Hasto: Kerja Sama PDI Perjuangan, PAN & Muhammadiyah Punya Legitimasi Historis dan Ideologis
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memastikan akan mendorong para aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik di Pemilu 2024 dan setelahnya. Sebab, pemuda negarawan harus didorong demi kemajuan Indonesia Raya di mata dunia.
Demikian dikatakan keduanya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah, berterma ‘Konfigurasi Politik Pemuda Muhammadiyah Menyambut Pesta Demokrasi 2024’. Acara itu dihadiri pengurus Pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (2/5).
Hasto mengatakan tak ada pemilik tunggal republik, karena Indonesia adalah negara gotong royong yang menjadikan rakyat sebagai satu-satunya pemegang legitimasi kekuasaan. Sejak awal berdiri, gotong royong sudah nyata. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PNI sebagai representasi kelompok Nasionalis selalu bersama mempelopori Indonesia Merdeka.
Dia lalu bercerita banyak soal Bung Karno dan Muhammadiyah.
“Jadi kalau cikal bakal PAN adalah Muhammadiyah, maka kerja sama kami dengan PAN dan Pemuda Muhammadiyah, punya legitimasi historis dan ideologis. Karena kita bersamalah yang memegang obor semangat keindonesiaan itu sejak awal,” kata Hasto.
Hasto mengatakan soal kondisi Indonesia yang sejak 1997-1998, kedaulatan politik negara berusaha dikontrol lewat Letter Of Intent IMF. Lalu terjadi juga reproduksi American Politics di Indonesia dengan credo one man, one vote, dan one value yang menggantikan demokrasi musyawarah.
Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif dimana terjadi konvergensi politik-hukum-kapital-pemilik media; meningkatnya primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi transnasional.
Situasi ini membuat Indonesia mundur dari kemajuan yang pernah terjadi sebelumnya. Di era kepemimpinan Bung Karno, kekuatan Pancasila berhasil mendorong kemerdekaan bangsa Maroko, Tunisia dan Aljazair, serta dukungan penuh bagi Palestina dan Pakistan.
“Aljazair merdeka karena campur tangan Indonesia. Apa kita tak bangga? Tiba-tiba sekarang kita cuma melihat ke dalam, masalah di dalam negeri melulu, seakan terjadi konflik antara Pancasila dan Islam. Padahal dahulu, Pancasila justru memerdekakan negara dunia Islam,” kata Hasto.
“Kenapa tiba-tiba sekarang semuanya mikir ke dalam? Hanya berdansa untuk 2024? Dimana kekuatan kita untuk memerdekakan bangsa lain? Maka kita harus outward looking,” tegasnya.
“Konflik Timur Tengah, Korea, Laut Tiongkok Selatan, harusnya kita yang campur tangan sebagai peace facilitator. Dengan Pancasila, dan politik kuar negeri bebas aktif Indonesia menjadi solusi bagi perdamaian dunia. Karena itulah kuta harus percaya diri dengan kekuatan Pancasila. Semangat inilah kita harapkan dari Pemuda Muhammadiyah. Bagaimana anda mendorong sinar cahaya Muhammadiyah bagi kemajuan peradaban Indonesia dan dunia seperti disampaikan Bung Karno, Islam is a progress,” urainya.
Intinya, menurut Hasto ada 4 hal berikut, pertama, bagaimana Pemuda Muhammadiyah memiliki kekuatan ideologis dan moralitas yang baik.
“Yakni Pancasila dan semangat Islam is a progress,” kata Hasto.
Kedua, bagaimana Pemuda Muhammadiyah bersama pemuda Indonesia lainnya menguasai sains dan teknologi. Sebab tak ada bangsa yang besar tanpa riset serta inovasi.
Ketiga, kader Pemuda Muhammadiyah harus memiliki kemampuan organisasi yang, beserta kemampuan leadership yabg handal dan juga mampu berkomunikasi yang baik.
“Keempat, cara pandang. Anda harus berjuang mendorong kemajuan Indonesia di dunia. Jadi outward looking,” kata Hasto.
Keempat hal di atas harus dibumikan dalam tradisi, kultur dan alamnya Indonesia.
“Jadi Pemuda Muhammadiyah tak hanya bicara soal kira-kira 2024 di posisi politik apa. Tetapi juga ketika masuk ke politik, apa yang akan kita perjuangkan bagi peradaban, menciptakan sejarah kemajuan bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia? Mari keluarkan gagasan terbaik kita,” pungkas Hasto.
Sekjen PAN Eddy Soeparno juga mengatakan bahwa selama ini banyak yang menduga partai politik sekedar memikirkan pemenangan pemilu setiap lima tahun. Namun yang kerap tak diketahui, bahwa parpol sebenarnya memikirkan bagaimana menciptakan negarawan.
“Sering disebut politikus hanya pikirkan elektoral tiap 5 tahun. Namun Negarawan memikirkan bagaimana generasi berikutnya. Mas Hasto dengan kami di PAN, mungkin bisa disebut hybrid,” urai Eddy.
“Kami politisi hybrid. Artinya, tugas kita memenangkan pemilu. Betul. Itu tugas pokok supaya bisa perjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, utamanya ada tugas menciptakan negarawan yang memikirkan generasi bangsa ke depan,” tambah Eddy.
Secara khusus, Eddy mendorong Pemuda Muhammadiyah bisa menjadi penghubung yang baik bagi para generasi milenial serta generasi Z. Khususnya demi bisa memahami politik dan tak apatis terhadapnya.
Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, mengatakan bahwa pihaknya memang akan serius menyiapkan calon pemimpin bangsa ke depan yang memiliki kualitas negarawan.
“Tantangan kita, melahirkan pemuda negarawan. Yang kita usahakan ke depan, kemungkinan adanya sekolah negarawan yang memupuk Pemuda Muhammadiyah yang tak ahistoris dengan sejarah perjuangan negara, dan juga tak melepaskan empati terhadap warga,” kata Sunanto.
Menurutnya, kader Pemuda Muhammadiyah memang harus memahami sejarang perjuangan bangsanya. Namun di sisi lain, juga harus tetap mempertahankan empati kemanusiaannya.
“Sehingga dia membuka dirinya dan perhatiannya untuk warga lain, bukan hanya memikirkan agamanya sendiri, tetapi peduli kemanusiaan, mencerdaskan semua manusia yang ada di Indonesia,” pungkas Sunanto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
