarnya adalah radikalisme. Radikalisme dikembangkan oleh ABB yang kini dalam penjara dan ternyata didukung oleh MRS. Dengan ditangkapnya imam Front Pembela Islam (FPI) tersebut saya perlu mengingatkan kepada segenap komponen bangsa,” ujar Hendropriyono.
“Kepada anak-anak kita kaum muda bangsa agar segera sadar dan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan mau terus dipengaruhi untuk berbuat syirik. Mengutip kata KH Mustofa Bisri, berhentilah mempertuhankan dirimu sendiri, dengan mengadili orang lain sebagai berbuat ma’ruf atau munkar. Berhentilah membenci, menyakiti, atau menghukum orang lain,” sambungnya.
Hendropriyono mengatakan setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyakiti orang lain.
“Mereka adalah makhluk ciptaan Allah, bukan ciptaan kamu. Kalian dan tak seorang pun dari kita pernah mendapat mandat dari Allah, tidak juga dari hukum negara atau mandat dari rakyat Indonesia. Kalian hanya terjebak oleh para politikus, yang menyalahgunakan keimananmu,” kata Hendropriyono.
Dia juga meminta masyarakat Indonesia tak terpengaruh oleh ceramah atau dakwah yang menghasut dan menyebarkan berita bohong. Menurut Hendropriyono, para politikus menungganginya dengan kepentingan politiknya.
“Jangan kau dengar lagi pidato yang berkobar-kobar, ceramah atau dakwah yang menghasut dan menyebarkan berita bohong yang simpang siur. Jika kini para politikus berteriak membakar hatimu, seolah-olah membela kamu, pura-pura membela pemimpinmu dan seperti membela agama kita, sejatinya mereka hanya mau menunggangi kamu, untuk keperluan politiknya atau nafsu pribadinya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hendropriyono meminta para orang tua membimbing anak-anaknya. Dia juga meminta anak-anak muda beribadah di rumah dan tidak terprovokasi.
“Kepada kaum ibu, tolong menerangi hari depan anak-anak kita, cerahkan pikiran mereka agar mampu berpikir cerdas dan bijak demi keselamatan dan keberhasilan anak-anak kita dalam menjalani hidup. Anak-anakku generasi penerus bangsa Indonesia, pulanglah kamu ke lubuk hatimu masing-masing. Tinggal dan beribadahlah di rumah untuk menghindari penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya ini, yang bisa merenggut nyawamu atau orang-orang yang kamu cintai sewaktu-waktu,” kata Hendropriyono.
“Hentikan keluar rumah, turun ke jalan, mengamuk melampiaskan emosi, yang sebenarnya tidak ada gunanya bagi kamu semua. Jangan sampai terperangah oleh provokasi siapa pun. Berhentilah berbuat yang merusak nasibmu sendiri, menggelapkan masa depan anak-anak dan keturunanmu sendiri,” imbuh dia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
