Dukung Jokowi di Pilpres 2019 Tingkatkan Elektabilitas PDIP dan Golkar
Jakarta – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei nasional ‘Tahun Politik 2018: Kekuatan Partai Politik dan Calon Presiden’ yang digelar pada 7-13 Desember 2017 dengan jumlah responden 1.220 orang, dengan metode multistage random sampling. Populasinya ialah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau punya hak pilih.
Direktur eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan response rate dalam survei tersebut menunjukkan angka 87 persen, yang artinya ada 1.059 responden yang jawabannya valid atau dapat dianalisis dengan margin of error kurang-lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei ini, Hanan memaparkan SMRC mengukur tingkat elektabilitas parpol, dimana hasil survei menunjukkan PDIP masih unggul dibanding parpol lain. Adapun hasil yang didapat 21,4 persen responden memilih PDIP, disusul Golkar dengan raihan 9,4 persen, lalu Gerindra mendapatkan angka 6,9 persen, sementara Demokrat mendapat 5,4 persen responden, dan PKB dengan angka 4,0 persen.
“Untuk PKS meraih 2,7 persen responden, PPP mendapat 2,0 persen dukungan responden, dan NasDem 1,6 persen. Selanjutnya Perindo 1,4 persen, PAN 1,4 persen, Hanura 0,4 persen, PKPI 0,1 persen, PBB 0,1 persen, dan partai lain 0,1 persen,” papar Hanan.
Selain itu, Hanan juga mengungkapkan SMRC melakukan eksperimen mengenai pengaruh dukungan kepada Jokowi sebagai capres terhadap elektabilitas partai politik. Hasilnya menunjukkan dengan mencalonkan Jokowi pada pilpres membuat elektabilitas parpol tersebut meningkat. “Adapun parpol yang diambil sebagai eksperimen adalah PDIP dan Golkar. PDIP dipilih karena Jokowi merupakan kadernya, sedangkan Golkar merupakan partai yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019,” ungkap Hanan.
Hanan menuturkan dalam eksperimen tersebut responden ditanyakan apakah akan memilih PDIP jika pemilu dilakukan saat ini, sebanyak 37,7 persen menyatakan ‘ya’ dan responden yang menjawab ‘tidak’ sebanyak 38,0 persen. “Sementara saat responden diberikan pertanyaan terkait dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Hasilnya menunjukkan 40,4 persen responden menjawab ‘ya’ dan 38,7 persen bilang ‘tidak akan memilih PDIP dalam pemilu’,” tutur Hanan.
Lebih lanjut Hanan memaparkan, saat pertanyaan itu dikaitkan dengan nama Jokowi sebagai kader PDIP yang merupakan presiden saat ini, jawaban ‘ya’ naik menjadi 49,9 persen dan jawaban ‘tidak’ turun menjadi 26,2 persen. “Pilihan kepada PDIP berbeda jika informasi Jokowi adalah kader PDIP dan sekarang menjadi presiden karena dicalonkan PDIP disebutkan. Jokowi menaikkan suara PDIP,” ujar Hanan.
Sementara itu eksperimen terhadap Partai Golkar, Hanan juga mengatakan saat responden ditanya apakah akan memilih Golkar jika pemilu dilakukan saat ini, sebanyak 24,1 persen menjawab ‘ya’ dan 50,2 persen bilang ‘tidak’.
Kemudian, ditanya pula apakah responden memilih Golkar jika mencalonkan Idrus Marham sebagai presiden. Sebanyak 14,3 persen menjawab ‘ya’ dan 52 persen menjawab ‘tidak akan memilih Golkar’. “Selanjutnya, pertanyaan juga dikaitkan jika Golkar mencalonkan Airlangga Hartarto pada pilpres. Sebanyak 15,0 persen memilih Golkar dan 41,3 persen bilang ‘tidak’,” imbuh Hanan.
Saat responden diajukan pertanyaan jika Golkar mencalonkan Jokowi sebagai pilpres, Hanan memaparkan sebanyak, 33,4 persen menjawab ‘ya’ dan 38 persen menjawab ‘tidak akan memilih Golkar’. Menurut Hanan dalam eksperimen ini, Jokowi jika didukung sebagai capres akan mampu mendongkrak pilihan terhadap Golkar. “Sementara jika mendukung Idrus Marham atau Airlangga Hartarto sebagai capres, maka akan menurunkan pilihan terhadap Golkar,” pungkas Hanan.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
