Halalbihalal dengan MUI, Wapres Ma’ruf: Perbaiki Niat dan Langkah untuk Perbaikan Umat
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai organisasi yang menjalankan peran sebagai pelayan umat (khâdimul ummah) dan mitra pemerintah (shadîqul hukûmah), dituntut untuk terus mengupayakan perbaikan-perbaikan umat (ishlahul ummah). Namun, perjuangan tersebut harus lebih dioptimalkan agar efektif membuahkan hasil. Untuk itu, MUI harus senantiasa memperbaiki niat dan gerakannya.
“Kita jadikan momentum [halalbihalal] untuk melakukan penilaian kembali dan kita harus kembali kepada tugas utama kita, yaitu ishlahul ummah. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan kembali langkah-langkah yang lebih baik, yang positif, kembali ke pangkal kita lagi,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Silaturahim dan Halalbihalal Nasional MUI dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (09/06/2021).
Dalam kesempatan yang dihadiri oleh pimpinan MUI pusat dan provinsi tersebut, Wapres mengingatkan niat yang mendasari semua langkah tersebut adalah keridaan Allah.
“Tugas kita tidak mencari kehormatan, bukan juga mencari kekuasaan, tapi melakukan perbaikan-perbaikan dengan niat mencari keridaan. Kemuliaan, kekuasaan itu adalah langkah ketuhanan. Itu pemberian Tuhan kepada mereka yang berjuang dengan sungguh mencari keridaan,” tegasnya.
Menurut Wapres, lanjutnya, jika umat menginginkan kemuliaan untuk bangsa Indonesia, para ulama perlu menyatukan barisan dan membangun ukhuwah islamiah.
“Yang juga penting adalah bagaimana menyatukan umat, bagaimana menjaga perbedaan supaya tidak menjadi sumber perpecahan dan perselisihan,” ungkap Wapres.
Sebagai bagian membangun umat yang kuat, Wapres pun tak lupa mengajak seluruh jajaran MUI untuk terus mengajak masyarakat menjaga diri dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan vaksinasi.
“Syekh Nawawi al-Bantani mengatakan, berobat dan menjaga diri daripada wabah itu adalah wajib. Kepasrahan kepada Allah tidak meniadakan upaya lahiriah-lahiriah yang kita lakukan. Karena itu, menjadi kewajiban kita untuk memberikan pencerahan, membimbing umat supaya menaati protokol kesehatan,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wapres menekankan pentingnya memohon pertolongan (inayah) Allah dalam setiap langkah perjuangan.
“Rasulullah mengatakan istainbillah, mintalah kepada Allah inayah. Oleh karena itu, halal bihalal menjadi saat kita melakukan introspeksi dan bagaimana kita mengembalikan kepada khittah nabawiyah supaya kita memperoleh pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar juga menginginkan halalbihalal ini dapat menjadi energi baru MUI dalam meningkatkan perannya sebagai khâdimul ummah sekaligus shadîqul hukûmah.
“Halalbihalal, ada dua kata yang diulang. Ini ada tugas untuk bernilai ganda, apalagi ini adalah majelisnya ulama. Oleh karena itu, mari setelah kita satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, ada peningkatan dakwah, peningkatan perkhidmatan, peningkatan kemitraan, dan memosisikan secara betul kita sebagai khâdimul ummah sekaligus shadîqul hukûmah,” ucap Miftachul.
Acara bertema “Memperkuat Pengamalan Spirit Silaturahim dan Hikmah Idul Fitri untuk Mewujudkan Kedamaian dan Perdamaian Dunia” ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Muhammad Hidayat Nur Wahid, duta besar negara-negara sahabat, para pimpinan lembaga negara, para menteri, pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan pimpinan perusahaan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
