Connect with us
Infrastruktur

Masterplan Selesai, Kawasan KTT Dukuh Atas Siap Digarap

Rancangan KTT Dukuh AtasMRT Jakarta

Jakarta – PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah menyelesaikan penyusunan masterplan (rencana induk) pengembangan kawasan transit terpadu (KTT) atau yang juga biasa disebut transit oriented development (TOD) untuk kawasan Dukuh Atas. Setelah ini berarti pembangunan akan segera bisa dilakukan.

Untuk pembuatan masterplan sendiri PT MRT Jakarta langsung melibatkan dua konsultan kelas dunia, yaitu Skidmor, Owings, and Merril (SOM) yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat dan PDW Architects asal Indonesia. Kedua konsultan diberi mandat membuat masterplan TOD di delapan titik stasiun yang dilewati kereta MRT.
Adapun diharapkan pembuatan masterplan untuk seluruh titik bisa selesai di akhir Desember ini. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 140 Tahun 2017, di mana PT MRT Jakarta resmi ditunjuk sebagai operator utama pengelola kawasan TOD koridor 1 (utara-selatan).

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan dari 13 TOD yang sedang didesain PT MRT Jakarta, ada satu TOD yang sudah rampung dan akan segera dilaksanakan pencanangan pembangunannya, yaitu TOD Dukuh Atas.

“Kita mau pakai istilah TOD dengan bahasa Indonesia, yaitu Kawasan Transit Terpadu (KTT). Dukuh Atas merupakan KTT pertama yang akan kita canangkan. Ini waktunya sedang kita cari yang terbaik, agar seluruh unsur yang akan terlibat dalam pencanangan ini bisa hadir dan memberikan dukungan,” ujar William, dalam acara Diskusi Jurnalis dan Blogger di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, Senin (29/1) kemarin.

Kini pembuatan masterplan tersebut sudah rampung dan tinggal menyerahkannya kepada Pemprov DKI untuk disetujui menjadi Panduan Rancang Kota (PRK) untuk kawasan KTT Dukuh Atas. Nantinya, PRK tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub). Sehingga mengikat semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan di kawasan KTT Dukuh Atas.

“Masterplan ini akan diusulkan ke Pemprov DKI untuk diikat dalam Panduan Rancang Kota dengan bentuk Pergub. Begitu pergubnya jadi, maka akan mengikat seluruh stakeholders yang akan melakukan pembangunan di kawasan ini. Baik mitra yang membangun sistem transportasi maupun mitra yang berkaitan dengan properti. Jadi Masterplan ini sudah selesai,” jelasnya.

Menurut William, tidak dibuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda) agar lebih mengikat. Ia menambahkan berdasarkan aturan perundangan yang ada, PRK harus dibuat dalam bentuk pergub agar bisa diperbaharui setiap lima tahun sekali. Sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

“Kalau perda kan sudah ada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Kalau Pergub kan bisa direvisi kalau tidak bisa dilaksanakan. Karena masterplan dikembangkan dengan time frame 20 tahun,” ujarnya.

Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya