Hasto: Jaring Pengaman Sosial Harus Punya Keberpihakan pada Rakyat Kecil
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, dalam program jaring pengaman sosial mengatasi dampak pandemi covid-19, adalah berbasis ideologi dengan spirit pembebasan dan pro rakyat kecil atau wong cilik.
Hal itu diungkapkan Hasto saat menjadi pembicara utama dalam diskusi Taruna Merah Putih (TMP) yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (19/7) malam. Tema webinar itu adalah Percepatan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19.
Hasto mengatakan sejalan dengan kemerdekaan Indonesia ke-75 yang akan segera dirayakan, terkandung semangat pembebasan dan keberpihakan wong cilik. Maka, lanjutnya, langkah Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menghadapi dampak pandemi juga dalam kerangka sama.
“Bicara Jaring Pengaman Sosial merupakan soal praktek pembumian ideologi Pancasila. Maka ideologi sebagai jiwa harus menggerakkan kita. Situasi sulit hanya bisa diatasi melalui gotong royong dengan sesama anak bangsa kita,” kata Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah melaksanakan prinsip itu yang selalu digelorakan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Bahwa, ujarnya, seluruh kader harus selalu menggelorakan semangat pembebasan sebagai jalan ideologi yang selalu berpihak pada kaum miskin.
Hasto juga mengingatkan Pancasila dan Konstitusi Negara sekalipun memerintahkan yang sama. UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus dijiwai oleh sila-sila lainnya.
Terkait tema jaring pengaman sosial, karena Pancasila mengajarkan semangat pembebasan dan keberpihakan, maka Kementerian Sosial yang dipimpin Menteri Juliari Batubara pun hadir demi memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya lewat bantuan sosial, namun melalui berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat menghadapi pandemi.
“Kami percaya Pak Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial mampu membuat langkah terobosan yang mewujudkan kehadiran negara di tengah pandemi. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kami percaya Pak Ari akan mendorong kerjasama dengan para menteri lainnya agar tercipta program padat karya sehingga rakyat mendapatkan kesempatan kerja,” Hasto memaparkan.
Begitupun di bidang kesehatan, Hasto mengatakan Menkes Terawan Agus Putranto mendorong program yang meningkatkan kesehatan rakyat dan kemandirian rakyat. Bagi PDI Perjuangan, bukan hanya mendidik rakyat, namun juga sarana prasarana demi memastikan pangan bergizi untuk rakyat.
“Kita semua berharap Kemenkes terus membangun dan mendorong rakyat berdikari untuk terus mencukupi kesehatan dengan apa yang kita punya. Kami yakin Pak Menteri Kesehatan mampu menjalankan misi kerakyatan tersebut”, ujarnya.
Hasto juga mengatakan peran penting kepala daerah, yang harus menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, terlebih di kondisi pandemi covid-19 saat ini. Hasto sempat menyebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan berpihak serta pejabat yang bekerja dengan totalitas penuh untuk rakyat.
“Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang jadi model bagaimana pendataan rakyat diintegrasikan dengan baik sehingga jadi model dan membantu Kementerian Sosial,” tukas Hasto.
PDI Perjuangan juga bekerja melalui Badan Anggaran DPR yang ketuanya adalah Said Abdullah.
“Anggaran negara difokuskan bukan hanya untuk bansos, namun juga program padat karya demi membangun spirit rakyat di tengah pandemi ini,” imbuhnya.
Hasto mengingatkan juga pentingnya data dan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat.
“Mari kita perkuat spirit kemanusiaan dan spirit kerakyatan, kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Ketua DPP TMP Maruarar Sirait menambahkan bahwa penjelasan Hasto itu menggambarkan bagaimana kader-kader PDI Perjuangan mendapatkan penugasan di pemerintahan berdasarkan ideologi. Sehingga kinerjanya juga baik di garda terdepan pemerintahan.
“Pesan utama yang disampaikan Pak Sekjen adalah bahwa kita harus membumikan ideologi, bukan hanya dipidatokan,” kata Ara, sapaan akrabnya.
(mjf)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
