Connect with us

Dukung Program Vaksinasi Covid-19, PDI Perjuangan: Pelayanan Kesehatan untuk Semua, Kemanusiaan dan Keadilan Sosial Dikedepankan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal PDI Perjuangan telah memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah, termasuk vaksin perdana hari ini, merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” ujar Hasto dalam rilisnya, Rabu (13/1).

Berkaitan dengan pernyataan Ribka Ciptaning, Hasto menyebutkan jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” papar Hasto.

Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar Partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, Sikap Politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tsb sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” tegasnya.

Hasto menambahkan mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga muncul pro kontra, maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” pungkas Hasto.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menko Airlangga: Reformasi Struktural Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik

Oleh

Fakta News
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia. Ia menegaskan tekad Pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.

Airlangga menerangkan Forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung Agenda 5 tahun ke depan.

“Dalam pertemuan ini, saya beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi paska pandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” terangnya.

Ia menyampaikan agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.

Airlangga Menjelaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung 4 (empat) pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021-2025) yaitu: (i) Creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; (ii) Boosting business recovery and resilience against future shocks; (iii) Ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well‐being; dan (iv) Harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

“Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy,” ujar Airlangga.

Menurut dia Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).

Lebih lanjut disampaikan bahwa program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai saat ini mencapai 32.8 juta dosis, hal ini merupakan game changer dalam penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling yang menjadi bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.

“Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% di tahun 2025,” tutur Airlangga.

Airlangga menyampaikan sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.

“Dunia usaha merespon baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO) yang bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular, dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian bersama para Menteri/Ketua Delegasi APEC lainnya mendukung 3 (tiga) dokumen yaitu: (1) Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; (2) Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR); dan (3) Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Digitalisasi UMKM, Menkominfo: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Pelaku UMKM

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku. Dalam Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital, Kamis (10/06/2021) lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07% PDB Indonesia.

Menurut Menkominfo, saat ini terdapat 18% dari UMKM yang sudah digital onboard dari total populasi UMKM sebanyak 64,2 juta. Oleh karena itu diperlukan kerja bersama untjuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM.

“Jadi, tugas kita untuk onboard saja masih sulit (belum tercapai). Target kita 50% tahun 2024 UMKM dan UMi onboard. Kita juga ingin scale up, meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka,” ujarnya dalam Forum Ekonomi Digital I, dikutip dari laman kominfo.go.id Kamis (17/6).

Johnny menegaskan digitalisasi UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni ekosistem e-Commerce dan ekosistem UMKM itu sendiri. Dalam ekosistem e-Commerce, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelindungan data pribadi serta logistik untuk mendukung transaksi elektronik.

“Diantaranya infrastruktur digital, pelindungan data pribadi yang saat ini sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM,” paparnya.

Dalam penguatan iklim usaha sektor ekonomi digital, Johnny mendorong pelaku ekonomi digital mampu menjaga fair level of playing field yang adil antara pelaku offline dan online, lokal dan asing, serta antara marketplace formal dan informal.

“Penciptaan fair level of playing field dimaksud mencakup kolaborasi mencegah predatory pricing. Oleh karena itu, platform-platform di Indonesia perlu diisi untuk produksi UMKM dan Ultra Mikro serta hasil produksi lainnya,” paparnya.

Sanksi Platform Dagang

Dalam Forum Ekonomi Digital yang diselenggarakan Kementerian Kominfo untuk pertama kalinya itu, Menkominfo menegaskan Pemerintah akan memberi sanksi tidak hanya administratif apabila menemukenali ada platform dagang Indonesia yang memberlakukan kebijakan predatory pricing.

“Ini saya ingin ingatkan, Pemerintah dan masyarakat membangun infrastruktur, pasar domestik yang besar tetapi kebijakan predatory pricing tidak akan ditolerir. Ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi, sangat jelas guideline dan guidance-nya Pemerintah. Saya minta tolong perhatian, banyak sekali data-data yang memberikan gambaran ekonomi Indonesia diisi lebih dari 58% oleh produk bangsa-bangsa lain,” tandasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian menurut Menteri Johnny adalah penerapan ketentuan dengan kehadiran signifikan economic presence yang saat ini dinilai tidak lagi bergantung pada physical presence.

“Bahkan, penerapan pajak digital atas transaksi-transaksi digital. Saya ingin ingatkan juga untuk diperhatikan. Dalam teks new nexus system, dunia bergerak ke economic presence bukan physical presence. Ini harus kita perhatikan, saya harap dimaklumi yang dimaksud dengan ini. Jangan sampai karena physical presence tidak ada disini, lalu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi mengambil manfaat dari economic presence. Ini ruang digital sudah ekstrateritorial,” paparnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Minta Polda Jabar Siapkan Penyekatan Cegah Wisatawan Masuk ke Bandung Raya

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meminta Polda Jawa Barat menyiapkan penyekatan untuk mencegah wisatawan masuk ke Bandung Raya. Bandung saat ini dalam status Siaga 1 menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

“Saya hanya mengarahkan, teknisnya ada di Pak Kapolda,” kata dia, di Bandung, Rabu (16/6).

Dia mengatakan, sejumlah titik akan diberlakukan penyekatan.

“Polda sudah menyiapkan weekend ini, penyekatan untuk memastikan tidak banyak orang ke Bandung Raya yang kegiatannya tersier, bukan primer atau sekunder yang penting,” kata dia.

Gubernur menghimbau wisatawan agar jangan dulu berkunjung ke wilayah Bandung Raya.

“Khususnya weekend ini, dihimbau lagi agar para wisatawan jangan datang dulu ke bandung Raya karena situasinya sedang Siaga 1. Kapasitas rumah sakit sudah di atas 80 persen.  Kalau ada keteledoran, dan ngotot datang, nanti membuat situasi lebih tidak terkendali,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, keputusan Siaga 1 untuk Bandung Raya akan dievaluasi sepekan lagi.

“Kita evaluasi per 7 hari melalui sebuah hasil-hasil yang terukur, apakah nanti ada pelonggaran dan sebagainya,” kata dia.

Menurut dia, dengan situasi Siaga 1 tersebut diberlakukan Work From Home di wilayah Bandung Raya. Sebanyak 25 persen dari pegawai yang boleh bekerja di kantor, selebihnya bekerja dari rumahnya masing-masing.

“Itu sebagai bagian dari pengendalian situasi kedaruratan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, disiplin protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Jadi disiplin hanya kuncinya. Mau seganas apa tipe-tipenya, jawabannya sama, disiplin lebih ketat, lebih kuat, dan kurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu,” kata dia.

Baca Selengkapnya