HAKTEKNAS ke-25: Inovasi sebagai Solusi Menuju Kemandirian Bangsa Indonesia
Jakarta – Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap 10 Agustus telah memasuki tahun ke-25. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi (Kemenristek/BRIN) menjadikan Hakteknas tahun ini sebagai momentum meningkatkan inovasi bangsa sebagai solusi atas ragam permasalahan yang tengah dihadapi. Salah satunya pandemi Covid-19.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya berpesan agar penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) menjadi arus utama dalam meningkatkan kemandirian bangsa.
Ma’ruf juga berharap agar kolaborasi lembaga litbangjirap, antar peneliti di berbagai perguruan tinggi, lembaga litbang kementerian/lembaga di pusat maupun daerah, swasta-industri, dan litbang masyarakat lainnya terus ditingkatkan.
“Khususnya untuk kerja sama peneliti (dosen/ mahasiswa) di perguruan tinggi dengan lembaga litbang Kementerian/Lembaga. Koordinasi Kemenristek/BRIN yang selama ini mulai berjalan baik dan memperlihatkan hasil harus terus ditingkatkan dengan pengembangan dan implementasi teknologi tepat guna sesuai potensi daerah disertai dengan peningkatan anggaran litbang dari berbagai sumber,” tuturnya dalam konferensi video, Senin (10/8/2020).
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengungkap, peringatan tahun ini memang menjadi momentum penguatan kolaborasi tiga pihak (triple helix). Kolaborasi tersebut, kata dia, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian nasional dan menjadikan inovasi sebagai solusi berbagai persoalan bangsa.
“Hakteknas tahun 2020 ini fokus menampilkan kontribusi keunggulan riset dan inovasi kita untuk kemandirian bangsa Indonesia. Menjadi tekad kita semua untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera. Mari sukseskan transformasi Indonesia dari negara berbasis sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi,” ungkap Bambang.
Melalui kolaborasi triple helix pula, Kemenristek/BRIN meluncurkan sejumlah program dan inovasi. Dimulai dari Program Kolaborasi Desa Berinovasi, Strategi Nasional (Stranas) Kecerdasan Artifisial (KA), Katalog Elektronik Sektor Produk Inovasi, dan Produk Prioritas Riset Nasional (Katalis Merah Putih, Garam Industri Terintegrasi, Puna Male Kombatan, dan Pesawat N219A).
Selain itu, disampaikan pula perkembangan produk riset dan inovasi untuk percepatan penanganan COVID-19, terutama perkembangan Vaksin Merah-Putih.
Produk Inovasi, Ventilator, Sel Punca hingga Vaksin Merah Putih
Dalam merespons pandemi Covid-19 dan sebagai upaya kemandirian bangsa dalam bidang alat kesehatan dan bahan baku obat, Kemenristek/BRIN terus berupaya melakukan kegiatan litbangjirap untuk memperbaiki dan menghasilkan produk inovasi.
Dalam peringatan peringatan Hakteknas kali ini, disampaikan pula perkembangan produk riset dan inovasi untuk percepatan penanganan Covid-19, antara lain:
1. Ventilator
Lima ventilator yang telah mendapatkan izin edar, hasil inovasi ITB-Salman-Unpad, UI, LIPI, BPPT, dan PT Dharma, telah diproduksi lebih dari 1.000 ventilator.
Sebagian besar merupakan bantuan untuk masyarakat dan telah disalurkan ke rumah sakit di seluruh Indonesia.
Selanjutnya Tim Jogja yang dipimpin UGM, menghasilkan tipe ventilator ICU yang telah lulus uji Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan Kemenkes.
2. Rapid Diagnostic Test (RDT)
Inovasi Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk deteksi IgG/IgM terhadap SARS-CoV-2 merupakan kerja sama BPPT, UGM, dan Unair. Hasil inovasi ini diproduksi oleh perusahaan dalam negeri dengan kapasitas pada Agustus sebanyak 350 ribu/bulan, dan ke depannya ditingkatkan menjadi 1 – 20 juta/bulan.
Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan rapid test IgG dan IgM secara terpisah.
3. PCR Test Kit
Perlengkapan PCR test kit yang dikembangkan telah diproduksi Bio Farma sebanyak 1,4 juta kit/bulan, dan pada September akan menjadi 2 juta kit/bulan.
4. Alat Deteksi Dini COVID-19
Ada dua inovasi alat deteksi dini Covid-19, yakni:
– Reverse-Transcriptase Loop-Mediated Isothermal Amplification (RTLAMP) Turbidity: saat ini sedang disiapkan test yang diharapkan dapat setara dengan PCR, yaitu ReverseTranscriptase Loop-Mediated Isothermal Amplification (RTLAMP) Turbidity, inovasi dari LIPI.
Metode RT-Lamp memiliki kelebihan yaitu lebih memungkinkan dilakukan di Faskes dengan fasilitas yang lebih sederhana. Diharapkan akhir Agustus tes ini dapat digunakan.
– Microchip Surface Plasmon Resonance (SPR): inovasi deteksi dini Covid-19 berbasis Microchip Surface Plasmon Resonance (SPR) ini merupakan kerja sama BPPT, ITB dan Unpad.
Teknik deteksi ini memiliki reprodusibilitas tinggi, real time, dan relatif murah. Selain itu, pemrosesan deteksi virus langsung dan kecepatan deteksi yang lebih cepat, yakni 30 menit sampai maksimal 2 jam. Saat ini sudah ada mitra swasta yang siap bekerja sama.
5. Mobile Lab BSL-2
Mobile Lab BSL-2 karya BPPT telah dipesan sejumlah 12 buah oleh berbagai pihak. Kini, tim BPPT sedang membuat versi mobil berbasis bus yang lebih user-friendly dan murah.
Mobile Lab BSL-2 telah memenuhi Standar WHO (BSL 2+), memenuhi standar laboratorium pengujian dengan sertifikasi Kemenkes tentang laboratorium klinik, mudah dipindah tempatkan, dan dilengkapi Aplikasi Pantau COVID-19.
6. Sel Punca (Stem Cell)
Tim Sel Punca RSCM-FKUI-Kimia Farma telah melaksanakan uji klinis fase-3. Produk sel punca telah diuji coba sebagai terapi adjuvant pada pasien Covid-19 derajat kritis untuk mengatasi badai sitokin, melalui kemampuan imunomodulasi pada sel punca. Produk ini diharapkan dapat memperoleh izin edar dari BPOM tahun ini.
7. Vaksin Merah-Putih
Sebagai upaya Kemandirian Kesehatan dan Bahan Baku Obat Nasional, pengembangan Vaksin Merah-Putih terhadap semua strain virus COVID-19 terus dilakukan. Upaya produksi protein rekombinan untuk membuat vaksin pun telah diselesaikan.
Tim Vaksin Merah-Putih juga akan mencoba platform lainnya. Tidak terbatas pada Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, namun para peneliti vaksin terbaik dari berbagai perguruan tinggi, lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), Kementerian/Lembaga, dan badan usaha akan turut melaksanakan tugas ini.
8. Imunomodulator
Inovasi produk Imunomodulator ini menggunakan bahan herbal, kombinasi dari jahe merah, sambiloto, meniran, sembung, dan jamur cordyceps.
Hasil penelitian membuktikan bahwa senyawa aktif dari berbagai herbal asli Indonesia yang telah digunakan sejak zaman dahulu itu, dapat memulihkan respon imun, menekan peradangan, dan melawan infeksi virus.
LIPI bersama mitra dan asosiasi terapi tradisional Indonesia melakukan riset dari proses skrining, uji in silico, penentuan kandidat, dan uji klinis. Saat ini, uji klinis beberapa herbal masih berlangsung di RS Darurat Wisma Atlet.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
