Empat Hal Agar KTT Dukuh Atas Kian Berkelas
Jakarta – Keterpaduan seluruh sistem transit menjadi hal penting dalam penyusunan masterplan Transit Oriented Development (TOD) atau Kawasan Transit Terpadu (KTT) Dukuh Atas. Keterpaduan tersebut meliputi integrasi pergerakan orang hingga interkoneksi moda transportasi dan seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, pun mengamininya. Menurutnya, setidaknya ada empat strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan atau pembangunan KTT Dukuh Atas.
Strategi pertama adalah memastikan terjadinya koneksi transit yang aman dan nyaman. Hal ini menurutnya merupakan hal paling mendasar yang harus diwujudkan begitu kawasan mulai dibangun. Maka dari itu dalam masterplan PT MRT Jakarta akan mengembangkan ruang terbuka publik di atas lahan Stasiun MRT. Selain itu, pedestrianisasi terowongan di Jalan Kendal-Tanjung Karang untuk pergerakan jalur lambat juga akan dibangun.
“Terowongan di Jalan Kendal harus dipastikan ditutup karena semrawut. Karena kita mau bangun pedestrianisasi yang konsepnya untuk pejalan kaki, pesepeda dan penyandang cacat yang harus terakomodir,” tegas William, dalam acara Diskusi Jurnalis dan Blogger MRT di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, Senin (29/1) kemarin.
Tak cuma itu, pihaknya juga akan melakukan upgrading Jalan Sudirman dan jembatan pejalan kaki dan sepeda di sisi Jalan Sudirman untuk menghubungkan stasiun-stasiun transit. Termasuk mengusulkan halte bus dan transit plaza yang baru.
“Termasuk halte Transjakarta harus masuk ke kawasan ini. Sehingga bisa menjadi moda transportasi yang menghubungkan dengan kawasan lain. Sebab, nantinya di kawasan ini akan ada lima pintu masuk. Koneksi transitnya bisa maksimal aman dan nyaman bila dikembangkan dengan orang-orang berjalan kaki,” ujarnya.
Kemudian strategi kedua adalah pemanfaatan aset pemerintah. Untuk strategi ini, pihaknya akan memaksimalkan lahan milik PD Pasar Jaya, yaitu eks Pasar Blora seluas 3.000 meter persegi. Di atas lahan itu akan dibangun Transit Plaza, yang tidak hanya menjadi kawasan transit angkutan umum atau transportasi massal yang akan berinteraksi dengan moda transportasi publik lainnya, tetapi juga akan menjadi kantor PT MRT Jakarta.
“Proses pembersihan lahan sudah dilakukan. Kita akan melakukan sayembara konsep pembangunan Transit Plaza ini dalam waktu singkat. Kemudian dibangun dengan ide terbaik dari masyarakat,” terangnya.
Lalu strategi ketiga adalah penyediaan ruang terbuka publik. Di sini selain akan dibangun ruang terbuka publik dan Transit Plaza, pun akan dibangun area drop off di muka Stasiun Airport Link. Selain itu reaktivasi area di sepanjang tepian sungai Ciliwung juga dibuat. “Harus disiapkan ruang terbuka publik yang memungkinkan kendaraan umum transit dan warga berinteraksi di situ,” tuturnya.
Strategi keempat, peningkatan kualitas hidup melalui redevelompent (membangun kembali). Dalam strategi ini akan dilakukan revitalisasi permukiman rakyat di sekitar Waduk Melati sebagai peningkatan kualitas fisik kampung kota yang ada. Baru setelah itu dilakukan pengembangan fasilitas permukiman rakyat di sekitar fasilitas transit dengan membangun area publik di antara bangunan dalam kawasan permukiman rakyat. Tentu saja plus pengembangan fasilitas permukiman rakyat di sekitar fasilitas perkantoran.
Di kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta, Agung Wicaksono mengatakan dalam kawasan KTT Dukuh Atas ini, memang akan ada sembilan pemilik lahan yang akan terlibat dalam pengembangan kawasan terpadu transit. Di antaranya adalah lima BUMN, yaitu PT BNI, PT KAI, PT KCI, PT Adi Karya dan Taspen. Kemudian ada satu BUMD DKI, yaitu PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Dan empat swasta, yaitu Tamara Land, Leiman, Intiland dan Landmark.
“Pembahasan dengan stakeholder sudah berjalan dengan baik. Mulai dari melaksanakan one on one meeting dengan para stakeholder sampai melibatkan dalam penyusunan masterplan TOD Dukuh Atas,” kata Agung.
Dari 13 TOD atau KTT yang sedang didesain PT MRT Jakarta, diperkirakan akan ada 50 memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang akan ditandatangai dengan 50 stakeholder yang berada di 13 kawasan TOD tersebut. “Tetapi TOD Dukuh Atas akan menjadi model dari seluruh kawasan TOD MRT Jakarta. Kalau ini berjalan dengan baik, maka TOD lainnya akan mengikuti. Seperti di Stasiun Bunderan HI, akan kita sediakan masterplan-nya,” jelasnya.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
