Connect with us

Gelar Bimtek, KPN dan Pupuk Kujang Ajak Petani Cisarua Tingkatkan Produktivitas dengan Manfaatkan Potensi Alamiah

Bogor – Komite Penggerak Nawacita (KPN) bersama PT Pupuk Kujang menggelar bimbingan teknis (bimtek) atau penyuluhan di Kebun Percobaan KPN seluas lebih kurang 1 Ha yang dikelola bersama oleh KAPT Bogor Raya dan Kelompok Tani Puncak Hijau Desa Cibereum, Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (2/7).

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan dalam dua sesi yang berbeda dan diikuti oleh perwakilan kelompok tani serta anggota KAPT Bogor Raya sebanyak 50 orang.

Salah satu perwakilan KPN Pitono Adhi yang hadir dalam acara ini mengatakan bimtek yang didukung PT Pupuk Kujang ini merupakan salah satu terobosan untuk mengupayakan produktivitas petani melalui penanaman komoditi baru dengan memanfaatkan sumber daya atau potensi alamiah yang ada di lokasi sekitar Kebun Percobaan KPN.

“Melalui Kebun Percobaan yang bekerjasama dengan PT Pupuk Kujang dan Kelompok Tani Puncak Hijau ini, KPN ingin potensi yang ada di lokasi ini dapat bermanfaat kembali untuk produktivitas dan peningkatan para petani. Dengan bimtek dari PT Pupuk Kujang, para petani tadi diajari bagaimana membuat pupuk organik dengan bahan-bahan yang ada di lokasi perkebunan, misalnya dedaunan, semak, maupun sisa tanaman habis panen, jadi tidak ada yang terbuang,” ujar Pitono.

“Selain itu, kami sangat berterima kasih terhadap pupuk kujang melalui Kebun Percobaan KPN ini dengan dukungan ilmunya mau berbagi bagaimana mengolah tanah yang baik, membuat pupuk organik serta merawat tanaman hingga hasilnya bisa optimal,” imbuhnya.

Dalam acara bimtek ini PT Pupuk Kujang memberikan pelatihan budidaya bawang putih dan penanaman jahe merah serta pembuatan pupuk kompos secara sederhana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi petani sekitar cisarua maupun Kabupaten Bogor untuk dapat memanfaatkan lahan-lahannya agar dapat produktif dan bermanfaat sehingga meningkatkan perekonomian.

“Kami dari Pupuk Kujang dalam bimtek ini memberikan support bimbingan bagaimana budidaya tanaman yang dapat diolah seperti bawang putih dan Jahe Merah, hingga pemberian pupuk yang digunakan seperti Nitroku 16 dan Excow,” ujar perwakilan PT Pupuk Kujang Wahyu Sunu Aji.

Sementara itu PIC Kebun Percontohan KPN Rusdani Hasibuan mengatakan lahan yang berlokasi di Desa Cibereum ini secara bertahap sudah mulai diolah dan dibudidayakan tanaman sayuran berupa Caysin, Tomat serta Jahe Merah maupun Bawang Putih.

Ia mengungkapkan pada pertemuan sebelumnya tim teknis dari PT Pupuk Kujang telah mengambil sampel tanah dilokasi lahan untuk diteliti tanaman apa yang akan cocok dikembangkan di lokasi tersebut. Dari hasil penelitian lahan ini ternyata cocok untuk tanaman Jahe Merah dan Bawang Putih.

“Maka tahap selanjutnya adalah uji coba praktek budidaya tanaman bawang putih dan Jahe Merah yang kami perkenalkan kepada para petani di lokasi ini. Lahan dengan ketinggian 1100 m diatas permukaan laut ini juga dinilai cocok untuk diujicobakan melalui teknik bercocok tanam dengan mengkomparasikan pupuk organik dan pupuk cair racikan Pupuk Kujang guna mengoptimalkan produktivitas hasil panen,” tutur Rusdani.

Rusdani menuturkan dalam bimtek kali ini para petani dan anggota KAPT Bogor Raya juga diberi pengetahuan tentang Composting, yakni pemanfaatan kotoran ternak serta rumput kering untuk digunakan sebagai pupuk. Konsep pertanian terpadu, mulai dari fase tanam hingga pemasaran serta integrasi dengan budidaya ternak juga akan menjadi materi dalam sesi Bimtek tersebut.

Sedangkan Poktan Puncak Hijau menyampaikan apresiasinya atas bimbingan yang diberikan oleh KPN dan Pupuk Kujang tersebut. Mereka merasakan terbantu secara teknis bagaimana pemanfaatan lahan dan penggunaan pupuk yang cocok.

“Dengan adanya penyuluhan ini para petani merasa terbantu secara teknis mengenai penggunaan pupuk yang cocok dan tanaman apa yang dapat dimanfaatkan untuk lahan yang ada ini. Kedepannya kami berharap dapat bertanam secara efektif dengan penyuluhan yang telah diberikan oleh KPN dan Pupuk Kujang,” ucap Dayat dan Jubir dari Poktan Puncak Hijau.

 

(hed)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Ajak Semua Pihak Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mensosialisasi dan melakukan diseminasi secara masif terkait protokol kesehatan melalui lomba desa aman covid-19.

Mendagri juga memberikan arahan perihal lomba desa aman covid-19 mesti mengikuti standarisasi protokol kesehatan, namun tanpa mengurangi kreativitas local wisdom dari masing-masing daerah. Hal tersebut dikatakan pada rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, Jaga Jarak, serta hindari kerumunan untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 melalui Video Conference di SBP Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (10/08/2020).

“Misalnya penggunaan media wayang di beberapa daerah tertentu atau tokoh-tokoh agama, ulama dan lain-lain. Jadi, kita bergerak all out dalam rangka sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan dan perubahan perilaku untuk mengikuti protokol menghindari covid-19,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengakui sosialisasi protokol kesehatan sangat perlu dilakukan lebih all out lagi, lantaran masih banyak warga masyarakat yang masih belum memahami pentingnya disiplin protokol kesehatan melihat tingkat penularan masih terus terjadi.

“Saya masih banyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker. Kemudian cuci tangan juga belum maksimal, jaga jarak masih terjadi, juga kerumunan sosial. Sehingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi,” tuturnya.

Selain itu, Ia juga mengajak agar seluruh kalangan masyarakat bergotongroyong menjadi mesin penggerak melawan covid-19, salah satunya melalui pembagian masker. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya penggunaan masker untuk menekan laju penyebaran covid-19, maka dibutuhkan pembagian dan sosialisasi penggunaan masker tidak hanya dari top-down atau pemerintah.

“Nah oleh karena itu untuk pemakaian masalah masker ini masyarakat ada yang mau menggunakan masker, tetapi mungkin tidak mampu sehingga perlu ada pembagian masker. Ada juga yang mungkin mampu tapi tidak mau karena tidak memahami apa gunanya menggunakan masker,” tuturnya.

Dengan demikian, Mendagri berharap agar langkah-langkah persuasif yang diupayakan dapat dilakukan secara bertahap atau sistematis seperti 2 minggu awal programnya, yaitu memakai masker dan kerumunan sosial, dan 2 minggu selanjutnya ialah program cuci tangan dan jaga jarak. Sehingga, efektifitas program dapat dievaluasi.

“Jadi, 4 protokol pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak, kerumunan sosial ini meskipun sudah kita lakukan dan saya yakin semua daerah sudah melakukan sosialisasi itu, tetapi belum maksimal, sehingga dibagi pertahap-tahapan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Mendagri mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani.

“Turut berdukacita karena salah satu kolega kita Walikota Banjarbaru telah wafat tadi malam pada usia ke 50 tahun di Banjarmasin. Innalillahiwainnailaihirojiun, semoga khusnul khotimah adan Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan diberikan tempat terbaik disisinya,” ucapnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Perusahaan Lampu Tenaga Surya AS Relokasi Pabrik dari China ke Jateng

Oleh

Fakta News
Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020)

Semarang – Sebuah perusahaan berteknologi tinggi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri lampu tenaga surya, PT CDS Asia (Alpan Lighting) bersiap merelokasi perusahaannya dari Tiongkok menuju Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020). Pada pertemuan itu Danny menyampaikan salah satu alasan memindahkan pabrik ke Jateng.

“Ini karena Pak Gubernur yang memudahkan dan memfasilitasi perusahaan kami untuk bisa berinvestasi di Jawa Tengah. Kami berharap kebijakan ini dilanjutkan karena kami sudah sangat dibantu oleh tim bapak,” katanya.

Danny bercerita, sebelumnya Ia telah melakukan survei ke sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand dan Philipina.

“Dan akhirnya kami memilih Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Alasan lebih khusus karena Jateng memiliki kapasitas pekerja yang bagus dan ada dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan relokasi perusahaan tersebut merupakan berkah tersendiri di tengah pandemi. Ia pun menyampaikan Pemprov Jateng siap membantu proses relokasi perusahaan termasuk penyediaan tenaga kerja. Ganjar menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki sejumlah sekolah-sekolah kejuruan yang bisa disesuaikan dengan permintaan perusahaan.

“Jadi kira-kira tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan bisa memesan pada sekolah kami. Sehingga nanti lulus bisa disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan,” tambah Ganjar.

Hal ini pun langsung diapresiasi oleh Danny. Ia mengatakan tidak salah memilih Jawa Tengah yang begitu tanggap dengan kebutuhan perusahaan.

“Kami akan banyak merekrut tenaga-tenaga kerja potensial dan berkualitas di Jateng,” ungkap Danny.

Ganjar menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan pada Presiden Joko Widodo terkait bagaimana Jateng berkontribusi pada nasional untuk pemulihan saat pandemi. Salah satunya yakni melalui penanaman investasi semacam ini.

Saat ini Jateng tengah menyiapkan beberapa kawasan industri baru. Selain itu, juga terus melakukan komunikasi secara intensif kepada sejumlah negara dan perusahaan terkait rencana investasi di Jawa Tengah.

Seperti diketahui nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan mencapai US$14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Hingga saat ini, Alpan Lighting sudah pada tahap konstruksi dan rencananya akan memulai produksi pada akhir tahun 2020. Nantinya seluruh hasil produksi di Indonesia ditujukan untuk diekspor.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Akan Berikan Subsidi Upah Bagi Pekerja atau Buruh

Oleh

Fakta News
Menaker Ida Fauziyah

Jakarta – Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi 15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8).

“Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Menaker.

Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan, menurut Menaker, harus memenuhi persyaratan, yaitu:

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;

Kedua, terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

Ketiga, peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat, memiliki rekening bank yang masih aktif dan tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja dan peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.

“Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” imbuh Menaker.

Mekanisme penyaluran subsidi upah ini, menurut Menaker, diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, kalau di total Rp2,4 juta yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali yang artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta.

“Untuk data calon penerima bantuan upah ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Menaker, menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.

“Ini dilakukan oleh Pemerintah diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,’kata Menaker.

Ini juga dimaksudkan, menurut Menaker, sebagai momentum untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia maju. Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan waktu, batas waktu pengambilan data tadi sudah saya sampaikan tanggal, per tanggal 30 juni 2020.

”Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut dan telah memenuhi persyaratan lainnya merekalah yang berhak menerima subsidi upah tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga, tambah Menaker, untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.

“Dengan demikian, maka anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp37,7 triliun dari semula Rp33,1 triliun. Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk itu, Menaker sebutkan akan dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mendapatkan pendampingan langsung dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan KPK.

“Harapan saya kepada teman-teman pekerja yang akan menerima program ini saya minta belanjakanlah uang ini untuk membeli produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita,” pungkas Menaker.

 

(hels)

Baca Selengkapnya