Connect with us

Erick Thohir Yakin Indonesia Bisa Jadi Negara Besar di Dunia

Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Indonesia mempunyai modal untuk menjadi negara besar di dunia.

Pertama, Indonesia memiliki pasar yang besar. Kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Namun, untuk menjadi negara besar, Indonesia perlu memperbaiki beberapa aspek, misalnya dari aspek logistik dan teknologinya.

“Nah, hal-hal ini (logistik dan teknologi) yang kita harus perbaiki,” ujar Erick di Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/7/2020).

Erick menjelaskan, saat ini pihaknya bekerja sama dengan Kemenlu agar produk-produk Indonesia bisa bersaing dengan negara lainnya. Untuk merealisasikan hal tersebut, Kementerian BUMN dan Kemenlu membuat program BUMN Go Global.

“Insya Allah manfaatnya untuk kita semua, dan sudah saatnya Indonesia setara, bahkan lebih besar dari negara lain,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Saat ini, kata Erick, produk kesehatan dan pertahanan Indonesia sudah diakui negara lain.

“Misalnya, hasil dari vaksin produksi Biofarma ataupun dari industri pertahanan sendiri kita sudah dapat pengakuan dari negara-negara di Asia Tenggara dengan produk-produk kita, dan tentunya banyak hal lagi yang kita bisa tingkatkan,” ucap dia.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Erick Thohir Paparkan Langkah Strategis Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir

Jakarta – Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir membeberkan beberapa langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam menangani pandemi ini. Menurut Erick, berbagai langkah strategis hasil koordinasi dengan lintas kementerian lembaga, terutama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah telah dilakukan.

“Mulai dari penambahan kemampuan testing specimen, menyiapkan dan menambah kesediaan tempat tidur di rumah sakit serta ruang isolasi, meningkatkan standardisasi penanganan kasus dan pasokan obat terapi penyembuhan, hingga percepatan ketersediaan vaksin COVID-19,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2020).

Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu mengungkapkan, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah itu saat ini telah menunjukan hasil yang positif. Misalnya, hingga 23 September 2020 kemarin, tercatat pemeriksaan spesimen harian Covid-19 mencapai 38.181. Angka tersebut diklaim telah melebihi standard WHO.

Adapun tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 73 persen.

“Pemerintah memastikan kebutuhan perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan terjaga dan menjaga ketersediaan fasilitas isolasi pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Selain itu, lanjut Erick, pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan Holding BUMN Rumah Sakit untuk mendorong standarisasi terapi kesembuhan pasien Covid-19.

“Standardisasi manajemen klinis dalam terapi kesembuhan pasien COVID-19 ini penting dilakukan agar para dokter di wilayah yang jauh dari kota-kota besar bisa mengikuti prosedur medis yang distandarkan dan ada rujukan dalam perawatan pasien, baik yang bergejala ringan, sedang, atau berat. Ini demi peningkatan kesembuhan pasien,” tambah Erick.

Di bidang obat-obatan, pemerintah mendorong perusahaan farmasi dalam negeri dalam penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan esensial untuk terapi penyembuhan pasien Covid-19.

Saat ini, Indofarma telah memproduksi antiviral oseltamivir, yang sebelumnya diimpor. Sementara itu, Kimia Farma siap memproduksi favipiravir dan sekarang tengah memproses registrasi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, terkait vaksin, pemerintah terus mempercepat ketersediaan vaksin lewat jalur bilateral dan multilateral.

Selain kerjasama Biofarma dengan Sinovac, atau Kimia Farma dengan G42, serta penjajakan kerjasama dengan Genexine, CanSino, dan AstraZeneca, pemerintah tengah menjajaki kerjasama dengan perusahaan farmasi lainnya, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Novafax.

“Ditambah mekanisme kerjasama multilateral dengan UNICEF dalam kerangka COVAX Facility, yakni berupa jaminan akan kecepatan, ketersediaan, dan pengiriman vaksin, maka usaha kita untuk menyegerakan ketersediaan vaksin demi melindungi masyarakat sudah di jalur yang tepat,” ungkapnya.

Erick pun berkeyakinan dengan semangat gotong royong semua pihak akan menjadi modal besar bangsa hadapi pandemi Covid-19. Dia terus mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk terus disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, untuk menjaga dari potensi penularan

“Di tengah upaya pemerintah yang terus hadir dan berupaya terbaik melayani masyarakat serta menangani pandemi ini, kami berharap kita semua bahu-membahu untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan,” kata Erick.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pilkada Depok, Paslon Pradi-Afifah Dapat Nomor Urut 1

Oleh

Fakta News
Paslon Pradi Supriatna-Afifah Alia

Depok – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menyelenggarakan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut kandidat Pilkada Depok 2020, Kamis (24/9/2020) pagi. Dalam rapat yang dihelat secara terbatas di Raffles Hills Depok itu, mekanisme pengundian dilakukan dengan cara para peserta memilih bola di dalam mangkok.

Para calon wakil wali kota diminta mengambil bola berisi nomor giliran. Kemudian, sesuai giliran, para calon wali kota dipersilakan mengambil bola berisi nomor urut. Hasilnya, pasangan calon Pradi Supriatna-Afifah Alia memperoleh nomor urut 1, sedangkan pasangan calon Mohammad Idris-Imam Budi Hartono mendapatkan nomor urut 2.

