Connect with us

Dukung Gernas BBI, Kemenhub Jadikan Bandara Sultan Thaha Jambi Tempat Promosi Produk UMKM Lokal

Jambi – Untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Tahun 2022, Kementerian Perhubungan menjadikan simpul transportasi Bandara Sultan Thaha, Jambi sebagai tempat promosi produk-produk UMKM lokal. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri.

Peluncuran Gernas BBI di Bandara Sultan Thaha Jambi pada Rabu (19/1), disaksikan langsung oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Campaign Manager Gernas BBI Bulan Januari 2022, Menteri ATR BPN Sofyan Djalil, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jambi Al Haris, serta disaksikan secara virtual oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga lainnya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pada tahun ini, kegiatan Gernas BBI dikolaborasikan dengan kampanye kendaraan listrik ramah lingkungan agar penggunannya semakin masif.

“Ini kedua kalinya kami ditunjuk sebagai campaign manager Gernas BBI. Tahun ini kami semakin kompak, dalam upaya bersama mempromosikan produk-produk UMKM buatan dalam negeri yang dikolaborasikan dengan gerakan penggunaan kendaraan lisrik,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, para pelaku UMKM di Indonesia harus terus didorong agar produknya semakin kreatif sehingga semakin diminati dan dicintai masyarakat.

“UMKM menjadi bagian yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Hari ini ada sekitar 1.100 UMKM yang hadir di Jambi. Kita harapkan banyak transaksi dan banyak kreasi UMKM yang bisa dikembangkan,” tutur Menhub.

Sebagai bentuk konkrit dukungan terhadap Gernas BBI, Kemenhub telah berkoordinasi dengan semua operator prasarana dan sarana transportasi, baik di bandara, terminal, pelabuhan, stasiun, dan di fasilitas lainnya, untuk turut mengkampanyekan Gernas BBI ini dan memberikan space minimal 30% dari total yang ada untuk UMKM, serta mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal dalam proyek infrastruktur transportasi yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan komitmennya untuk terus menggalakkan penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah bagi lingkungan, dalam upaya bersama mengurangi dan mengendalikan efek gas rumah kaca yang menjadi isu global. Untuk itu, pada tahun ini Kemenhub menggelar side event Gernas BBI yaitu Touring Kendaraan Listrik dari Jakarta-Jambi yang berlangsung selama 2 hari dengan titik pemberhentian di Lampung dan Palembang.

“Ini juga dilakukan dalam rangka mendorong industri otomotif nasional untuk berkreasi dan mengambil peluang memproduksi kendaraan listrik dalam negeri,” ucap Menhub.

Menhub menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung yakni: Bank Indonesia, Angkasa Pura II, Pemprov Jambi, Pemprov Lampung, Pemprov Palembang, PLN, jajaran Kemenhub, dan unsur terkait lainnya, yang telah mendukung kegiatan peluncuran Gernas BBI maupun side event Touring Kendaraan Listrik berjalan dengan lancar.

Gubernur Jambi Al Haris, turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memilih kota Jambi sebagai penyelenggaraan peluncuran Gernas BBI Tahun 2022. “Diharapkan kegiatan ini dapat semakin menggeliatkan para pelaku UMKM di Provinsi Jambi dan sekitarnya, serta menghasilkan produk-produk yang semakin kreatif,” kata Gubernur.

Kegiatan Gernas BBI yang dipusatkan di Provinsi Jambi kali ini, akan dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Maret 2022, dan saat ini telah terdaftar kurang lebih 1.100 UMKM yang 50% diantaranya atau 500 UMKM berasal dari Provinsi Jambi. Diharapkan paling sedikit 100 UMKM dapat onboarding melalui pelatihan yang diselenggarakan dan hasil transaksi / penjualannya dapat mencapai target 6 (enam) miliar rupiah.

Pada peluncuran Gernas BBI ini, juga dilakukan secara simbolis pelepasan produk kopi arab Kabupaten Kerinci, Jambi ke Korea Selatan melalui Pelabuhan Talang Duku, Jambi.

Sebelumnya Menkomarves Luhut B Pandjaitan mengatakan, memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Gernas BBI yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Mei tahun 2020, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang sudah onboarding atau merambah ke ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023.

“Kita buktikan kalau kita semua bekerja kompak, hasilnya akan baik. Kita ingin UMKM kita makin maju, untuk itu mari kita terus dorong UMKM lokal semakin baik. Karena ini dapat menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi ketergantungan barang impor, dan meningkatkan perekonomian masayarakat menengah ke bawah,” kata Menko Luhut.

Menko Luhut mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah berkolaborasi dengan LKPP, untuk mengadakan e-katalog bagi produk-produk UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga diharapkan semakin memberdayakan para pelaku UMKM lokal.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya