Gelar Halal Bihalal Virtual, Megawati Tekankan Para Kader Disiplin Prokes dan Semangat Bawa Kemenangan Pemilu 2024
Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangam Megawati Soekarnoputri, melakukan halal bihalal secara virtual dengan ratusan pengurus partai dan organisasi sayap partai dari seluruh Indonesia. Sejumlah pesan disampaikan oleh Megawati, dari soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kewajiban mengikuti protokol kesehatan (Prokes) pencegahan covid-19, kepemimpinannya di partai, hingga Pilpres 2024.
Megawati langsung berbicara dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Megawati didampingi oleh para pengurus pusat partai di dalam silaturahmi yang digelar Selasa (19/5), yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Wasekjen Sadarestuwati dan Utut Adianto, dan ketua DPP lainnya. Diantaranya adalah Komaruddin Watubun, I Made Urip, Eriko Sotarduga, Wiryanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, dan Hamka Haq.
Megawati menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan halal bihalal dengan Presiden Jokowi. Sang presiden datang ke kediamannya di Teuku Umar pada dua hari yang lalu. Presiden RI Kelima itu mengaku banyak bicara soal mudik lebaran lalu.
“Saya dan Pak Jokowi sama-sama prihatin bagaimana kedisiplinan terhadap prokes menurun, Hal itu terlihat saat mudik,” kata Megawati.
Baginya, Pemerintah telah bertindak tepat dan bersikap baik ke rakyat. Sebab Pemerintah tidak hanya bekerja keras untuk memperkuat proses pencegahan virus, namun juga memperkuat perawatan di Puskesmas dan rumah sakit. Dan masih ditambah lagi dengan vaksinasi.
“Kita jangan sampai kendor berdisiplin seperti terlihat di India dimana penyebarannya sangat luas. Seluruh kader dan anggota partai harus berdisiplin dan sekaligus membantu masyarakat dan pemerintah,” urai Megawati.
“Saya sendiri memberi contoh, taat pada keputusan pemerintah untuk menjaga prokes. Saya sudah lebih dari 1 tahun 3 bulan tidak kemana mana,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Megawati juga berbicara soal isu stunting yang wajib mendapat perhatian dari para kader. Putri Proklamator RI Bung Karno itu mendorong para pengurus untuk aktif membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan akan gizi. Sehingga anak tak terkena stunting.
Halal bihalal tersebut dilakukan secara dialogis. Megawati berkali-kali mengundang pengurus daerahnya untuk berbicara. Tak terlihat ada kesulitan bagi Megawati untuk mengenali pengurus daerah tingkat kabupaten/kota yang diajaknya berbicara.
Megawati mengajak sedikit bernostalgia ketika di awal-awal kepemimpinannya di partai. Termasuk ketika kantor partai pernah diserang di rezim Orde Baru. Juga ketika di awal-awal, dirinya harus berkeliling Indonesia dan melantik pengurus partai di kecamatan. Baginya, karakter demikian jangan sampai berubah.
“Saya tak kuat mendengar jika ada yang ditangkap karena korupsi. Mencoreng nama partai. Harus ingat pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Karena itulah jangan korupsi!,” ujar Megawati mengingatkan.
Megawati mengaku dirinya sudah lama menjadi ketua umum partai. Tetapi demi tanggung jawab pada bangsa dan negara, Megawati justru menunjukkan semangatnya untuk terus memimpin partai dengan benar.
“PDI Perjuangan harus tetap ada dan terus berkibar selama bangsa ini ada,” kata Megawati sambil terus meningatkan tekadnya untuk terus menegakkan disiplin serta niatan bekerja keras. Bahkan Megawati menyinggung soal target kemenangan tiga kali berturut-turut di Pemilu 2024 nanti.
“Jangan lengah. Terus turun ke bawah. Solid dan semangat bekerja untuk rakyat. Terus perkuat persatuan karena ini pertarungan bagaimana ideologi Pancasila terus menjadi daya gerak perjuangan kita,” ujar Megawati.
Megawati terus menegaskan sikapnya untuk terus memelototi kinerja para kader, khususnya para pengurus partai.
“Anda mengatakan tadi kalau anda siap. Kalau begitu, ayo. Karena saya akan awasi. Akan saya evaluasi tiap akhir tahun. Dari bawah sampai DPP saya loh. DPP saja saya evaluasi. Bukan hanya DPD dan DPC saja. Kalau anda tak laksanakan perintah Partai, lebih baik kirim surat mundur, diganti,” tegas Megawati.
“Kembali, kita harus bekerja keras kalau kita ingin kita menang lagi di 2024,” pungkas Megawati.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa pesan Megawati di halal bihalal virtual ini akan terus digemakan kepada seluruh kader serta simpatisan partai di seluruh Indonesia. Khususnya menyangkut kedisiplinan menjaga prokes pencegahan covid dan semangat kerja keras agar menang di pemilu tiga kali berturut-turut. Yakni di pemilu 2014, 2019, dan nantinya di 2024.
“Dalam halal bihalal itu saya juga melaporkan bagaimana selama bulan Ramadhan, Partai setiap hari sepanjang bukan puasa mengadakan kegiatan sahur dan buka puasa dengan menggali api semangat Para Wali Songo. Partai juga mengundang para kyai, tokoh dan cendekiawan Islam untuk berdialog tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin,” tegas Hasto.
Pada akhir pengarahannya Megawati menegaskan bagaimana kader Partai terus bekerja keras, membangun semangat persatuan, turun ke desa-desa dan perkuat tali silaturahim dengan seluruh tokoh-tokoh mayarakat”
Acara ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Prof Hamka Haq.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
