Global Membaik, GDP Asia Pasifik Tumbuh 6,4% Tahun 2017
Bangkok – Kondisi prospek global membaik pertumbuhan GDP Asia Timur dan Pasifik (EAP) tumbuh sebesar 6,4 persen pada tahun 2017.
“Prospek pertumbuhan global yang membaik menawarkan peluang bagi negara-negara untuk mengurangi kerentanan sambil mengupayakan reformasi yang bisa menghasilkan dividen pertumbuhan dalam jangka panjang,” ujar Sudhir Shetty, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik di Bangkok, Rabu (4/10).
Meningkatnya prospek pertumbuhan global dan permintaan domestik yang terus berlanjut mendukung proyeksi yang positif bagi ekonomi negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di negara maju, pemulihan harga komoditas yang moderat, serta pemulihan pertumbuhan perdagangan global merupakan faktor eksternal menguntungkan yang akan mendukung ekonomi negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk berkembang sebesar 6,4 persen pada tahun 2017.
“Adapun, mengurangi risiko terhadap stabilitas sektor keuangan dan penguatan daya saing, termasuk melalui integrasi regional yang lebih dalam tetap menjadi prioritas,” jelas Sudhir Shetty.
Laporan Bank Dunia terbaru menyerukan untuk menjaga ketahanan risiko harus mengambil langkah kebijakan yang tujuannya bukan pertumbuhan jangka pendek untuk mengatasi kerentanan fiskal dan sektor finansial. Langkah-langkah tersebut mencakup: memperkuat pengawasan dan kehatia-hatian di negara-negara yang mengalami pertumbuhan pesat dalam kredit dan utang sektor swasta, kemudian mereformasi kebijakan dan administrasi pajak untuk membantu meningkatkan pengumpulan pendapatan, dan siap untuk memperketat kebijakan moneter jika didukung oleh laju kenaikan suku bunga di negara maju.
Menurut Shudir Shetty, Prioritas reformasi struktural di setiap negara berbeda-beda. Reformasi berkelanjuatan sektor badan usaha milik negara di Tiongkok dan Vietnam adalah bisa memperbaiki prospek pertumbuhan. Sementara, Filipina, Thailand, Laos dan Kamboja akan memperoleh manfaat dari berlanjutnya perbaikan system pengelolaan investasi public untuk mendukung perluasan program infrastruktur publik. Sedangkan di Indonesia, liberalisasi regulasi investasi luar negeri tetap penting.
Laporan Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2017 melaporkan bahwa tingkat pertumbuhan GDP 2017 lebih tinggi daripada perkiraan awal. Pertumbuhan itu didukung oleh pertumbuhan Tiongkok 6,7 persen, termasuk juga pertumbuhan Negara-negara Asia Tenggara yang diproyeksikan akan sedikit lebih tinggi dari 5,1 persen pada 2017, dan 5,2 persen pada 2018.
Berikut ini data proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan GDP Asia Timur dan Pasifik (EAP) dari tahun ke tahun, GDP EAP diproyeksikan 6,5 persen pada tahun 2015, selanjutnya setelah mengalami perubahan target -0,1 poin maka GDP EAP diproyeksikan 6,3 persen pada tahun 2016 lalu, kemudian tahun ini Bank Dunia merubah target GDP EAP naik 0,2 poin atau diproyeksikan di 6,4 persen pada tahun 2017 ini. Sementara itu tahun depan Bank Dunia merubah target dengan menambah 0,1 poin sehingga pertumbuhan GDP EAP diproyeksikan 6,2 persen. Sementara pada tahun 2019, Bank Dunia belum merubah target proyeksi pertumbuhan GDP EAP dengan proyeksi 6,1 persen di 2019.
KR
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