Nomor urut itu langsung ditetapkan hari ini melalui Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 176 /Hk.03.01 – kpt/3276/KPU-kot/IX/2020.

“Menetapkan nomor urut daftar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2020. Nomor urut 1, pasangan calon H. Pradi Supriatna, S.Sos, M.Si, dan Hj. Afifah Alia, ST. Nomor urut 2, Dr. KH Mohammad Idris MA dan Ir. H. Imam Budi Hartono” kata Ketua KPU Kota Depok, Nana Shorbana, saat membacakan diktum ke satu surat keputusan itu sebagai dikutip dari siaran resmi kanal YouTube, KPU Kota Depok, Kamis.

“Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta dan wakil wali kota Depok telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu, digunakan untuk mencatat surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara,” lanjutnya.

Dua calon wali kota yang bertarung di Pilkada Depok 2020 sama-sama petahana atau pejabat yang saat ini memerintah.

Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris adalah kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS dan kini berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya. Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat.

Pasangan Idris-IBH didukung PKS, Demokrat, dan PPP dengan total 17 kursi di DPRD Depok.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menggeser posisi Idris lewat pilkada. Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pasangan Pradi-Afifah didukung koalisi gemuk, yakni Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar dengan total 33 kursi di parlemen.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dapat Teguran Tertulis II, Dewas KPK Putuskan Firli Bahuri Terbukti Langgar Kode Etik

Oleh

Fakta News
Ketua KPK Firli Bahuri

Jakarta – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Firli Bahuri melanggar kode etik dan diberi teguran tertulis II. Dalam putusannya, Ketua KPK tersebut terbukti melanggar kode etik terkait naik helikopter mewah saat berkunjung ke Sumatera Selatan.

“Menghukum terperiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis II agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya,” kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, Kamis (24/9/2020).

Putusan terhadap Firli ini merupakan tindak lanjut laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumsel, yakni dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni lalu.

Hal yang memberatkan Firli tidak menyadari perbuatannya terkait naik helikopter mewah itu melanggar kode etik. Sedangkan hal yang meringankan Firli belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

MAKI menyebut Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Menurutnya, Firli patut diduga melanggar aturan tentang kode etik pimpinan KPK terkait larangan bergaya hidup mewah.

Tentang Teguran Tertulis II

Dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 disebutkan, ada 3 jenis sanksi. Salah satunya adalah sanksi kategori ringan dalam bentuk tertulis II seperti yang dijatuhkan pada Firli.

Berikut penjelasannya dari jenis pelanggaran dalam Peraturan Dewas tersebut. Putusan untuk Firli merujuk pada Pasal 10 ayat 2 huruf c.

Pasal 9

(1) Pelanggaran terdiri atas:

  1. Pelanggaran Ringan;
  2. Pelanggaran Sedang; dan
  3. Pelanggaran Berat.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Ringan, Sedang, atau Berat berdasarkan pada dampak atau kerugian yang ditimbulkan.

(3) Klasifikasi dampak atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

  1. Dampak atau kerugian terhadap Kedeputian dan/atau Sekretariat Jenderal termasuk Pelanggaran Ringan.
  2. Dampak atau kerugian terhadap Komisi termasuk Pelanggaran Sedang.
  3. Dampak atau kerugian terhadap Negara termasuk Pelanggaran Berat.

Pasal 10

(1) Sanksi terdiri atas:

  1. Sanksi Ringan;
  2. Sanksi Sedang; dan
  3. Sanksi Berat.

(2) Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

  1. Teguran Lisan, dengan masa berlaku hukuman selama 1 (satu) bulan;
  2. Teguran Tertulis I, dengan masa berlaku hukuman selama 3 (tiga) bulan;
  3. Teguran Tertulis II, dengan masa berlaku hukuman selama 6 (enam) bulan.

(3) Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

  1. pemotongan gaji pokok sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
  2. pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan;
  3. pemotongan gaji pokok sebesar 20% (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan.

(4) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri atas:

  1. pemotongan gaji pokok sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  2. diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan.

(5) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Pegawai, terdiri atas:

  1. pemotongan gaji pokok sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan:
  2. bagi Pegawai pada Rumpun Jabatan Struktural, diberhentikan dari jabatannya dan ditempatkan pada Rumpun Jabatan Fungsional dengan Tingkat Jabatan yang lebih rendah dari Tingkat Jabatan sebelumnya;
  3. bagi Pegawai pada Rumpun Jabatan Spesialis/Administrasi, diturunkan Tingkat Kompetensinya sebanyak 2 (dua) jenjang.
  4. diminta untuk mengajukan pengunduran diri;
  5. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Komisi.

Pasal 11

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijatuhkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Sanksi Ringan terhadap Pelanggaran Ringan;
  2. Sanksi Sedang terhadap Pelanggaran Sedang; dan
  3. Sanksi Berat terhadap Pelanggaran Berat.

(2) Dalam hal terjadi pengulangan Pelanggaran oleh Insan Komisi pada jenis pelanggaran yang sama maka Sanksi dapat dijatuhkan satu tingkat di atasnya.

Pasal 12

(1) Insan Komisi yang sedang menjalani Sanksi Ringan, Sedang, dan/atau Berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam, maupun di luar negeri.

(2) Insan Komisi yang sedang menjalani Sanksi Sedang dan Berat tidak dapat dinaikkan Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensinya

Baca Selengkapnya