Dukung Pelaksanaan PON, Kapolri Instruksikan Jajaran Gencarkan Vaksinasi di Papua
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya di Papua untuk meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan PON XX di Bumi Cendrawasih. Dalam arahannya, Kapolri menyebut pemerintah sudah membuat ketentuan bahwa bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan di PON XX Papua harus sudah divaksin sebanyak 2 kali.
“Saat ini wilayah Papua sedang dilaksanakan PON XX dimana ketentuan dari pemerintah terkait masyarakat yang akan melaksanakan menonton menjadi suporter wajib vaksin 2 kali. Ini harus dilakukan untuk mencegah transmisi atau penularan yang tentunya akan memunculkan klaster kerumunan,” kata Kapolri dalam zoom meeting dengan para Kapolres di Papua, Kamis (30/9/2021).
Kapolri pun sempat menyapa jajarannya di wilayah yang dijadikan venue penyelenggaraan PON atau dekat dengan venue diantaranya Mimika, Keerom dan Jayapura.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mendapatkan beberapa data mengenai angka vaksinasi di wilayah tersebut. Untuk wilayah Mimika, dilaporkan ada 4 venue PON diselenggarakan di sana. Ia pun meminta jajaran TNI-Polri dan Dinas Kesehatan untuk mencapai target minimal 70 persen masyarakat sudah divaksin.
Sedangkan di Keerom, mantan Kapolda Banten ini mendapatkan data bahwa sudah 70 persen masyarakat sudah divaksin. Ia pun menyambut baik capaian angka vaksinasi tersebut dan meminta jajarannya memastikan masyarakat yang ingin menonton pertandingan di PON sudah divaksin dua kali.
“Kemudian pastikan masyarakat Keerom yang datang ke venue terdekat betul-betul sudah divaksin. Ini jadi kerja keras kita semua dan rekan-rekan sudah mampu menghadapi kendala yang ada. Saya hargai kerja keras rekan-rekan semua yang saya yakin tidak mudah melakukan vaksinasi di wilayah masing-masing,” katanya.
Untuk vaksinasi di wilayah Jayapura, orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini berpesan agar ada strategi khusus guna mempercepat vaksinasi di wilayah tersebut.
“Dari laporan tim yang ada memang perlu ada strategi dari mulai sifatnya situasional maupun door to door. Oleh karena itu seluruh strategi harus betul-betul dilaksanakan,” katanya.
Kapolri pun memerintahkan jajarannya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin dua kali menjadi syarat agar bisa menyaksikan pertandingan PON secara langsung.
Selain memberikan pemahaman, Kapolri memerintahkan agar jajarannya membuka gerai-gerai vaksin di lokasi venue agar masyarakat yang belum vaksin bisa terlayani dengan baik, sehingga bisa memenuhi syarat menonton pertandingan secara langsung.
“Pemahaman ini mohon diinfokan ke masyarakat sehingga masyarakat yang menonton dipastikan sudah vaksin 2 kali. Ini semua dilakukan untuk mencegah agar transmisi penularan COVID-19 bisa kita jaga karena terjadi kerumunan yang mau tidak mau itu berpotensi menimbulkan terjadinya transmisi COVID-19,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini mengimbau kepada masyarakat untuk tak ragu mengikuti vaksinasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menonton cabang olahraga favorit di PON.
Selain bisa menonton pertandingan secara langsung, Kapolri menyebut vaksinasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap ancaman penularan COVID-19.
“Pada saat cabang olahraga yang menjadi favorit masyarakat Papua dan kemudian kesebelasan kita masuk final masyarakat bisa ikut menonton langsung dan syarat harus vaksin dua kali. Yang masih ragu jangan takut karena vaksin ini diberikan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap ancaman COVID-19 dan jangan lupa tetap memakai masker,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
