Connect with us

Dukung Gernas BBI, Kemenhub Jadikan Bandara Sultan Thaha Jambi Tempat Promosi Produk UMKM Lokal

Jambi – Untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Tahun 2022, Kementerian Perhubungan menjadikan simpul transportasi Bandara Sultan Thaha, Jambi sebagai tempat promosi produk-produk UMKM lokal. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri.

Peluncuran Gernas BBI di Bandara Sultan Thaha Jambi pada Rabu (19/1), disaksikan langsung oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Campaign Manager Gernas BBI Bulan Januari 2022, Menteri ATR BPN Sofyan Djalil, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jambi Al Haris, serta disaksikan secara virtual oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga lainnya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pada tahun ini, kegiatan Gernas BBI dikolaborasikan dengan kampanye kendaraan listrik ramah lingkungan agar penggunannya semakin masif.

“Ini kedua kalinya kami ditunjuk sebagai campaign manager Gernas BBI. Tahun ini kami semakin kompak, dalam upaya bersama mempromosikan produk-produk UMKM buatan dalam negeri yang dikolaborasikan dengan gerakan penggunaan kendaraan lisrik,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, para pelaku UMKM di Indonesia harus terus didorong agar produknya semakin kreatif sehingga semakin diminati dan dicintai masyarakat.

“UMKM menjadi bagian yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Hari ini ada sekitar 1.100 UMKM yang hadir di Jambi. Kita harapkan banyak transaksi dan banyak kreasi UMKM yang bisa dikembangkan,” tutur Menhub.

Sebagai bentuk konkrit dukungan terhadap Gernas BBI, Kemenhub telah berkoordinasi dengan semua operator prasarana dan sarana transportasi, baik di bandara, terminal, pelabuhan, stasiun, dan di fasilitas lainnya, untuk turut mengkampanyekan Gernas BBI ini dan memberikan space minimal 30% dari total yang ada untuk UMKM, serta mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal dalam proyek infrastruktur transportasi yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan komitmennya untuk terus menggalakkan penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah bagi lingkungan, dalam upaya bersama mengurangi dan mengendalikan efek gas rumah kaca yang menjadi isu global. Untuk itu, pada tahun ini Kemenhub menggelar side event Gernas BBI yaitu Touring Kendaraan Listrik dari Jakarta-Jambi yang berlangsung selama 2 hari dengan titik pemberhentian di Lampung dan Palembang.

“Ini juga dilakukan dalam rangka mendorong industri otomotif nasional untuk berkreasi dan mengambil peluang memproduksi kendaraan listrik dalam negeri,” ucap Menhub.

Menhub menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung yakni: Bank Indonesia, Angkasa Pura II, Pemprov Jambi, Pemprov Lampung, Pemprov Palembang, PLN, jajaran Kemenhub, dan unsur terkait lainnya, yang telah mendukung kegiatan peluncuran Gernas BBI maupun side event Touring Kendaraan Listrik berjalan dengan lancar.

Gubernur Jambi Al Haris, turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memilih kota Jambi sebagai penyelenggaraan peluncuran Gernas BBI Tahun 2022. “Diharapkan kegiatan ini dapat semakin menggeliatkan para pelaku UMKM di Provinsi Jambi dan sekitarnya, serta menghasilkan produk-produk yang semakin kreatif,” kata Gubernur.

Kegiatan Gernas BBI yang dipusatkan di Provinsi Jambi kali ini, akan dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Maret 2022, dan saat ini telah terdaftar kurang lebih 1.100 UMKM yang 50% diantaranya atau 500 UMKM berasal dari Provinsi Jambi. Diharapkan paling sedikit 100 UMKM dapat onboarding melalui pelatihan yang diselenggarakan dan hasil transaksi / penjualannya dapat mencapai target 6 (enam) miliar rupiah.

Pada peluncuran Gernas BBI ini, juga dilakukan secara simbolis pelepasan produk kopi arab Kabupaten Kerinci, Jambi ke Korea Selatan melalui Pelabuhan Talang Duku, Jambi.

Sebelumnya Menkomarves Luhut B Pandjaitan mengatakan, memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Gernas BBI yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Mei tahun 2020, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang sudah onboarding atau merambah ke ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023.

“Kita buktikan kalau kita semua bekerja kompak, hasilnya akan baik. Kita ingin UMKM kita makin maju, untuk itu mari kita terus dorong UMKM lokal semakin baik. Karena ini dapat menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi ketergantungan barang impor, dan meningkatkan perekonomian masayarakat menengah ke bawah,” kata Menko Luhut.

Menko Luhut mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah berkolaborasi dengan LKPP, untuk mengadakan e-katalog bagi produk-produk UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga diharapkan semakin memberdayakan para pelaku UMKM lokal.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya