Connect with us

Erick Thohir Tunjuk PLN Sebagai Pengelola e-Procurement Academy BUMN 

Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir secara resmi meluncurkan e-Procurement Academy BUMN untuk meningkatkan mutu sistem pengadaan BUMN pada Kamis (9/9/2021). PLN sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University. (Foto: PLN)

Jakarta –  Kementerian BUMN secara resmi meluncurkan e-Procurement Academy BUMN untuk meningkatkan mutu sistem pengadaan BUMN pada Kamis (9/9/2021). Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan PLN sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University.

Kehadiran e-Procurement Academy BUMN akan menjadi wadah sinergi, pusat informasi, edukasi dan sharing knowledge bagi seluruh insan pengadaan di BUMN. Dengan adanya platform ini, Erick berharap kapasitas dan kapabilitas seluruh insan pengadaan di lingkungan BUMN bakal semakin meningkat.

Selain meluncurkan inovasi e-Procurement Academy BUMN, Erick Thohir bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga merilis Tender Info Terpusat, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat sertifikasi gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan BUMN.

Dengan adanya sertifikasi TKDN dan sistem pengadaan yang lebih terbuka, diharapkan peluang UMK turut terlibat di sejumlah proyek pengadaan di BUMN semakin besar.

“Ini membuktikan BUMN yang tadinya memiliki tender tertutup sekarang terbuka untuk para sahabat UMKM. Apalagi dengan adanya sertifikasi ini yang lebih memastikan bahwa UMKM sudah sesuai standar dan produk-produknya juga TKDN,” kata Erick.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pada PLN sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University.

“PLN yang ditunjuk sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University berkomitmen melakukan standarisasi proses pembelajaran sistem pengadaan di seluruh BUMN,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan, e-Procurement Academy BUMN tidak hanya akan menjadi tempat belajar. Diharapkan platform ini dapat menjadi wadah sinergi, pusat informasi, edukasi, dan sharing knowledge bagi seluruh insan pengadaan di BUMN. Dengan menyajikan video pembelajaran serta pretest dan postest dengan konsep pembelajaran mandiri, insan BUMN pun dapat mengakses kapan dan dari mana saja.

“Ke depannya e-Procurement Academy ini bisa menjadi standarisasi dan juga melayani sertifikasi kompetensi bagi seluruh insan BUMN yang akan menduduki posisi strategis pengadaan di seluruh BUMN,” ujar Zulkifli.

Secara alur proses, pada tahap pertama dari proses digital procurement, dibangun badan pusat informasi tender bagi seluruh BUMN yang sudah dilangsungkan sebagai tanda dimulainya transparansi pengadaan di BUMN.

Pada tahap kedua dari digitalisasi pengadaan ini, nantinya masuk sistem tata kelola vendor yang terintegrasi. Pada tahap ini, tidak hanya informasi pengumuman tender yang terpusat, tetapi juga registrasi dan verifikasi vendor terpusat bagi seluruh BUMN. Dengan demikian akan ada data vendor yang terpusat dan dapat diakses serta diintegrasikan ke seluruh e-Proc di seluruh BUMN.

“Diharapkan dengan adanya informasi tender terpusat ini, menjadikan BUMN semakin transparan. Vendor yang mengikuti tender pun semakin kompetitif dan membuka kesempatan lebih luas bagi vendor-vendor BUMN lainnya,” ucapnya.

Platform e-Procurement Academy juga selanjutnya akan terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan BUMN yang terbagi dalam 3 lini.

Lini pertama yakni Diklat Pedoman Pengadaan Barang untuk sertifikasi pengadaan untuk seluruh BUMN. Lini kedua, Digital Procurement Tools untuk Pengembangan Diklat Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, yang mengacu dari buku biru BUMN. Terakhir, Procurement General Knowledge untuk pengembangan materi lain terkait pengadaan baik dari BUMN lain ataupun dari eksternal yang akan tersedia dalam satu platform terintegrasi.

Bawa UMK Naik Kelas 

Pemerintah dan BUMN terus berkomitmen untuk menjadikan UMKM naik kelas. Dimulai dari membangun suatu ekosistem digital marketplace dengan adanya PaDi UMKM hingga adanya Sertifikasi TKDN bagi para UMKM yang menjadi mitra binaan.

