Hadiri Syiar Islam dan Tarhib Ramadan MUI, Wapres Ma’ruf Tekankan Tiga Nilai Puasa
Jakarta – Umat Islam di seluruh dunia saat ini tengah menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang di dalamnya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai sarana peningkatan ketakwaan untuk meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta’ala (SWT). Dengan berpuasa, manusia tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi juga dilatih untuk dapat mengendalikan diri, jujur, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.
“Orang yang melaksanakan puasa dengan pemenuhan ketiga nilai atau prinsip tersebut, yakni pengendalian diri, kejujuran, dan solidaritas sosial, ia akan menjadi bersih tanpa dosa,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Syiar Islam dan Tarhib Ramadan 1443 H, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis malam (31/03/2022).
Dalam acara yang diselenggarakan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghormati dan mensyiarkan Ramadan sebagai bulan penuh kasih sayang dan ampunan tersebut, Wapres menguraikan ketiganya. Pertama, hakikat puasa tidak hanya ditujukan sebagai pengendalian diri secara lahiriah, tetapi juga meliputi pengekangan ego dari semua nafsu, sikap dan tindakan tercela, atau kemaksiatan.
“Naluri manusia memang memiliki keinginan-keinginan (nafsu), baik nafsu biologis, materi, maupun kekuasaan,” ungkapnya.
Kedua, sambung Wapres, puasa membentuk nilai kejujuran karena tidak ada yang mengetahui kebenaran seseorang berpuasa atau tidak, kecuali dirinya sendiri dan Allah SWT.
“Dalam ibadah puasa ini, terkandung pula nilai kejujuran yang tinggi karena bisa saja seseorang berpura-pura puasa di hadapan umum, tetapi sebenarnya ia tidak berpuasa,” sambung Wapres.
Nilai ketiga, Wapres menambahkan, solidaritas sosial dibangun dengan memperbanyak sedekah selama Ramadan dan menunaikan zakat fitrah pada Idulfitri. Dalam hal ini, umat Islam perlu didorong agar tidak berperilaku konsumtif selama Ramadan, tetapi berempati dengan sedekah.
“Bulan Ramadan ini kita jangan menjadi konsumtif,” Wapres menganjurkan.
“Bukan karena kita memang pedit [pelit] atau dia kurang mau mengeluarkan hartanya, tapi justru kita mengurangi konsumsi, tapi memperbanyak sedekahnya,” imbuhnya.
Solidaritas sosial yang tinggi tersebut, menurut Wapres, kian penting di tengah situasi pandemi COVID-19 mengingat banyak masyarakat yang terdampak pandemi. Untuk itu, Wapres mengajak umat Islam di Indonesia menyegerakan zakat harta pada Ramadan ini meskipun zakat harta umumnya ditunaikan setahun sekali ketika mencapai nisab.
“Saya anjurkan, walaupun misalnya zakat harta itu dilakukan sesuai dengan haul, maka justru digunakanlah bulan puasa ini, ditakjilkan, tetapi dibiasakan untuk mengeluarkan zakat hartanya di bulan Ramadan,” ajak Wapres.
“Karena banyak orang yang membutuhkan, termasuk juga dalam menghadapi lebaran nanti, apalagi dalam suasana pandemi ini banyak masyarakat yang berkekurangan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres menegaskan pengendalian diri, kejujuran, dan solidaritas yang tinggi perlu dipupuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, sejumlah persoalan sosial, seperti korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, dan minuman keras, muncul sebagai ekspresi keinginan yang tidak disertai kepemilikan ketiga nilai ini.
“Oleh karenanya, ketiga nilai ini harus diwujudkan tidak hanya selama bulan Ramadan, tetapi juga di hari-hari di luar Ramadan,” tegas Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak umat bersama-sama menyambut Ramadan ini sebagai momen untuk menguatkan ketakwaan.
“Sebagai penutup, saya mengharapkan bulan Ramadan kali ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita, tumbuhnya solidaritas bangsa, serta kita bisa keluar dari pandemi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan dalam sambutannya mengingatkan umat Islam di Indonesia agar tetap waspada dalam menyambut dan memasuki Ramadan 1443 H karena situasi masih dalam pandemi COVID-19. Ia pun menjelaskan, MUI telah menandatangani Fatwa Nomor 38 Tahun 2022 sebagai panduan penyelenggaraan ibadah puasa pada Ramadan dan penyambutan Idulfitri 1443 H. Iman, imun, dan aman melalui protokol kesehatan harus senantiasa dijaga.
“Tiga kewajiban ini saya tambah tiga lagi, yaitu kewajiban terus melakukan ikhtiar melalui protokol kesehatan dan kewajiban untuk terus berdoa, dan ketiga adalah kewajiban untuk bertawakal,” ujar Amirsyah.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
