Hadiri Milad ke-47 MUI, Wapres Minta Aktifkan Kembali Forum Ukhuwah Islamiyah MUI
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting sebagai Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah), Khidmatul Ummah (pelayan umat) dan Himayatul Ummah (pelindung umat). Dalam implementasinya, sebagai wadah organisasi umat muslim yang terdiri dari bermacam-macam organisasi masyarakat (ormas) Islam, MUI harus dapat menyatukan umat Islam untuk memajukan Indonesia, salah satunya dengan pengaktifan kembali Forum Ukhuwah Islamiyah.
“Dalam beberapa rapat yang lalu, saya minta supaya ada Pusat Dakwah Islam yang dilakukan oleh MUI yang menghimpun seluruh Da’i dari ormas-ormas maupun juga dari lembaga-lembaga menjadi satu kegiatan dakwah yang terkoordinasi dan terintegrasi supaya arahnya sama,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan arahan pada Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-47 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, (26/07/2022).
Kesamaan arah tersebut menurut Wapres, harus dilakukan dengan penyamaan gerakan koordinasi antar ormas Islam yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dapat merepresentasikan semua ormas islam tersebut, yaitu MUI.
“Gerakan yang terkoordinasi sehingga semuanya berjalan bersama di bawah tenda besar yaitu pimpinan MUI. MUI adalah menjadi Imamah Institusionaliyah, nah ini. Pemimpin secara kelembagaan,” jelasnya.
Dalam acara yang bertemakan “Merajut Kesatuan dan Kekuatan Umat Dalam Kebhinekaan” tersebut, Wapres menekankan agar selalu memegang teguh prinsip-prinsip MUI, agar tercipta pemahaman yang sama sehingga umat Islam di Indonesia selalu bersatu.
Lebih jauh, Wapres mengutip Imam Ibnu Athaillah, mengenai perbedaan yang tidak perlu dikhawatirkan, justru yang perlu dikhawatirkan adalah dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali.
“Kita tidak boleh ada ego kelompok,” tegasnya.
“Fanatisme kelompok kesampingkan, itu baru kita bisa membangun ukhuwah dan kesatuan umat Islam dalam bingkai kesatuan NKRI,” tuturnya.
Wapres yang mewakili pemerintah pun sangat berharap, bahwa partisipasi dan kemitraan MUI itu akan terus diberikan tidak hanya ketika pandemi, namun dalam rangka menjaga persatuan umat pada kondisi akan datang yang tidak terduga, salah satunya dalam momentum pemilihan umum presiden 2024.
“Ketika kita menghadapi krisis seperti krisis-krisis pangan yang mungkin datang, yang madzmumah, kemudian almadhar almadzmumah bahaya yang tak diduga-duga, dan juga dalam rangka kita menjaga keutuhan umat, keutuhan bangsa dalam rangka menjaga pemilu pilpres yang akan datang,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua MUI Pusat selaku Ketua Panitia Milad ke-47 MUI, Muhammad Cholil Nafis menyampaikan bahwa saat ini kondisi di Indonesia akan memasuki tahapan politik, sehingga penting untuk membangun kesatuan dan kekuatan untuk membangun Indonesia yang sejahtera di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam kesempatan milad kali ini, MUI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyusun persepsi yang sama tentang dakwah di Indonesia.
“Mudah-mudahan acara ini adalah menjadi titik awal pasca pandemi dan kita bisa membangun persatuan dan mari kita merawat di masa yang akan datang. Karena kalau ternyata proses politik, proses transisi nanti tidak dilakukan dengan baik itu akan menjadi malapetaka, itu akan mundur pada 50 tahun ke belakang, tapi kalau kita bisa melakukannya disitulah umat Islam membangun peradaban di Indonesia,” harapnya.
Sebagai informasi, rangkaian acara Milad MUI pada 26 Juli 2022 telah dilakukan sejak pagi hari pada pukul 08.00, acara tersebut dimulai dengan kegiatan Silaturahmi Da’i dan Halaqah Dakwah Nasional, kemudian Forum Ukhuwah yang mengundang tokoh masyarakat serta pimpinan ormas Islam dan selanjutnya Pembukaan Acara Annual Conference on Fatwa Studies ke-6. Pada kesempatan ini juga, Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan program Wakaf, Infak, Zakat, dan Sedekah Pesantren (WIZSTREN). Ini adalah program baru BI yang bekerjasama dengan Himpunan Pebisnis dan Usahawan Pondok Pesantren (Hebitren).
Hadir dalam peringatan Milad tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Para Menteri Kabinet Kerja, Para Duta Besar Negara-negara Sahabat, para Kepala Staf Angkatan, para pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, para pimpinan partai-partai politik, Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI Basri Bernanda, Sekretaris Jenderal DP MUI Amirsyah Tambunan serta seluruh jajaran Dewan Pimpinan serta seluruh pengurus dan anggota Keluarga Besar MUI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
