Facebook Inc., Twitter Inc, dan Google Inc Diundang dalam Audiensi Publik Komite Intelijen Senat
Amerika – Kemenangan Donald Trump di Pemilu Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, rupanya masih menyisakan masalah, terkait dugaan penggunaan media sosial (medsos) Rusia yang mempengaruhi Pemilu Amerika tahun lalu. Untuk itu, Facebook Inc., Twitter Inc. dan Google Inc. diundang untuk hadir dalam audiensi publik Komite Intelijen Senat pada 1 November 2017 terkait masalah tersebut.
Dalam undangan yang disampaikan ajudan senat menyebutkan, pejabat ketiga perusahaan tersebut juga diminta hadir dalam persidangan terbuka pada bulan depan oleh Komite Intelijen DPR AS. Seperti dilansir Bloomberg, Panel DPR mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka ingin mendengar pendapat dari perusahaan teknologi informasi tersebut.
Tujuannya, tentu untuk lebih memahami bagaimana Rusia menggunakan platform online untuk menabur perselisihan dan mempengaruhi pemilihan.
Ketua Intelijen Senat Richard Burr, sekaligus anggota partai Republik dari Carolina Utara, mengatakan bahwa dia menginginkan data akuntansi penuh dari Facebook, yang diungkapkan pada bulan September, bahwa orang-orang Rusia tampaknya telah membeli iklan senilai sekitar US$100.000 yang berhubungan dengan pemilihan tahun lalu.
CEO Facebook, Mark Zuckerberg membela perusahaannya dalam sebuah postingan pada akun resminya Rabu (27/9). Mark menolak tuduhan Trump pada hari sebelumnya, bahwa Facebook menentang kampanyenya.
“Setelah pemilihan, saya memberi komentar bahwa menurut saya misinformasi di Facebook mengubah hasil pemilihan merupakan gagasan gila,” tulis Mark, seperti dikutip Bloomberg.
Mark menambahkan, pihaknya akan melakukan bagiannya untuk mempertahankan diri, terhadap negara-negara yang berusaha menyebarkan informasi yang keliru dan mempengaruhi hasil pemilihan.
Karena itu, Mark membela peran perusahaannya dalam pemilihan AS, dan menyangkal pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa jaringan sosial tersebut menentangnya.
Mark telah bertahan selama beberapa pekan terakhir setelah pengumuman, bahwa agen Rusia membeli iklan di Facebook dan membuat akun palsu untuk mengobarkan ketegangan politik di AS menjelang pemungutan suara presiden 2016 silam.
Dalam sebuah posting Facebook pada hari Rabu (27/9), Mark mengatakan, bahwa Trump dan anggota partai liberal kecewa dengan gagasan dan konten di Facebook selama kampanye berlangsung. Mark mencatat, bahwa kampanye 2016 adalah yang pertama di AS di mana media internet menjadi jalur utama dalam komunikasi kandidat dengan pemilih.
Mark juga menunjuk, adanya upaya mempromosikan pemungutan suara yang telah mendorong hampir 2 juta orang untuk mendaftar sebagai pemilih. Dalam postingan yang sama, Mark mengatakan, dia menyesal mengatakan setelah pemilihan bahwa gagasan informasi salah di Facebook mengubah hasil pemilihan adalah gagasan “gila”, menambahkan bahwa komentar tersebut “tidak sopan”.
Sebelumnya pada hari Rabu, Trump dalam akun Twitternya mengkritik Facebook sebagai “anti-Trump” dan menduga perusahaan tersebut berkolusi dengan media lain yang menentangnya.
Facebook adalah bagian dari investigasi Kongres dan pengacara khusus Robert Mueller dalam dugaan keterlibatan Rusia pada pemilu 2016. Karena itulah, Facebook bersama dengan Twitter dan Google diundang untuk hadir dalam audiensi publik Komite Intelijen Senat pada 1 November untuk membahas penggunaan media sosial Rusia dalam mempengaruhi pemilihan presiden AS tahun lalu.
Dalam undangan yang disampaikan ajudan senat tersebut, pejabat ketiga perusahaan juga diminta hadir dalam persidangan terbuka pada bulan depan oleh Komite Intelijen DPR AS.
Pemerintah Amerika, bukan hanya khawatir dengan aktivitas tahun lalu, namun juga ingin mencegah upaya untuk mempengaruhi pemilihan di masa depan. Beberapa anggota partai Demokrat telah meminta perusahaan media sosial, untuk memenuhi persyaratan pengungkapan untuk iklan politik.
Penasihat khusus Robert Mueller juga telah menjadikan Facebook sebagai fokus penyelidikannya, terhadap kolusi antara pemerintah Rusia dan kampanye Donald Trump.
Sementara itu, Pejabat dari Twitter juga dijadwalkan menghadiri pertemuan tertutup pada hari Kamis (28/9) dengan penyelidik Intelijen Senat. Mark Warner, pemimpin tertinggi dari Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat mengatakan, bahwa panel tersebut masih belum mendapatkan 3.000 iklan yang dijanjikan Facebook dan yang telah diserahkan ke Mueller.
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
