Gotong Royong Bersama Warga, KPN Bentuk Kampung Siaga Covid-19 di Jakarta dan Bogor
Jakarta – Upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) terus digiatkan oleh Komite Penggerak Nawacita (KPN) ke setiap lapisan masyarakat. Sejumlah aksi nyata itu dilakukan KPN seperti pembagian hand sanitier, masker, wastafel portabel maupun edukasi dan sosialisasi untuk menghadapi penyebaran corona di Jakarta dan Bogor.
Tak hanya itu, aksi nyata yang tengah digalakkan KPN adalah Program Kampung Siaga COVID-19 di wilayah lapisan masyarakat terkecil yakni di tingkat RT/RW. Saat ini sudah ada beberapa kampung atau RW yang telah terbentuk di Jakarta dan Kota Bogor, seperti RW 07 di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, RW 08 Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor dan RW 09 Kelurahan Pamoyanan Kota Bogor.
“Program Kampung Siaga COVID-19 ini dirumuskan dengan semangat gotong royong dengan mengajak masyarakat di tingkat RW untuk gotong royong, saling bantu, mencoba untuk mandiri, namun juga segera dapat mengakses bantuan yang ada, cepat tanggap dalam kondisi kedaruratan. Untuk tahap awal program ini telah dilaksanakan di beberapa RW di Jakarta dan Kota Bogor,” ujar Koordinator Satgas Program KPN Tanggap COVID-19 Pitono Adhi.
Selain itu, lanjut Pitono, Program Kampung Siaga COVID-19 ini, adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pada tingkatan kluster kampung, antar tetangga, menggugah kesadaran warga untuk menjaga diri masing-masing, saling bantu untuk bersama-sama menghadapi pandemi Corona.
“Virus ini kan gak kenal kelas masyarakat, gak kenal golongan, menghadapinya ya harus gotong royong. Di tingkat RW ini kita juga mencoba mengusahakan tempat karantina mandiri, untuk warga yang berstatus ODP maupun PDP apabila dibutuhkan. Juga apabila memungkinkan kita sediakan ruang perawatan bagi penderita positif Covid-19 sambil menunggu tersedianya ruang di Rumah Sakit rujukan, tentunya dengan bekerjasama dengan Puskesmas terdekat,” papar Pitono.
Ketua RW 07 Rawajati, Sari Budhi Handayani yang bekerja sama dengan KPN dalam Program Kampung Siaga COVID-19 mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan program yang dibuat oleh KPN. Pasalnya Program Kampung Siaga ini seiring dengan anjuran pemerintah untuk menjaga diri dan lingkungan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona.
“Bekerja sama dengan KPN, kita juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di setiap RT yang ada di wilayah RW 08 ini. Ini dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu dalam rangka Kampung Siaga COVID-19,” ujar Sari.
Sari juga menjelaskan di wilayah RW 07 juga memberlakukan satu akses jalan masuk ke wilayahnya. Menurutnya setiap RW hanya memiliki satu akses jalan masuk, bagi mereka yang memasuki jalan tersebut akan dilakukan sejumlah protokol kesehatan.
Sari mengimbau kepada warga untuk tidak menerima tamu untuk sementara waktu. Namun apabila ada warga yang menerima tamu, mereka akan disuruh mencuci tangan dan disemprot disinfektan.
“Di wilayah kita dalam rangka mencegah virus COVID-19 kami mengadakan tutup akses jalan masuk dengan melibatkan pemuda, bapak-bapak dan kader PKK. Kami sebenarnya menyarankan tidak menerima tamu. Tapi jika memang harus menerima, kami minta untuk cuci tangan dan kendaraannya di semprot disinfektan,” pungkasnya.
Pada Program Kampung Siaga Covid-19 ini, sejumlah spanduk dan poster berisi imbauan mengenai pencegahan penyebaran virus Corona juga dipasang di sejumlah titik-titik yang menjadi lalu lalang warga di wilayah RW 07. Sari berharap dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan warga akan pentingnya menjaga diri dan lingkungan dari pandemi Corona.
Sementara itu di wilayah Kota Bogor, Kampung Siaga Covid-19 ada di wilayah RW 08 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sereal dan RW 09 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan. Di Kedua wilayah tersebut relawan KPN Kota Bogor bersama kepala wilayah melakukan penyemprotan disinfektan serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran virus Corona.
“Untuk wilayah Kota Bogor, program Kampung Siaga Covid-19 terletak di RW 08 Kelurahan Kebon Pedes dan RW 09 Kelurahan Pamoyanan. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona, kami bersama warga gotong royong melakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan agar pandemi Corona tak meluas,” papar Shane M Hasibuan.
Shane menuturkan selain penyemprotan dan sosialisasi, KPN juga membagikan wastafel portabel di wilayah tersebut sebagai sarana mencuci tangan bagi warga terlebih bagi yang beraktifitas atau bekerja di luar lingkungan mereka.
“Kita ingin ingin dengan Program Kampung Siaga COVID-19 ini, warga bisa lebih disiplin menjaga kebersihan dalam menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Diharapkan warga tetap menjaga kebersihan lewat cuci tangan dengan sabun. Kita ingin warga tetap sehat, prinsipnya kita tidak bisa sehat sendiri kalau orang lain tidak sehat. Kalau kita ingin sehat kita juga bikin orang lain sehat,” ujar Shane.
Untuk diketahui Komite Penggerak Nawacita (KPN) merupakan kumpulan dari organ yang terus-menerus bekerja demi kebaikan tetap memimpin negeri ini, terdiri atas: Almisbat, Alumni Menteng 64, Bara JP, Blusukan Jokowi, KAPT, Kornas Jokowi, MAPPAN, Paguyuban Relawan Nusantara, Pengawal Pancasila Damai, RPJB dan Seknas Jokowi.
KPN mengajak semua lapisan masyarakat, semua jajaran pemerintahan dan semua kekuatan sipil yang ada untuk bergerak bersama, letakkan dahulu segala perbedaan, #saatnyagotongroyong, mari berbuat yang kita mampu lakukan.
(chrst)
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
