Hadapi Pandemi Covid-19, Wapres Ma’ruf Dorong Perkuat Kolaborasi Riset, Pendidikan dan Inovasi
Jakarta – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak di seluruh sektor kehidupan. Salah satunya dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya melakukan kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi secara fisik, kini sudah beradaptasi dengan melakukannya secara daring. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mengimbangi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi tersebut.
“Inovasi adalah kunci bagi kita untuk survive (bertahan) dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, kolaborasi riset dan pendidikan untuk menciptakan inovasi menjadi semakin diperlukan dalam situasi saat ini,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan keynote speech (sambutan kunci) dalam Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (19/08/2020).
Lebih lanjut Wapres menekankan, inovasi menjadi sangat penting karena dapat mendorong produktivitas suatu negara dan masyarakatnya menjadi lebih tinggi. Khususnya saat ini dimana seluruh negara termasuk Indonesia sedang mengalami krisis di berbagai sektor dampak dari pandemi Covid-19. Untuk itu, inovasi yang berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 sangat diperlukan.
“Kita perlu inovasi yang cepat dan nyata dalam bidang kesehatan agar dapat membantu mengatasi pendemi ini. Penanganan yang sistematis, evidence based (berbasis bukti) dan ilmiah sangat diperlukan pemerintah dalam menangani pandemi ini,” tutur Wapres.
Data Global Innovation Index (GII) tahun 2019 mencatat, Indonesia masih menduduki posisi ke-85 dari 129 negara di dunia dalam hal inovasi. Wapres pun menilai, kondisi tersebut adalah ironis karena Indonesia mempunyai alokasi anggaran yang besar yaitu 2.130.3 miliar dollar untuk penelitian namun tidak memiliki jumlah sumber daya peneliti yang cukup.
“Jumlah peneliti Indonesia hanya 89 orang/1 juta penduduk, dibandingkan Vietnam [yang memiliki] jumlah peneliti 673/1 juta penduduk. Disamping itu, alokasi anggaran pengembangan Indonesia terbesar berasal dari pemerintah (40%), sedangkan alokasi anggaran Vietnam terbesar justru berasal dari sektor industri (52%),” ungkapnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Wapres mengimbau agar ke depan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga inovasi di Indonesia dapat lebih ditingkatkan. Perbaikan dapat dilakukan melalui lima pendekatan di antaranya: pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan tanah air. Kedua, memperluas jejaring riset dan inovasi dengan kerja sama antar universitas, lembaga riset, dan individu baik secara domestik maupun internasional. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dan informasi untuk kepentingan riset dan inovasi. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam riset dan inovasi sejak dini serta mematahkan stigma bahwa riset itu rumit dan kompleks. Kelima, edukasi dan pemahaman yang intensif terhadap peran sains dan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.
“Tugas kita semua, termasuk para anggota forum cendekia yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama [mengejar ketertinggalan]. Sains dan ilmu pengetahuan harus menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari dengan tentu saja dibarengi pemahaman agama yang baik serta kepekaan sosial sehingga sains dan ilmu pengetahuan menjadi berkah bagi umat manusia,” imbaunya.
Menutup sambutan, Wapres menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020. Ia meyakini bahwa penyelenggaraan forum tersebut dengan tema ‘Penguatan Kolaborasi Riset dan Pendidikan untuk Penciptaan Inovasi Indonesia’ sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Ia pun berharap agar penyelenggaraan forum ini dapat meningkatkan awareness (kesadaran) tentang pentingnya inovasi, sains, dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.
“Forum ilmiah ini dapat memberikan kesempatan kepada para akademisi Indonesia di dalam dan luar negeri untuk saling memberikan wawasan keilmuan serta membangun kerja sama yang positif baik antar individu maupun antar instansi terkait,” ucap Wapres.
“Saya berharap agar dengan penyelenggaraan forum ini, isu tentang sains, perguruan tinggi, riset, serta publikasi dapat menjadi wacana yang terus dibicarakan di publik, bahkan oleh generasi millennials,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 Sastia Putri menyampaikan, sejak 2017 sampai dengan 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah mengadakan program tahunan Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD). Forum ini bertujuan untuk mempertemukan ilmuwan diaspora dari berbagai negara dengan ilmuwan dari perguruan tinggi dan institusi riset dalam negeri untuk saling berbagi informasi dan wawasan keilmuan serta membangun kerja sama yang positif. Sehingga, melalui forum ini diharapkan dapat lahir kolaborasi yang baik dalam bidang pendidikan.
“Cita-cita Indonesia menjadi bangsa besar yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan mustahil terwujud apabila seluruh insan intelektual tidak berkolaborasi dan berkomitmen menghasilkan suatu karya yang berdaya guna. Kolaborasi merupakan salah satu cara terbaik memajukan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di tanah air,” ungkapnya.
Untuk itu, melanjutkan kegiatan yang telah diinisiasi oleh Kemenristekdikti dan Kemenlu, Akademi Ilmuwan muda Indonesia (ALMI) dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) melanjutkan kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin ini melalui kegiatan Forum Cendekia Kelas Dunia 2020 yang dilaksanakan secara daring pada hari Selasa dan Rabu, 18 dan 19 Agustus 2020 dengan tujuan untuk melanjutkan kolaborasi dengan pertukaran pemikiran serta ide dari cendekia di seluruh dunia.
“Peran para ilmuwan diaspora yang dapat memperkuat kolaborasi riset dan pendidikan menjadi investasi sekaligus motivasi bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasinya,” ujar Sastia Putri.
Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 diikuti oleh 1.412 peserta melalui aplikasi Zoom Meeting dan siaran langsung pada kanal Youtube I4 Media. Peserta terdiri dari 206 ilmuwan diaspora dengan narasumber yang tersebar di 28 negara, 959 ilmuwan akademisi dalam negeri, 17 perwakilan kementerian dan 436 peserta umum.
Selain Wapres, hadir memberikan paparan di antaranya Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam serta Ketua Forum Rektor Indonesia Periode 2020-2021 yang juga merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
