Hadiri Peringatan Milad Ke-2 Linkaja Syariah, Wapres Ma’ruf Tekankan Pentingnya Aspek Keamanan dan Kemanfaatan
Jakarta – Berdasarkan data Bank Indonesia sejak tahun 2009 penggunaan uang elektronik terus mengalami pertumbuhan. Tercatat pada bulan Februari 2022, nilai transaksi uang elektronik tumbuh 41,35% secara tahunan, mencapai Rp27,1 triliun dan diprediksi masih akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penyedia jasa uang elektroknik, termasuk LinkAja Syariah dapat terus meningkatkan layanannya melalui optimalisasi keamanan dan kemanfaatan.
“Saya berharap LinkAja Syariah terus mengoptimalkan peran dan potensi layanannya, setidaknya dengan komitmen menjaga dua aspek penting, yaitu keamanan dan kemanfaatan,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan Milad Ke-2 LinkAja Syariah secara daring, di Jakarta, Jumat (22/04/2022).
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa pengguna layanan harus mendapat perlindungan dari potensi kejahatan siber yang mungkin terjadi.
“Aspek keamanan memberikan jaminan perlindungan dan kemampuan dalam mengatasi risiko kejahatan siber yang mengintai,” ucapnya.
Dalam hal kemanfaatan, Wapres menambahkan bahwa perusahaan penyedia jasa harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan segala perubahannya.
“Sementara aspek kemanfaatan, selain mencakup kemudahan dan luasnya layanan transaksi, juga merangkum sifat adaptabilitas dan inovatif, mengikuti kebutuhan masyarakat yang selalu dinamis,” tambahnya.
Dengan berbagai potensi yang ada, Wapres optimis bahwa ekonomi digital akan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional, terlebih bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah yang ikut memanfaatkan kemajuan teknologi.
“Potensi besar ekonomi digital, termasuk uang elektronik, turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi dan keuangan syariah juga merasakan dampak positif yang dibawa oleh teknologi digital sebagai akselerator pengembangan sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya.
Dalam acara bertajuk “2 Tahun #MakinBerkah Bersama LinkAja Syariah” tersebut, lebih jauh Wapres mengapresiasi LinkAja Syariah yang telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hal ini penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat.
“Ini menjadikan layanan syariah LinkAja kian unggul karena akan semakin memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi konsumennya,” ucap Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berharap LinkAja Syariah dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dalam upaya mendukung UMKM serta semakin banyak kemanfaatan yang dirasakan masyarakat.
“Saya juga berharap LinkAja Syariah semakin memperluas kolaborasinya dengan beragam pelaku ekonomi dan keuangan syariah, utamanya dalam menyokong UMKM dan menyalurkan dana sosial syariah, serta semakin banyak keberkahan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai,” tutupnya.
Sebelumnya, Plt. Dirut LinkAja Syariah Wibawa Prasetyawan menyampaikan bahwa LinkAja Syariah akan terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
“LinkAja Syariah adalah bentuk tekad LinkAja untuk mendukung pemerintah untuk mewujudkan visi masterplan ekonomi syariah Indonesia yang akan mencapai tujuannya di tahun 2024 untuk menjadikan masyarakat Indonesia mandiri, makmur, dan madani,” ucapnya.
Sementara, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam sambutannya berharap LinkAja dapat terus berkontribusi memberikan nilai tambah kepada masyarakat, dengan berlandaskan pada prinsip syariah sehingga membawa kemajuan di sektor industri syariah Indonesia di mata dunia.
“LinkAja diharapkan dapat menjadi pendorong laju era baru industri syariah di Indonesia guna mendukung komitmen pemerintah dalam mengakselerasi inklusi keuangan digital berbasis syariah agar Indonesia menjadi tuan rumah pusat ekonomi dunia,” harapnya.
Zainut juga berharap LinkAja Syariah terus berkomitmen melakukan inovasi guna memberikan nilai tambah kepada masyarakat, dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Layanan keuangan digital syariah ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui ekosistem yang holistik.
Pada acara ini Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
