Connect with us

Hadiri Multaqa Seniman dan Budayawan Muslim Se-Indonesia, Wapres Ma’ruf Dorong Seniman Ciptakan Karya yang Positif

Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Seni merupakan unsur kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan peradaban manusia. Karya-karya seni yang dihasilkan oleh seniman maupun budayawan yang populer di tengah masyarakat tentunya berpengaruh terhadap kemajuan pola pikir dan perilaku masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengimbau kepada para pelaku seni untuk bersama-sama menciptakan karya-karya yang membangun masyarakat ke arah yang lebih baik.

“Di dalam multaqa ini saya berharap tercipta sinergi antarseniman dan budayawan muslim untuk membentengi bangsa ini dari budaya-budaya destruktif. Sekaligus tercipta kekuatan kreatif yang melahirkan gagasan-gagasan dan karya-karya yang positif bagi bangsa ini,” ujar Wapres saat membuka secara resmi Multaqa Seniman dan Budayawan Muslim Se-Indonesia, FGD dan Rakornas Lembaga Seni Budaya Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (02/08/2022).

Mengutip hadis Bukhari dan Muslim, Wapres menyebut bahwa terdapat penghargaan yang begitu tinggi kepada para penyair, sastrawan, seniman dan budayawan dalam Islam di mana Nabi Muhammad SAW meminta Hassan bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu agar merangkai syairnya untuk menumbangkan kepongahan para penyair musyrikin yang saat itu sangat gencar menghina dan melecehkan Allah dan Rasul-Nya.

“Baginda Nabi Muhammad SAW, berkata kepada Hassan bin Tsabit, Keluarkan syairmu untuk merendahkan mereka para penyair musyrikin yang melecehkan Allah dan Rasul-Nya dan Jibril menyertaimu!” kutip Wapres.

Wapres menambahkan bahwa hal tersebut juga mencerminkan penghargaan dan doa bagi para penyair muslim untuk senantiasa menyebar kebaikan dan membela kebenaran.

“Menurut saya, ini juga doa bagi semua penyair muslim, semua sastrawan muslim, semua seniman dan budayawan muslim yang menulis dan menciptakan karyanya untuk membela Allah dan Rasul-Nya, untuk membela kebajikan dan kebenaran,” tambah Wapres.

Dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia, Wapres menjelaskan bahwa banyak para dai dan mubaligh yang mendakwahkan Islam juga merupakan seniman ulung, atau paling tidak menggunakan seni sebagai wasilah dakwah, tidak terkecuali karya-karya sastra popular yang dikenal belakangan ini.

“Jika kita baca pelan-pelan karya-karya para sastrawan kita, kita akan menemukan ada banyak jejak pesan dakwah di sana. Puisi-puisi D. Zawawi Imron, Emha Ainun Nadjib dan puisi-puisi Gus Mus sepenuhnya adalah dakwah. Demikian juga kebanyakan puisi Taufiq Ismail yang dilagukan oleh Bimbo,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Wapres mengapresiasi MUI sebagai penyelenggara acara tersebut dan berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kebaikan bagi semua pihak.

“Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada MUI, LSBPI MUI, segenap panitia penyelenggara, dan kepada seluruh seniman dan budayawan muslim yang turut hadir di acara ini. Semoga multaqa ini menjadi “liqa’an muntijan mubarakan fiih”, pertemuan yang produktif dan diberkahi oleh Allah SWT,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Acara Multaqa Seniman dan Budayawan Muslim Se-Indonesia, FGD dan Rakornas Lembaga Seni Budaya Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erick Yusuf menyampaikan tujuan acara ini sebagai media kolaborasi antarpihak terkait untuk memberikan solusi masyarakat melalui seni dan budaya.

“Acara ini selain silaturahim juga merapatkan barisan menyatukan semuanya, seniman, budayawan, para alim ulama, praktisi untuk bersama-sama bisa saling berkolaborasi dan bersinergi bisa menguraikan permasalahan keumatan dari sisi seni budaya,” ujar Erick.

Hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam Jeje Zainudin M.A., serta para pelaku seni dan budayawan.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

HUT Ke-77 RI, Naskah Asli Teks Proklamasi Kembali Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Oleh

Fakta News
Kepala BIro Administrasi, Setpres, Sony Kartiko meletakkan Naskah Asli Teks Proklamasi di ruang penyimpanan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Jakarta – Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno akan kembali hadir dan disandingkan dengan bendera pusaka dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2022 esok.

“Ini adalah tahun ketiga Setpres (Sekretariat Presiden) bekerja sama dengan ANRI dengan tujuan untuk menghadirkan dan menyandingkan naskah proklamasi tersebut dengan bendera pusaka di Istana Merdeka pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022,” ujar Kepala Biro Administrasi, Setpres, Sony Kartiko usai melakukan serah terima naskah asli teks proklamasi, Selasa (16/08/2022), di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sony menjelaskan bahwa tim dari ANRI telah melakukan penilaian terhadap kondisi ruang penyimpanan naskah di Istana Merdeka, mulai dari suhu ruangan hingga tingkat kelembapan. Hal itu penting dilakukan mengingat naskah asli teks proklamasi tersebut merupakan bukti sejarah perjuangan bangsa yang memiliki nilai yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

“Alhamdulillah ruangan di Istana Merdeka telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara naskah proklamasi tersebut,” ucap Sony.

Selain itu, Setpres juga telah mengikuti proses penilaian risiko yang dilakukan oleh ANRI secara berkala setiap tahunnya sebagai upaya dari ANRI untuk menjaga memori kolektif bangsa. Sony pun yakin dokumen negara berupa naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang diserahterimakan pada hari ini dalam kondisi terawat dengan baik.

Untuk itu, Sony menyampaikan apresiasi kepada ANRI yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan sehingga acara serah terima naskah asli teks proklamasi dapat berjalan dengan baik. Sony mengatakan bahwa Setpres akan segera mengembalikan naskah asli teks proklamasi kepada ANRI pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang.

“Kami mewakili pimpinan Setpres mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kerja sama dari ANRI atas terselenggaranya kegiatan ini,” tutur Sony.

Senada, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam acara serah terima naskah asli teks proklamasi selama tiga tahun terakhir untuk ikut serta dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pagi ini tanggal 16 Agustus 2022, seperti kita telah lakukan di tahun-tahun sebelumnya ANRI dan Setpres, Sekretariat Negara, bersama-sama menyiapkan upacara penghantaran pusaka bangsa naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno asli ikut dalam prosesi suci Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Imam.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Waspada Risiko Gejolak Ekonomi Global

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak untuk terus waspada karena risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Sementara itu, konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/ 2022).

“Bank Sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan,” kata Presiden.

Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023. Namun, Presiden menekankan bahwa ketidakpastian global tidak boleh membuat bangsa Indonesia pesimistis.

“Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, pemerintah terus memacu transformasi struktural untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Selain itu, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat, ekonomi hijau terus didorong.

“Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn-decacorn baru kelas dunia di masa depan,” ujarnya.

Kemudian, keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Presiden menilai, bahwa konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial.

“Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Proyeksikan Penerimaan Negara Tahun 2023 Rp2.443,6 Triliun

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/2022). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

“Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/ 2022).

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan.

“Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan PNBP, pemerintah akan melakukan reformasi mulai dari perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Menurut Presiden, defisit anggaran tahun 2023 tersebut merupakan tahun pertama Indonesia kembali kepada defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.

“Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Di samping itu, Kepala Negara juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro,” ujarnya.

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen. Selain itu, indikator lain juga diharapkan sesuai dalam rentang angka yang diharapkan pemerintah.

“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” pungkas Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya