Gandeng Apkasindo, Bazar Minyak Murah KAPT Jatim Diserbu Warga
Mojokerto – Menyikapi kelangkaan minyak goreng curah sebagai pilihan alternatif khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Jawa Timur (KAPT Jatim) bekerjasama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyelenggarakan Bazar Minyak Murah bertempat di Desa Bangsri, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada Rabu 27 April 2022.
Masyarakat sangat antusias menyambut bazar tersebut karena minyak goreng yang dijual sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah, yakni 14.000/liter. Mereka yang kebanyakan ibu-ibu dengan tertib mengikuti antrian sesuai dengan ketentuan yang telah disiapkan panitia.
Ratusan ibu-ib nampak gembira serta bahagia karena kebutuhan minyak menjelang lebaran dapat terpenuhi dengan harga murah.
Dr. Tri Chandra Apriyanto, Ketua Dewan Pakar Apkasindo menjelaskan bahwa dua tahun berjalan masa Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi berbagai sendi kehidupan, termasuk ekonomi sebagai sendi utama kehidupan masyarakat.
Pandemi telah menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi terganggu, macet bahkan terhenti karena banyaknya aktifitas yang tidak bisa diselenggarakan yang menyebabkan terhambatnya proses produksi, terbatasnya mobilitas, turunnya produktifitas hingga terganggunya distribusi. Secara perlahan, hal tesebut menyebabkan turunnya pendapatan di berbagai sektor yang tentunya juga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.
Sudah tiga bulan lebih, berjalan, terjadi kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak goreng yang kian hari kian tinggi. Padahal minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan utama di masyarakat yang tidak bisa ditunda atau dihilangkan begitu saja.
“Kami berharap Bazar Minyak Murah ini bisa membantu masyarakat khususnya menengah ke bawah, apalgi sekarang sudah mendekati masa lebaran,” pungkas Chandra.
Sementara itu, Edward Dewaruci, SH.,MH. Ketua KAPT Jatim menyatakan bahwa kelangkaan yang menyebabkan meroketnya harga minyak tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk dapatnya segera memcari solusinya, karena bisa memberi efek kepada komoditi lainnya, apalagi pada masa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, saat penduduk yang mayoritas muslim tentu sangat membutuhkan kebutuhan pokok terpenuhi saat mereka menjalankan ibadah puasa serta merayakan lebaran.
KAPT Jawa Timur sebagai salah satu komunitas relawan yang meneguhkan diri mengawal visi Nawacita Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tergerak untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan mudah dan harga terjangkau.
Langkah singkat dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan memangkas jalur distribusi sehingga selisih biaya dapat ditekan dan masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan mudah dan harga terjangkau.
Termasuk pemenuhan kebutuhan pokok lainnya seperti gula dan beras. Upaya ini perlu dilakukan agar dampak kelangkaan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat menyentuh permasalahan mendasar di masyarakat yang nantinya bisa berpotensi terhadap stabilitas nasional, karena urusan mendasar dapat menggerakkan masyarakat untuk berbuat diluar kendali, yang pada muaranya dapat dimanfatkan oleh beberapa pihak untuk mengganggu jalannya pemerintahan yang sah dan terlegitimasi.
“Kegiatan bazar minyak murah ini untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau dan sekaligus koreksi atas keberlangsungan tata niaga sembako yang perlu diatur dengan cermat untuk kemaslahatan masyarakat, dan membutuhkan kehadiran negara untuk itu. KAPT akan terus berproses, mencari model solusi atas persoalan yang ada di masyarakat, meskipun kecil tapi tetap berbuat untuk melayani rakyat,” ujar Edward.
Radian Jadid, Sekretaris KAPT Jatim dalam keterangannya pada media menyatakan bahwa acara ini ditujukan untuk membantu pemerintah menjalankan operasi pasar dengan mendistribusikan minyak goreng sesuai HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Juga memberikan kesempatan kepada masyarakat bawah untuk dapat mengakses keberadaan minyak goreng dengan mudah dan harga terjangkau.
“Kami berharap acara ini dapat membantu pemerintah melakukan stabilisasi harga minyak goreng khususnya curah sehingga tidak timbul permasalahan lanjutan sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah dan dapat merayakan lebaran dengan tenang,” tuturnya.
“Untuk saat ini telah didistribusikan sebanyak 20.000 liter minyak goreng curah dengan harga sesuai HET, 14.000 per liternya. Kedepan akan terus dilakukan acara serupa di seluruh wilayah Jawa Timur sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian KAPT terhadap kondisi yang ada,” pungkas Jadid.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
