Hasto: PDIP Dorong Gerakan Mencintai Bumi sebagai Kekuatan Utama Bangkitnya Pariwisata
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDI Perjuangan mendorong inovasi dengan menjadikan lingkungan hidup yang lestari dan gerakan mencintai bumi sebagai kekuatan utama bangkitnya sektor pariwisata yang terdampak berat oleh pandemi Covid-19.
Pariwisata, lanjutnya, harus terintegrasi dengan politik hijau serta program kedaulatan pangan nasional. Hal itu menjadi tema utama rapat koordinasi nasional bidang pariwisata DPP PDI Perjuangan yang digelar secara virtual, Rabu (7/4).
Rapat itu dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang hadir secara virtual, serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang hadir di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Selain Hasto, jajaran DPP PDI Perjuangan juga hadir. Diantaranya adalah Wasekjen Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, dan Eriko Sotarduga. Sejumlah anggota DPR juga hadir seperti Andreas Hugo Pareira yang menjadi moderator. Ratusan pengurus DPC dan DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia menjadi peserta acara itu.
Sejumlah menteri juga hadir sebagai pembicara. Diantaranya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa bicara pariwisata tak bisa dilepaskan dari tujuan mewujudkan Indonesia yang berkepribadian di dalam kebudayaan. Artinya, berbasis pada kecintaan pada budaya Indonesia yang asli dan kaya.
Hasto menuturkan, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Prananda Prabowo, pernah membuat lagu yang terinspirasi dari Proklamator RI Soekarno, yang juga kakeknya. Yakni bagaimana Bung Karno, dalam setiap pandangan serta alam pikirnya, selalu mencintai Indonesia.
“Judulnya, Aku Mencintai Indonesia. Yang menggambarkan politik pariwisata bisa dilakukan dengan baik, jika kita punya semangat yang sama seperti Bung Karno, mencintai Indonesia tanpa batas,” kata Hasto.
Menindaklanjuti perintah Megawati, lanjut Hasto, PDI Perjuangan mendirikan Badan Kebudayaan Nasional (BKN) yang akan berkolaborasi dengan DPP bidang pariwisata. Sehingga mampu menunjukkan ragam kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan Eropa, Tiongkok, atau Timur Tengah.
Bukan hanya kekayaan budaya, Hasto mengatakan Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu justru kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan. Hasto menekankan, kader-kader PDI Perjuangan tak boleh mengulangi kesalahan politik pembangunan era Orde Baru yang tak memperhatikan aspek sustainability lingkungan.
“Sekarang kita justru harus bisa menampilkan sawah dengan indah, kuliner yang jadi promosi pariwisata selama memenuhi aspek cita rasa, kualitas, bumbu, dan higienis,” urai Hasto.
Maka itulah, PDI Perjuangan ingin mengembalikan wajah politik hijau yang memperindah keseimbangan alam alias pro lingkungan. Hasto mengatakan Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan bahayanya alam kita yang rusak oleh bencana ekologi.
“Maka dalam politik perencanaan pembangunan kita harus memperhatikan perubahan iklim yang dampaknya yang dahsyat dalam bencana lingkungan,” kata Hasto.
Dalam konteks itu pula, maka Gerakan Menanam pohon yang diinisiasi serta terus dilakukan PDI Perjuangan menjadi sangat penting. Lewat rakor ini, Gerakan Mencintai Bumi oleh PDI Perjuangan harus menjadi sikap dasar anggota serta seluruh kader yang duduk di eksekutif maupun legislatif seluruh Indonesia.
Tentu saja ada cerita sukses para kepala daerah maupun mantan kepala daerah PDI Perjuangan sebagai inspirasi demi membuka perspektif. Di rakor ini, kata Hasto, best practices akan ditampilkan. Seperti oleh mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Juga ada kisah temuan ecobacter yang membantu pengolahan limbah rumah tangga. Dikembangkan oleh DPP PDI Perjuangan bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang diketuai Mindo Sianipar.
“Tapi intinya, semua ini hanya akan terwujud jika kita punya kesadaran sejak awal menjaga lingkungan dari lingkungan rumah kita sendiri. Maka mari membuat sesuatu yang asri dan menarik, yang bisa mengilhami cara pandang kita,” kata Hasto.
“Maka dalam politik pariwisata kita, kita harus sentuh anak dari usia PAUD, SD, SMP, hingga SMA, bahwa pariwisata Indonesia akan menarik hanya jika kita memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan kita. Maka Ibu Megawati berpesan gerakan menanam ini harus jadi jati diri kita, gerakan hidup bersih harus terus kita lakukan,” pungkas Hasto.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pariwisata, Wiryanti Sukamdani, menyatakan Megawati mendorong kader partai melaksanakan politik hijau untuk melestarikan lingkungan sebagai basis pengembangan pariwisata Indonesia ke depan. Lingkungan harus menjadi daya tarik utama. Sehingga setiap daerah harus berinovasi dengan produk wisata yang berbasis politik hijau yang menjaga lingkungan, namun juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pandemi covid ini telah membuat adanya larangan berkumpul. Ini jadi keputusan terberat bagi pariwisata. Tapi menyerah pada keadaan bukan cara kita. Kita harus bangkit, beradaptasi, dan berinovasi,” kata Wiryanti.
“Di rakor ini, kita bahas bagaimana sektor lingkungan hidup jadi ujung tombak bangkitnya pariwisata Indonesia. Bu Mega sudah menginstruksikan Gerakan Penanaman Pohon secara masif di seluruh Indonesia. Ini bukan sekedar melawan krisis akibat global warming. Namun juga jadi motor kita mendorong pariwisata hijau dan gerakan kedaulatan pangan kita,” urai Wiryanti.
“Artinya, eduwisata agro jadi salah satu jalan keluar agar perekonomian pariwisata Indonesia bangkit kembali,” pungkas Wiryanti.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
