Guntur Soekarnoputra Luncurkan Buku, Ahmad Basarah Harap Dibaca Generasi Muda yang Ingin Tahu Kisah Bung Karno
Jakarta – Putra pertama Presiden Soekarno, Mohammad Guntur Soekarnoputra, meluncurkan buku berjudul ‘Catatan Merah dari Putera Bung Karno, Mulai Asian Games 1962 di Jakarta Sampai ke Galaxy Bima Sakti’. Peluncuran buku ini dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (10/4).
Kumpulan tulisan Mas Tok, panggilan akrab Mohammad Guntur Soekarnoputra, ini diedit oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Sebagian royalti penjualan buku ini akan disumbangkan kepada Komunitas Unidentified Flying Object (UFO), Komunitas Elvis Presley, dan Komunitas Masyarakat Fotografi.
Di dalam buku itu, Guntur menulis tentang sejarah Asean Games 1962, kisah Bung Karno menyelamatkan Universitas Al-Azhar di Kairo yang hampir ditutup oleh pemerintah Mesir saat itu, kisah fiksi spionase James Bond, sampai pesan-pesan kewaspadaan nasional menghadapi COVID-19.
”Saya berharap buku ini dibaca oleh banyak generasi muda, generasi milenial, yang belum banyak tahu kisah-kisah heroik proklamator Republik Indonesia Bung Karno,” jelas Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu (11/4/2021).
Ia menilai penulisan buku ini positif karena merupakan upaya intelektual Guntur Soekarnoputra melawan pihak-pihak yang berusaha menghapus memori bangsa tentang Bung Karno.
”Padahal kita tahu, Bung Karno sangat berjasa pada Tanah Air, bahkan pada dunia internasional. Inilah bagian dari jurus jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” tandas Ahmad Basarah.
Dalam catatannya, jejak politik untuk menghapus jasa dan kepahlawanan Bung Karno terlihat dari dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/ MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam bagian konsideran/menimbang TAP MPRS tersebut dikatakan Presiden Soekarno dituduh terlibat memberikan dukungan terhadap peristiwa G-30-S/PKI.
”Tapi harap dicatat, TAP MPRS No, XXXIII/MPRS/1967 itu telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” ucapnya.
Apalagi, tambah Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, Bung Karno lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2012 telah mendapat gelar pahlawan nasional.
”Jika benar Bung Karno berkhianat pada bangsa, tidak mungkin ia mendapat gelar pahlawan nasional,” jelas Ahmad Basarah.
Untuk dunia Islam, lanjutnya, Bung Karno juga punya jasa besar. Menurut Ahmad Basarah, Bung Karno berjasa besar di balik dibatalkannya penutupan Universitas Al-Azhar Mesir oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, penemuan makam Imam Bukhari di Uzbekistan, difungsikannya kembali Masjid Biru di Moskow, tokoh di balik terselenggaranya Konferensi Islam Asia Afrika 1965 di Bandung, serta ditanamnya pohon Sukarno di Arafah Saudi Arabia.
Dalam komentarnya, Wakil Presiden VI Try Sutrisno memuji editor buku ini yang disebutnya terkesan sangat mengenal jati diri penulis buku. Try memuji tulisan tentang James Bond yang tampaknya ringan, tapi sesungguhnya berisi pesan agar bangsa Indonesia waspada terhadap spionase asing.
Sementara mantan Kepala BIN AM Hendropriyono tertarik pada cita-cita revolusioner Bung Karno yang pada 5 Oktober 1965 ingin melakukan percobaan bom atom buatan Indonesia meski rencana ini batal terjadi akibat politik dalam negeri.
Sebagai editor buku ini, Ahmad Basarah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada tokoh-tokoh nasional yang hadir secara virtual di acara peluncuran buku ini. Mereka yang hadir antara lain Wakil Presiden VI Try Sutrisno, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, Marsekal Pur TNI Cheppy Hakim, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Hadir pula Kwik Kian Gie, Soekarwo, Theo L. Sambuaga, Basuki Tjahaja Purnama, dan Prof. Dr. Edi Swasono.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