Erick mengatakan, saat ini terdapat 10.100 UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM dengan total nilai transaksi pada 31 Agustus 2021 mencapai Rp 10,4 triliun. Dengan adanya sertifikasi TKDN diharapkan bisa membawa UMKM naik kelas.

“Melalui sertifikasi ini lebih memastikan UMK-nya beneran dan produknya TKDN. Sebelumnya Kementerian BUMN sudah bekerja sama dengan Kementerian Investasi untuk mendaftarkan UMK ini ke OSS, sehingga produknya tersambung semua secara _real time,” ungkap Erick.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan potensi besar dalam belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pengguna wajib Produk Dalam Negeri, salah satunya BUMN. Menurutnya bila potensi yang besar ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh industri dalam negeri, maka akan ada multiplier effect yang manfaatnya sangat terasa bagi kemajuan industri dan ekonomi di dalam negeri.

Dia pun berharap agar sinergi Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian dapat mendorong industri dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri.

Kenapa industri kecil penting, Agus menegaskan, dalam beberapa krisis di Indonesia, industri kecil terbukti memiliki resiliensi tinggi. Tumbuhnya industri kecil berpotensi menciptakan perekonomian di tingkat grasroot.

“Dengan diberikannya sertifikasi TKDN kepada Industri Kecil binaan BUMN ini diharapkan Industri Kecil binaan BUMN dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN dan berhak memperoleh preferensi harga, dengan demikian Industri Kecil binaan BUMN bisa naik kelas,” katanya. []

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Kerumunan Holywings Kemang, Polisi Tetapkan Manager Outlet Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap kasus kerumunan yang terjadi di Holywings Café Kemang pada awal bulan ini. Akhirnya pihak kepolisian menetapkan Manager Outlet Holywings Kemang JAS sebagai tersangka.

Sebelum menetapkan JAS sebagai tersangka, sebanyak 26 saksi telah diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya terkait kasus ini.

“Hasil gelar perkara ditetapkan satu orang tersangka inisial JAS ini adalah Manager Outlet Holywings Kemang, Jakarta Selatan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam konferensi pers Jumat (17/9/2021).

Yusri menyebutkan penetapan tersangka dilakukan karena kafe Holywings Kemang sudah tiga kali diberikan sanksi oleh Satpol PP terkait pelanggaran protokol kesehatan.

“Tersangka selaku Manager Cafe Outlet Holywings tersebut telah diberikan sanksi dari Satpol PP pada sebanyak tiga kali dari Februari, Maret dan September (2021),” jelas Yusri.

Kemudian, JAS dikatakan tidak menyediakan scan barcode aplikasi PeduliLindungi yang menjadi ketentuan operasional kafe pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Kata Yusri, JAS juga tidak mematuhi peraturan manajemen PT Holywings terkait protokol kesehatan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Tersangka ini juga tidak mematuhi peraturan yang telah dilakukan manajemen PT Holywings sendiri, di mana sudah dikeluarkan inbauan kepada seluruh outlet nya melalui surat internal tertanggal 24 Agustus 2021 lalu,” jelas Yusri.

Sebelumnya, Holywings Cafe digerebek polisi, tepatnya pada Minggu (5/9/2021) dini hari. Polisi melakukan razia dalam rangka pengawasan bar dan kafe di tengah masa PPKM level 3.

Saat razia tersebut, polisi menemukan kerumunan pengunjung di Holywings. Video kerumunan tersebut juga beredar luas di dunia maya.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Telah Terima 11 Calon Hakim Agung, Puan Pastikan Proses Pemilihan Akan Transparan dan Akuntabel

Oleh

Fakta News
Puan Maharani Minta Perang Melawan Narkoba Tak Dikendurkan Meski Ada Pandemi
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menerima 11 nama calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima penyampaian usulan nama-nama calon Hakim Agung tahun 2021 yang disampaikan Pimpinan KY di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Diketahui KY telah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak bulan Februari hingga Agustus 2021 dan membuka rekrutmen dari internal hakim karier maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Puan juga mengatakan selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan pemilihan Calon Hakim Agung di DPR dengan transparan, pada Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021).

