Figur Minoritas Pimpin Partai Besar Kanada, Calon Rival Justin Trudeau
Toronto – Kancah perpolitikan internasional nampaknya mulai mengalami pergeseran figur, setelah beberapa negara di kawasan eropa muncul tokoh-tokoh muda sebagai pemimpin, publik Kanada pun kini juga mengapresiasi peran anak muda dalam peta perpolitikannya.
Setelah terpilihnya Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada pada 2015 membuat heboh dunia. Bukan hanya soal usianya yang masih muda pada saat itu yakni 44 tahun. Tapi juga parasnya yang memukau. Justin Trudeau terpilih menjadi Perdana Menteri (PM) Kanada yang baru setelah berhasil mengalahkan Partai Koservatif yang menaungi PM Stephen Harper. Trudeau merupakan anak sulung mantan PM Kanada Pierre Trudeau yang menjabat era tahun 70-an dan 80-an silam.
Kali ini tokoh muda Jagmeet Singh mengukir sejarah awal pekan ini setelah terpilih menjadi pemimpin Partai Demokrasi Baru di Kanada yang merupakan partai oposisi dan menjadi partai ketiga terbesar di parlemen Kanada.
Terpilihnya Singh ini mendapat respon positif dari media-media, mereka menilai kehadiran Singh memberi warna baru dan membuat sejarah dalam dunia politik Kanada. Singh menjadi sosok minoritas pertama atau politisi tidak berkulit putih yang diberi mandat memimpin partai politik di negeri itu.
Sosok Singh yang sedang naik daun ini, kerap berpenampilan yang tidak biasa. Ia menyita perhatian media maupun masyarakat kanada karena sering berpenampilan memakai turban berbagai warna yang menjadi ciri khasnya. Ia pun kerap dinobatkan sejumlah majalah sebagai politisi dengan selera berbusana terbaik. Singh juga merupakan politisi berturban pertama yang duduk di parlemen negara bagian Ontario, Kanada.
Politisi berusia 38 tahun ini mengatakan bahwa pilihannya memakai turban adalah upaya untuk menghilangkan stereotype negatif mengenai pemakai turban, lengkap dengan jenggot panjang. Sedangkan warna turban beraneka ragam yang dikenakannya merupakan simbol dari ideologi politiknya yang terbuka dan toleran.
Jagmeet Singh yang lahir di Scarborough, Ontario, berasal dari keluarga imigran Punjab, India. Masa kecilnya sebagai minoritas dihadapinya dengan tidak mudah. Di usia 20 tahun ia harus menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya sakit dan tidak mampu lagi mencari nafkah dan menghidupi keluarganya.
Sebagai etnis India dan minoritas di Kanada, penampilannya yang berturban serta berjenggot sering dicurigai hingga ditahan kepolisian dengan alasan yang tidak jelas.
Karir Politik Jagmeet Singh
Kehadiran Singh sempat menuai pujian dari publik Kanada, awalnya sebuah video beredar dan menjadi viral. Dimana dalam video tersebut memperlihatkan Singh yang dengan tenang menghadapi seorang wanita yang menuduhnya sebagai ekstrimis Muslim dan ingin menerapkan hukum syariah di Kanada.
Menanggapi tuduhan itu, Singh hanya berkata, “kita semua percaya akan kekuatan kasih.” Dia tak memilih untuk langsung mengatakan bahwa dia bukanlah Muslim melainkan Sikh. Singh menjelaskan, tidak ada gunanya membela diri dengan membantah, karena itu berarti mengiyakan bahwa kebencian wanita itu wajar jika dia seorang Muslim.
Singh yang fasih berbahasa Punjabi dan Perancis ini menghabiskan awal karirnya sebagai pengacara hukum kriminal sebelum terjun ke politik. Latar belakang pendidikan Singh juga beranekaragam. Dia memiliki dua gelar sarjana, yaitu biologi dari Universitas Western Ontario dan hukum kriminal dari Universitas York. Politisi muda ini juga diketahui menguasai ilmu bela diri jiu-jitsu dan gulat sebagai olahraga kesukaannya.
Dalam enam tahun terakhir ia baru mengenal dan menggeluti dunia politik. Karir politik Singh melesat dalam rentang waktu tersebut dan kini ia telah menjadi pemimpin partai politik besar Kanada. Hal lain yang mengagumkan, Singh bahkan bukan anggota parlemen nasional Kanada. Kini, tidak sedikit yang melihat sosok Singh sebagai sosok masa depan Perdana Menteri Kanada.
Pemilihan parlemen Kanada akan digelar dalam 2 tahun lagi. Singh akan memimpin partainya bersaing dengan PM kharismatik Kanada Justin Trudeau.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
