Hari Lansia 2021, Mensos Risma: Lansia bukan Beban, Namun Aset Negara dan Subyek Pembangunan
Jakarta – Kelompok masyarakat lanjut usia harus dipandang sebagai penyangga pembangunan nasional. Sebagai penduduk senior, menjadi pelestari nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pemelihara sekaligus pewaris budaya bangsa kepada generasi sesudahnya.
Di usia senja, lansia tetap bahagia dan bisa produktif, sesuai dengan kapasitas dan kualitas kesehatannya. Kementerian Sosial memandang lansia bukan merupakan beban, namun justru merupakan aset negara dan subyek pembangunan.
“Sebagai penduduk senior, mereka juga telah berkontribusi dalam perkembangan bangsa. Dengan pengalaman, pengetahuan dan keteladanan, mereka bisa mewariskan nilai kebajikan kepada generasi sesudahnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambut peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN), di Bekasi (29/05/2021).
Dengan warisan yang diberikan menjadi “modal”, bagi generasi saat ini untuk mengelola pembangunan dengan belajar dari pengalaman masa lalu lansia.
“Sebagai penduduk senior, mereka memiliki sejumlah kelebihan,” katanya.
Menyandang sebutan sebagai lansia, bukan berarti mereka tidak produktif, dan oleh karenanya menjadi obyek pembangunan. Justru sebaliknya, lansia merupakan aset produktif.
“Tentu saja, produktifitas dimaksud harus disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki dan tingkat kesehatannya,” kata Mensos.
Oleh karena itu, lansia bukan beban negara. “Justru lansia harus dipandang sebagai aset penting negara. Mereka adalah subjek pembangunan. Populasi lansia yang besar, berpotensi memberikan banyak keuntungan jika mereka tetap tangguh, sehat dan produktif,” katanya.
Oleh karenanya, para lansia harus diberdayakan dan dibekali dengan ilmu yang dapat disesuaikan dengan kepentingan sektor pembangunan yang akan menggunakan SDM lansia ini,” katanya.
Para lansia butuh dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar, untuk membuat mereka merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
“Perlu diingat, menjadikan lansia sejahtera lahir dan batin bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah melainkan juga masyarakat termasuk organisasi sosial, organisasi profesi, akademi, LSM dan kelompok masyarakat lainnya,” katanya.
Pada HLUN 2021 ini Kemensos juga memberikan penghargaan lansia berprestasi kepada atlet tinju profesional Indonesia Ellyas Pical. Selain Ellyas Pical, penghargaan lansia berprestasi juga diberikan kepada Siti Aminah Cendrakasih dan Saridjah Niung di bidang kebudayaan serta Sri Rossyati dan Sri Irianingsi untuk lansia berprestasi di bidang pendidikan.
“Kami pun memberikan bantuan kepada pusaka terakreditasi dengan harapan bisa menjadi motivasi kepada pusaka di daerah lainnya untuk lebih aktif lagi dalam membuat program yang menyenangkan bagi para lansia,” kata Mensos.
Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) adalah sebutan untuk LKS Bina Lansia Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS Lansia). Mensos menyatakan saat ini pihaknya sedang merancang program baru, yaitu Posyandu Lansia. Program tersebut sudah dia laksanakan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
Meski dalam suasana pademi, puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2021 berlangsung khidmat. Mensos menyatakan, pada 2020, Kemensos tidak menyelenggarakan peringatan HLUN, karena pandemi.
Tahun ini, dalam suasana yang masih diliputi pandemi, peringatan HLUN memiliki nuansa berbeda. Acara diselenggarakan melalui kegiatan luring dengan protokol kesehatan yang ketat, lalu disiarkan sehingga peserta dari seluruh Indonesia bisa tetap mengikutinya secara daring.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
