Hadiri Milad PBB, Hasto Ajak Anak Bangsa Kembangkan Tradisi Intelektual Islam dan Pancasila
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mengajak agar seluruh anak bangsa mengembangkan tradisi intelektual. Khususnya menyangkut Pancasila dan Islam di Indonesia.
Hal ini disampaikan Hasto di hadapan peserta perayaan milad ke-22 Partai Bulan Bintang (PBB). Hasto mengaku, sebelum menghadiri perayaan ultah PBB yang dilaksanakan di kantor pusatnya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/7) sore, berpamitan ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden RI Kelima itupun menitipkan salam sekaligus ucapan selamat ulang tahun kepada PBB. Selain itu, Megawati juga menitipkan buku untuk disampaikan sebagai oleh-oleh untuk PBB.
“Karena apa? Karena pendiri negeri inipun melaksanakan semuanya dimulai dari sebuah tradisi intelektual luar biasa. Dimana peradaban dunia, agama, ideologi, semua dikontemplasikan sesuai natur bangsa kita sebagai bangsa timur, agraris, negara kepulauan, maka lahirlah Pancasila yang harusnya tidak perlu dipersaoalkan lagi,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/7).
Hal itu menjadi penting karena belakangan ini banyak pihak yang bertindak atas nama kepentingan politik tanpa mendalami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Khususnya yang membenturkan Pancasila, Islam, dan menyangkut Bapak Proklamator RI Soekarno.
Padahal, seperti disampaikan Bung Karno, Pancasila adalah sebagai lead star atau bintang penunjuk arah bangsa ke depan. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahenda menyebut Pancasila adalah falsafah dasar berdirinya bangsa Indonesia, dan PDI Perjuangan juga sepaham dengan itu.
Atas ‘kepeloporan bintang’ Pancasila itu pula, Indonesia di era Bung Karno melaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, dimana setahun kemudian bangsa Islam Maroko merdeka. Pakistan memperoleh bantuan militer dari Indonesia untuk merdeka sepenuhnya dari Inggris Raya.
Walau dalam kesehariannya Bung Karno menampilkan jati diri kebangsaan, namun dalam dirinya Bung Karno adalah Islam sejati yang selalu melaksanakan salat lima waktu. Bahkan di negeri komunis Uni Sovyet, Bung Karno mensyaratkan negeri itu mencari dan memugar dulu makam Imam Bukhari sebagai syarat kehadiran Bung Karno ke negeri tersebut.
Begitupun Megawati saat menjabat presiden, secara geopolitik memberikan kritik keras atas aksi unilateral ke Irak tanpa persetujuan PBB. Saat itu, Yusril adalah Menteri Luar Negeri Ad Interim yang meneruskan kebijakan Megawati itu.
“Masa karena kepentingan politik, kita disebut komunis? Ini perlu kita luruskan, sama seperti Prof Yusril yang punya tradisi intelektual, maka kita pun harus perkuat tradisi intelektual agar tidak mudah dibentur-benturkan,” harap Hasto.
“Dahulu, M. Natsir, Bung Karno, Bung Hatta dan tokoh pendiri bangsa lainnya, selalu membaca dulu baru bertindak. Sekarang, demo dulu baru membaca, kadang bahkan tidak membaca sama sekali. Makanya jadi banyak energi bangsa terbuang sia-sia,” tambahnya.
Apapun itu, Hasto mengatakan pihaknya bersyukur bisa bersama dengan PBB dan parpol lainnya dalam koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dan pihaknya berharap, dengan kerja sama yang baik dengan PBB dan parpol lain, bisa bersama-sama membumikan Pancasila dalam kehidupan kita. Begitupun berbagai kerja sama lainnya, termasuk di pilkada serentak 2020.
“Kami mengucapkan selamat milad ke-22 buat PBB. Semoga bintangnya memberikan direksi bagi perjalanan bangsa, dan bulannya memberi kesejukan pada kehidupan bersama kita sebagai satu bangsa,” pungkasnya.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra lalu mengucapkan terima kasih kepada Hasto dan perwakilan parpol lainnya yang hadir dan turut merayakan Milad PBB.
“Di milad ini, di tengah kesulitan ini, tetaplah kita berkeyakinan, bahwa dibalik kesulitan ini akan ada kemudahan bagi kita semua,” kata Yusril.
Sekjen PBB Afriansyah Noor menambahkan pihaknya berkomitmen untuk tetap istiqomah dalam memberi dukungan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kami sungguh berterima kasih atas kehadiran Mas Hasto dan Sekjen lainnya yang hadir dalam milad ini,” kata Afriansah Noor.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
