Hadapi Pandemi Covid-19, Wapres Ma’ruf Dorong Perkuat Kolaborasi Riset, Pendidikan dan Inovasi
Jakarta – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak di seluruh sektor kehidupan. Salah satunya dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya melakukan kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi secara fisik, kini sudah beradaptasi dengan melakukannya secara daring. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mengimbangi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi tersebut.
“Inovasi adalah kunci bagi kita untuk survive (bertahan) dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, kolaborasi riset dan pendidikan untuk menciptakan inovasi menjadi semakin diperlukan dalam situasi saat ini,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan keynote speech (sambutan kunci) dalam Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (19/08/2020).
Lebih lanjut Wapres menekankan, inovasi menjadi sangat penting karena dapat mendorong produktivitas suatu negara dan masyarakatnya menjadi lebih tinggi. Khususnya saat ini dimana seluruh negara termasuk Indonesia sedang mengalami krisis di berbagai sektor dampak dari pandemi Covid-19. Untuk itu, inovasi yang berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 sangat diperlukan.
“Kita perlu inovasi yang cepat dan nyata dalam bidang kesehatan agar dapat membantu mengatasi pendemi ini. Penanganan yang sistematis, evidence based (berbasis bukti) dan ilmiah sangat diperlukan pemerintah dalam menangani pandemi ini,” tutur Wapres.
Data Global Innovation Index (GII) tahun 2019 mencatat, Indonesia masih menduduki posisi ke-85 dari 129 negara di dunia dalam hal inovasi. Wapres pun menilai, kondisi tersebut adalah ironis karena Indonesia mempunyai alokasi anggaran yang besar yaitu 2.130.3 miliar dollar untuk penelitian namun tidak memiliki jumlah sumber daya peneliti yang cukup.
“Jumlah peneliti Indonesia hanya 89 orang/1 juta penduduk, dibandingkan Vietnam [yang memiliki] jumlah peneliti 673/1 juta penduduk. Disamping itu, alokasi anggaran pengembangan Indonesia terbesar berasal dari pemerintah (40%), sedangkan alokasi anggaran Vietnam terbesar justru berasal dari sektor industri (52%),” ungkapnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Wapres mengimbau agar ke depan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga inovasi di Indonesia dapat lebih ditingkatkan. Perbaikan dapat dilakukan melalui lima pendekatan di antaranya: pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan tanah air. Kedua, memperluas jejaring riset dan inovasi dengan kerja sama antar universitas, lembaga riset, dan individu baik secara domestik maupun internasional. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dan informasi untuk kepentingan riset dan inovasi. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam riset dan inovasi sejak dini serta mematahkan stigma bahwa riset itu rumit dan kompleks. Kelima, edukasi dan pemahaman yang intensif terhadap peran sains dan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.
“Tugas kita semua, termasuk para anggota forum cendekia yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama [mengejar ketertinggalan]. Sains dan ilmu pengetahuan harus menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari dengan tentu saja dibarengi pemahaman agama yang baik serta kepekaan sosial sehingga sains dan ilmu pengetahuan menjadi berkah bagi umat manusia,” imbaunya.
Menutup sambutan, Wapres menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020. Ia meyakini bahwa penyelenggaraan forum tersebut dengan tema ‘Penguatan Kolaborasi Riset dan Pendidikan untuk Penciptaan Inovasi Indonesia’ sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Ia pun berharap agar penyelenggaraan forum ini dapat meningkatkan awareness (kesadaran) tentang pentingnya inovasi, sains, dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.
“Forum ilmiah ini dapat memberikan kesempatan kepada para akademisi Indonesia di dalam dan luar negeri untuk saling memberikan wawasan keilmuan serta membangun kerja sama yang positif baik antar individu maupun antar instansi terkait,” ucap Wapres.
“Saya berharap agar dengan penyelenggaraan forum ini, isu tentang sains, perguruan tinggi, riset, serta publikasi dapat menjadi wacana yang terus dibicarakan di publik, bahkan oleh generasi millennials,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 Sastia Putri menyampaikan, sejak 2017 sampai dengan 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah mengadakan program tahunan Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD). Forum ini bertujuan untuk mempertemukan ilmuwan diaspora dari berbagai negara dengan ilmuwan dari perguruan tinggi dan institusi riset dalam negeri untuk saling berbagi informasi dan wawasan keilmuan serta membangun kerja sama yang positif. Sehingga, melalui forum ini diharapkan dapat lahir kolaborasi yang baik dalam bidang pendidikan.
“Cita-cita Indonesia menjadi bangsa besar yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan mustahil terwujud apabila seluruh insan intelektual tidak berkolaborasi dan berkomitmen menghasilkan suatu karya yang berdaya guna. Kolaborasi merupakan salah satu cara terbaik memajukan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di tanah air,” ungkapnya.
Untuk itu, melanjutkan kegiatan yang telah diinisiasi oleh Kemenristekdikti dan Kemenlu, Akademi Ilmuwan muda Indonesia (ALMI) dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) melanjutkan kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin ini melalui kegiatan Forum Cendekia Kelas Dunia 2020 yang dilaksanakan secara daring pada hari Selasa dan Rabu, 18 dan 19 Agustus 2020 dengan tujuan untuk melanjutkan kolaborasi dengan pertukaran pemikiran serta ide dari cendekia di seluruh dunia.
“Peran para ilmuwan diaspora yang dapat memperkuat kolaborasi riset dan pendidikan menjadi investasi sekaligus motivasi bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasinya,” ujar Sastia Putri.
Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 diikuti oleh 1.412 peserta melalui aplikasi Zoom Meeting dan siaran langsung pada kanal Youtube I4 Media. Peserta terdiri dari 206 ilmuwan diaspora dengan narasumber yang tersebar di 28 negara, 959 ilmuwan akademisi dalam negeri, 17 perwakilan kementerian dan 436 peserta umum.
Selain Wapres, hadir memberikan paparan di antaranya Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam serta Ketua Forum Rektor Indonesia Periode 2020-2021 yang juga merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