“Proses pemilihan calon Hakim Agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).

Puan menjelaskan berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebanyak 11 calon Hakim Agung tersebut disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Dia berharap seleksi yang dilakukan KY betul-betul menghasilkan calon Hakim Agung terbaik.

“Diharapkan hasil seleksi yang disampaikan kepada DPR RI adalah calon Hakim Agung yang layak untuk diajukan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai calon Hakim Agung,” ujarnya.

Puan mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan kepada DPR RI telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut dia, meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, calon hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen.

“Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan dan proses penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Puan mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan uji kelayakan 11 calon Hakim Agung hasil seleksi dari Komisi Yudisial. Pemilihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Hakim Agung tahun 2021.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi, namun tetap diperlukan sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sehingga rekrutmen calon Hakim Agung dapat memenuhi kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses “fit and proper test” terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (20-21 September).

Sebanyak 8 dari 11 calon Hakim Agung yang disampaikan KY kepada DPR RI adalah dari Kamar Pidana, 2 dari Kamar Perdata, dan 1 dari Kamar Militer. Ke-11 Calon Hakim Agung tersebut adalah:

Kamar Pidana:

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

5. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)

6. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)

7. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

8. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)

10. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

11. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Terus Berkurang, Tingkat Keterisian Hanya 6,9 Persen

Oleh

Fakta News

Jakarta – Tingkat keterisian pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran dilaporkan terus mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan menurunnya kasus harian di DKI jakarta.

Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan, pada Jumat (17/9/2021) pukul 08.00 WIB, pasien hanya berjumlah 548 orang. Jumlah pasien pada Jumat pagi bertambah dibandingkan data kemarin, namun, jumlah penambahannya tidak signifikan.

“Jumlahnya bertambah lima orang, semula ada 543 pasien,” kata Aris, Jumat.

Aris mengatakan, seluruh pasien itu dirawat di empat tower RS Wisma Atlet Kemayoran, yakni Tower 4, 5, 6, dan 7 yang memiliki kapasitas sebanyak 7.894 tempat tidur. Dengan demikian, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSDC Wisma Atlet adalah 6,9 persen.

Angka ini sudah jauh menurun dibandingkan saat lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota pada Juli lalu, di mana BOR Wisma Atlet saat itu sudah berada di atas 80 persen.

Sementara itu Humas RSDC Wisma Atlet Kolonel Mintoro Sumego mengatakan, suasana di Wisma Atlet saat ini memang sudah lengang seiring dengan terus menurunnya jumlah pasien. Beban tenaga kesehatan juga sudah jauh berkurang.

Meski begitu, Mintoro memastikan, pihaknya tidak mengurangi jumlah tenaga kesehatan. Jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di RS Wisma Atlet saat ini masih sama dengan saat lonjakan kasus pada Juli lalu.

“Tetap kami standby petugas medis dan relawan nakes. Belum ada arahan untuk mengurangi karena kami berjaga-jaga kalau nanti ada lonjakan,” kata Mintoro.

Mintoro mengatakan, jumlah tenaga kesehatan saat ini mencapai 2.418 orang, terdiri dari dokter, perawat, hingga relawan.

“Empat tower di RS Wisma Atlet juga masih kami fungsikan semua untuk pasien,” katanya.

Adapun pasien yang dirawat di RS Wisma kini terdiri dari berbagai kategori, mulai dari orang tanpa gejala (OTG), serta gejala ringan, sedang, dan berat.

Saat lonjakan kasus Juli lalu, RS Wisma Atlet hanya menerima pasien gejala sedang dan berat. Sementara itu, pasien tanpa gejala dan gejala ringan dialihkan ke fasilitas isolasi terpusat lainnya yakni RSDC Pasar Rumput dan Rusun Nagrak.

“Tapi sekarang di Pasar Rumput dan Rusun Nagrak sudah kami tutup karena jumlah pasien sudah jauh berkurang. Semuanya sekarang di Wisma Atlet,” ucap Mintoro.

Baca Selengkapnya