Empat Hal Agar KTT Dukuh Atas Kian Berkelas
Jakarta – Keterpaduan seluruh sistem transit menjadi hal penting dalam penyusunan masterplan Transit Oriented Development (TOD) atau Kawasan Transit Terpadu (KTT) Dukuh Atas. Keterpaduan tersebut meliputi integrasi pergerakan orang hingga interkoneksi moda transportasi dan seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, pun mengamininya. Menurutnya, setidaknya ada empat strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan atau pembangunan KTT Dukuh Atas.
Strategi pertama adalah memastikan terjadinya koneksi transit yang aman dan nyaman. Hal ini menurutnya merupakan hal paling mendasar yang harus diwujudkan begitu kawasan mulai dibangun. Maka dari itu dalam masterplan PT MRT Jakarta akan mengembangkan ruang terbuka publik di atas lahan Stasiun MRT. Selain itu, pedestrianisasi terowongan di Jalan Kendal-Tanjung Karang untuk pergerakan jalur lambat juga akan dibangun.
“Terowongan di Jalan Kendal harus dipastikan ditutup karena semrawut. Karena kita mau bangun pedestrianisasi yang konsepnya untuk pejalan kaki, pesepeda dan penyandang cacat yang harus terakomodir,” tegas William, dalam acara Diskusi Jurnalis dan Blogger MRT di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, Senin (29/1) kemarin.
Tak cuma itu, pihaknya juga akan melakukan upgrading Jalan Sudirman dan jembatan pejalan kaki dan sepeda di sisi Jalan Sudirman untuk menghubungkan stasiun-stasiun transit. Termasuk mengusulkan halte bus dan transit plaza yang baru.
“Termasuk halte Transjakarta harus masuk ke kawasan ini. Sehingga bisa menjadi moda transportasi yang menghubungkan dengan kawasan lain. Sebab, nantinya di kawasan ini akan ada lima pintu masuk. Koneksi transitnya bisa maksimal aman dan nyaman bila dikembangkan dengan orang-orang berjalan kaki,” ujarnya.
Kemudian strategi kedua adalah pemanfaatan aset pemerintah. Untuk strategi ini, pihaknya akan memaksimalkan lahan milik PD Pasar Jaya, yaitu eks Pasar Blora seluas 3.000 meter persegi. Di atas lahan itu akan dibangun Transit Plaza, yang tidak hanya menjadi kawasan transit angkutan umum atau transportasi massal yang akan berinteraksi dengan moda transportasi publik lainnya, tetapi juga akan menjadi kantor PT MRT Jakarta.
“Proses pembersihan lahan sudah dilakukan. Kita akan melakukan sayembara konsep pembangunan Transit Plaza ini dalam waktu singkat. Kemudian dibangun dengan ide terbaik dari masyarakat,” terangnya.
Lalu strategi ketiga adalah penyediaan ruang terbuka publik. Di sini selain akan dibangun ruang terbuka publik dan Transit Plaza, pun akan dibangun area drop off di muka Stasiun Airport Link. Selain itu reaktivasi area di sepanjang tepian sungai Ciliwung juga dibuat. “Harus disiapkan ruang terbuka publik yang memungkinkan kendaraan umum transit dan warga berinteraksi di situ,” tuturnya.
Strategi keempat, peningkatan kualitas hidup melalui redevelompent (membangun kembali). Dalam strategi ini akan dilakukan revitalisasi permukiman rakyat di sekitar Waduk Melati sebagai peningkatan kualitas fisik kampung kota yang ada. Baru setelah itu dilakukan pengembangan fasilitas permukiman rakyat di sekitar fasilitas transit dengan membangun area publik di antara bangunan dalam kawasan permukiman rakyat. Tentu saja plus pengembangan fasilitas permukiman rakyat di sekitar fasilitas perkantoran.
Di kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta, Agung Wicaksono mengatakan dalam kawasan KTT Dukuh Atas ini, memang akan ada sembilan pemilik lahan yang akan terlibat dalam pengembangan kawasan terpadu transit. Di antaranya adalah lima BUMN, yaitu PT BNI, PT KAI, PT KCI, PT Adi Karya dan Taspen. Kemudian ada satu BUMD DKI, yaitu PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Dan empat swasta, yaitu Tamara Land, Leiman, Intiland dan Landmark.
“Pembahasan dengan stakeholder sudah berjalan dengan baik. Mulai dari melaksanakan one on one meeting dengan para stakeholder sampai melibatkan dalam penyusunan masterplan TOD Dukuh Atas,” kata Agung.
Dari 13 TOD atau KTT yang sedang didesain PT MRT Jakarta, diperkirakan akan ada 50 memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang akan ditandatangai dengan 50 stakeholder yang berada di 13 kawasan TOD tersebut. “Tetapi TOD Dukuh Atas akan menjadi model dari seluruh kawasan TOD MRT Jakarta. Kalau ini berjalan dengan baik, maka TOD lainnya akan mengikuti. Seperti di Stasiun Bunderan HI, akan kita sediakan masterplan-nya,” jelasnya.
Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
