Connect with us

Hasto: Kerja Sama PDI Perjuangan, PAN & Muhammadiyah Punya Legitimasi Historis dan Ideologis

Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah, berterma 'Konfigurasi Politik Pemuda Muhammadiyah Menyambut Pesta Demokrasi 2024'. Acara itu dihadiri pengurus Pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (2/5). (Foto: Istimewa)

Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memastikan akan mendorong para aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik di Pemilu 2024 dan setelahnya. Sebab, pemuda negarawan harus didorong demi kemajuan Indonesia Raya di mata dunia.

Demikian dikatakan keduanya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah, berterma ‘Konfigurasi Politik Pemuda Muhammadiyah Menyambut Pesta Demokrasi 2024’. Acara itu dihadiri pengurus Pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (2/5).

Hasto mengatakan tak ada pemilik tunggal republik, karena Indonesia adalah negara gotong royong yang menjadikan rakyat sebagai satu-satunya pemegang legitimasi kekuasaan. Sejak awal berdiri, gotong royong sudah nyata. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PNI sebagai representasi kelompok Nasionalis selalu bersama mempelopori Indonesia Merdeka.

Dia lalu bercerita banyak soal Bung Karno dan Muhammadiyah.

“Jadi kalau cikal bakal PAN adalah Muhammadiyah, maka kerja sama kami dengan PAN dan Pemuda Muhammadiyah, punya legitimasi historis dan ideologis. Karena kita bersamalah yang memegang obor semangat keindonesiaan itu sejak awal,” kata Hasto.

Hasto mengatakan soal kondisi Indonesia yang sejak 1997-1998, kedaulatan politik negara berusaha dikontrol lewat Letter Of Intent IMF. Lalu terjadi juga reproduksi American Politics di Indonesia dengan credo one man, one vote, dan one value yang menggantikan demokrasi musyawarah.

Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif dimana terjadi konvergensi politik-hukum-kapital-pemilik media; meningkatnya primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi transnasional.

Situasi ini membuat Indonesia mundur dari kemajuan yang pernah terjadi sebelumnya. Di era kepemimpinan Bung Karno, kekuatan Pancasila berhasil mendorong kemerdekaan bangsa Maroko, Tunisia dan Aljazair, serta dukungan penuh bagi Palestina dan Pakistan.

“Aljazair merdeka karena campur tangan Indonesia. Apa kita tak bangga? Tiba-tiba sekarang kita cuma melihat ke dalam, masalah di dalam negeri melulu, seakan terjadi konflik antara Pancasila dan Islam. Padahal dahulu, Pancasila justru memerdekakan negara dunia Islam,” kata Hasto.

“Kenapa tiba-tiba sekarang semuanya mikir ke dalam? Hanya berdansa untuk 2024? Dimana kekuatan kita untuk memerdekakan bangsa lain? Maka kita harus outward looking,” tegasnya.

“Konflik Timur Tengah, Korea, Laut Tiongkok Selatan, harusnya kita yang campur tangan sebagai peace facilitator. Dengan Pancasila, dan politik kuar negeri bebas aktif Indonesia menjadi solusi bagi perdamaian dunia. Karena itulah kuta harus percaya diri dengan kekuatan Pancasila. Semangat inilah kita harapkan dari Pemuda Muhammadiyah. Bagaimana anda mendorong sinar cahaya Muhammadiyah bagi kemajuan peradaban Indonesia dan dunia seperti disampaikan Bung Karno, Islam is a progress,” urainya.

Intinya, menurut Hasto ada 4 hal berikut, pertama, bagaimana Pemuda Muhammadiyah memiliki kekuatan ideologis dan moralitas yang baik.

“Yakni Pancasila dan semangat Islam is a progress,” kata Hasto.

Kedua, bagaimana Pemuda Muhammadiyah bersama pemuda Indonesia lainnya menguasai sains dan teknologi. Sebab tak ada bangsa yang besar tanpa riset serta inovasi.

Ketiga, kader Pemuda Muhammadiyah harus memiliki kemampuan organisasi yang, beserta kemampuan leadership yabg handal dan juga mampu berkomunikasi yang baik.

“Keempat, cara pandang. Anda harus berjuang mendorong kemajuan Indonesia di dunia. Jadi outward looking,” kata Hasto.

Keempat hal di atas harus dibumikan dalam tradisi, kultur dan alamnya Indonesia.

“Jadi Pemuda Muhammadiyah tak hanya bicara soal kira-kira 2024 di posisi politik apa. Tetapi juga ketika masuk ke politik, apa yang akan kita perjuangkan bagi peradaban, menciptakan sejarah kemajuan bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia? Mari keluarkan gagasan terbaik kita,” pungkas Hasto.

Sekjen PAN Eddy Soeparno juga mengatakan bahwa selama ini banyak yang menduga partai politik sekedar memikirkan pemenangan pemilu setiap lima tahun. Namun yang kerap tak diketahui, bahwa parpol sebenarnya memikirkan bagaimana menciptakan negarawan.

“Sering disebut politikus hanya pikirkan elektoral tiap 5 tahun. Namun Negarawan memikirkan bagaimana generasi berikutnya. Mas Hasto dengan kami di PAN, mungkin bisa disebut hybrid,” urai Eddy.

“Kami politisi hybrid. Artinya, tugas kita memenangkan pemilu. Betul. Itu tugas pokok supaya bisa perjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, utamanya ada tugas menciptakan negarawan yang memikirkan generasi bangsa ke depan,” tambah Eddy.

Secara khusus, Eddy mendorong Pemuda Muhammadiyah bisa menjadi penghubung yang baik bagi para generasi milenial serta generasi Z. Khususnya demi bisa memahami politik dan tak apatis terhadapnya.

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, mengatakan bahwa pihaknya memang akan serius menyiapkan calon pemimpin bangsa ke depan yang memiliki kualitas negarawan.

“Tantangan kita, melahirkan pemuda negarawan. Yang kita usahakan ke depan, kemungkinan adanya sekolah negarawan yang memupuk Pemuda Muhammadiyah yang tak ahistoris dengan sejarah perjuangan negara, dan juga tak melepaskan empati terhadap warga,” kata Sunanto.

Menurutnya, kader Pemuda Muhammadiyah memang harus memahami sejarang perjuangan bangsanya. Namun di sisi lain, juga harus tetap mempertahankan empati kemanusiaannya.

“Sehingga dia membuka dirinya dan perhatiannya untuk warga lain, bukan hanya memikirkan agamanya sendiri, tetapi peduli kemanusiaan, mencerdaskan semua manusia yang ada di Indonesia,” pungkas Sunanto.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya