Connect with us

Gugatan Prabowo-Sandi Terkait Jabatan Maruf Amin Salah Alamat

jabatan, maruf, amin, bni, syariah
Ketua Tim Advokasi Prabowo-Sandi Bambang Widjajanto(Istimewa)

Jakarta, – Ketua Tim Advokasi Jokowi-Maruf Yusril Ihza Mahendra menilai, gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan Maruf Amin sebagai dewan pengawas BNI Syariah Salah alamat. 

“Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian terhadap persoalan ini ada di tangan Bawaslu dan jika para pengadu merasa tidak puas atas putusan Bawaslu mereka dapat membawa permasalahan ini ke PTUN,” kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Pada faktanya, lanjut Yusril, sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengajuan keberatan ataupun aduan yang dilakukan oleh Pemohon maupun masyarakat kepada Bawaslu jika menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana Pasal 227 UU Pemilu.

“Kalau pun ada pengaduan–quad non-, jangka waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah lewat waktu karena laporan dimaksud hanya dapat diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu,” ungkap Yusril.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Yakni melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BUMN adalah perusahaan yang modalnya harus secara langsung dimiliki oleh Negara. Dengan kata lain harus melalui penyertaan secara langsung. Penyertaan secara langsung tersebut harus ditetapkan dengan suatu peraturan.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Bahas Rencana Pemindahan Ibu Kota Bersama Tony Blair dan Masayoshi Son

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat bersama Tony Blair dan Masayoshi Son
Presiden Jokowi saat bersama Tony Blair dan Masayoshi Son di Veranda Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2). 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih atas kesediaan Tony Blair dan Masayoshi Son sebagai penasihat Pemindahan Ibu Kota Negara.

“Saya senang menerima kunjungan anda berdua untuk membahas lebih lanjut rencana pengembangan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia,” ujar Presiden Jokowi saat Tony Blair dan Masayoshi Son beserta delegasi di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi yakin bahwa kerja sama yang kuat ini akan menjadikan pembentukan ibu kota modern yang ramah lingkungan.

Usai menyampaikan pengantar, Presiden mengajak Tony Blair dan Masayoshi Son untuk berdiskusi lebih lanjut di Veranda, Istana Merdeka.

Sementara itu, Tony Blair menyampaikan kegembiraan dapat hadir pada momen kali ini.

”Saya pikir itu adalah Visi luar biasa yang dimiliki Bapak untuk negara ini saat memutuskan memindahkan ibu kota negara,” ujar Tony.

Hal ini, menurut Tony Blair, merupakan suatu kegembiraan menjadi bagian dari pemindahan ibu kota negara Indonesia.

“Di dunia luar juga akan merasa bersyukur atas semua inspirasi yang telah diberikan ini,” pungkas Tony.

Turut mendampingi Presiden dalam agenda kali ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Akan Bangun Pusat Data Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate Pusat Data Nasional
Menkominfo Johnny G Plate saat memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2). 

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan bahwa saat Rapat Terbatas (ratas) membahas mengenai rencana pemerintah untuk membangun pusat integrated data center pemerintah, yang disebut dengan pusat data nasional pemerintah.

”Itu akan ditindaklanjuti dan kita harapkan data center itu di tahun 2020 ini bisa segera diproses agar sudah jadi dan siap digunakan paling lambat tahun 2023,” ujar Menkominfo saat memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).

Pusat data dan terkait dengan lalu lintas data, menurut Menkominfo, baik di dalam negeri maupun antar negara ada beberapa hal sensitif yang di dalamnya.

”Misalnya data-data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data  keuangan, data-data kesehatan secara teknis nanti dibicarakan lebih lanjut di dalam koordinasi bersama menteri Menko Perekonomian,” kata Menkominfo.

Ia juga menambahkan bahwa secara khusus terkait dengan lokasi data berada di dalam negeri dan menggunakan metode komputasi awal.

Baca Selengkapnya

BERITA

Langsung Blokir Sebelum Dibeli, Pemerintah Pilih Skema ‘Whitelist’ untuk Terapkan Aturan IMEI

Oleh

Fakta News
Dirjen SDPPI Kominfo Ismail

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk memilih skema daftar putih (whitelist) dalam menerapkan aturan IMEI atau International Mobile Equipment Identity.

Dengan begitu, ponsel ilegal akan langsung diblokir ketika pengguna memasukkan simcard atau saat akan membeli. Hal ini bertujuan supaya konsumen tidak dirugikan.

“Supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail di kantornya, Jakarta, Jumat (28/2).

Ketika konsumen memasukkan simcard ke ponsel ilegal, maka perangkat itu tidak akan mendapat sinyal. Sebab, mesin Equipment Indentity Registered (EIR) milik perusahaan telekomunikasi tidak menemukan nomor IMEI pada ponsel ilegal tersebut.

“Jadi tidak ada istilah blokir, karena sejak awal sudah tak bisa dipakai,” ujar Ismail.

Aturan IMEI itu juga akan berlaku bagi perangkat berupa komputer genggam dan tablet yang berbasis Subscriber Identification Module atau menggunakan simcard.

Ponsel ilegal baik yang dibeli langsung dari toko offline maupun online otomatis tidak bisa digunakan. Konsumen yang terlanjur membeli secara online, semestinya bisa langsung mengembalikan perangkat ke penjual dan meminta pengembalian uang (refund). Dengan demikian, ponsel ilegal yang tidak bisa digunakan itu menjadi tanggungan penjual.

Baca Selengkapnya