Connect with us

Dukung Jalur Logistik, Pemerintah Selesaikan ‘Flyover’ Martadinata Simpang Gaplek Tangsel

Flyover Martadinata di Tangerang Selatan yang baru selesai dibangun. (Foto Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan serta kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung jalur logistik kebutuhan pokok serta pergerakan karena kepentingan khusus yang diizinkan.

Hal ini dilakukan selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pandemi Covid-19 dan kebijakan larangan Mudik Lebaran Tahun 2020.

Peningkatan layanan jalan dan jembatan salah satunya dengan diselesaikannya pembangunan Flyover Martadinata (Pamulang) di Simpang Gaplek Jalan Raya Martadinata, Kota Tangerang Selatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur jalan dan jembatan tetap disiapkan sebagai jalur logistik, termasuk ruas jalan yang fungsional jika dibutuhkan, untuk kelancaran produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok, obat-obatan atau alat kesehatan, serta layanan kesehatan/kendaraan medis dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Layanan konektivitas yang semakin baik akan menunjang kelancaran logistik, terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini. Selain itu juga untuk menopang perekonomian masyarakat seperti mengangkut hasil bumi dan hasil produksi lainnya, termasuk menjaga agar satu wilayah tidak terisolasi karena jalan dan jembatan putus,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Lokasi Flyover Martadinata berada di Jalan Nasional Batas DKI/Banten-Gandaria/Batas Depok/Tanggerang (Ciputat-Bogor) yang merupakan satu kesatuan fungsi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur Provinsi Banten sebagai jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) maupun antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah.

Pembangunan Flyover Martadinata bertujuan untuk mengurai kemacetan persimpangan jalan nasional dan jalan provinsi, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas pengguna jalan dan mendukung distribusi logistik yang berdampak langsung pada peningkatan laju perekonomian masyatakat.

Flyover Martadinata dibangun oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI Jakarta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan panjang 983,5 meter dan lebar 35 meter.

Biaya pembangunannya bersumber dari APBN sebesar Rp79,9 miliar melalui skema Multiyear Contract (MYC) atau tahan jamak kontrak 2019-2020. Saat ini progres fisik pengerjaannya sudah mencapai 100%.

Kepala BBPJN VI Jakarta Hari Suko mengatakan,” Flyover Martadinata Pamulang sudah kita selesaikan dan saat ini sedang uji coba lalu lintas (open traffic).”

Flyover dibangun dengan menggunakan Teknologi Corrugated Mortar Busa dengan mengkombinasikan dua bahan untuk struktur bangunan atas jembatan yaitu baja struktur bergelombang dengan material ringan Mortar Busa.

Pemanfaatan Mortar Busa merupakan optimalisasi penggunaan busa (foam) dengan mortar (pasir, semen dan air) berkekuatan tinggi sehingga ideal menjadi dasar atau perkerasan jalan pada tanah lunak dengan densitas kering 7-8 kN/m3 dan kuat tekan bebas minimal 800 kPA.

Selain dinilai lebih menghemat biaya, keunggulan Mortar Busa juga lebih efisien waktu pengerjaan jika dibandingkan dengan konstruksi konvensional (antara 40 %) dan ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit material konstruksi terutama bahan alam.

Pemanfaatan Teknologi Mortar Busa telah diterapkan di beberapa flyover di Indonesia salah satunya di Jalan Layang Antapani di Kota Bandung, Jawa Barat yang merupakan pilot project teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP) pertama di Indonesia. Kemudian disusul flyover lain seperti Klonengan di Tegal serta Manahan dan Purwosari di Solo.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya