Connect with us

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN dan BNI Berkolaborasi Memperluas Jangkauan SPKLU

Jakarta – PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik Umum (SPKLU) di Tanah Air. Langkah ini guna menyukseskan program pemerintah dalam mempercepat terbentuknya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyediaan Infrastruktur SPKLU di Area BNI antara Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dengan Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir.

Kerja sama strategis ini pun disaksikan oleh Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly pada tanggal 26 April, di Jakarta.

Mewakili Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, menjelaskan kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari Memorandum of Understanding (MoU) terkait dukungan pembangunan dan pengembangan SPKLU antara PLN dengan BNI di ajang ETWG Presidensi G20 Yogyakarta pada Maret 2022 lalu.

“Kolaborasi PLN dengan BNI menjadi wujud sinergi antar BUMN dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pemerintah dalam mengejar target net zero emission pada 2060, dengan mendorong transisi energi melalui pengurangan emisi karbon pada sektor transportasi,” ujarnya.

Dalam kolaborasi kali ini, PLN dan BNI akan menyediakan infrastruktur SPKLU di area milik BNI. Penyediaan SPKLU di area BNI dimulai dengan tiga unit yang akan dibangun di area Graha BNI Sudirman, Jakarta, Menara BNI Pejompongan, Jakarta dan Kawasan ITDC Nusadua, Denpasar, Bali.

“Kami berterima kasih kepada BNI yang sudah bersedia bekerja sama dengan PLN sebagai Pihak Perbankan Pertama dalam Kerja sama SPKLU Partnership Investor Own Investor Operate (IO2) di tiga lokasi dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah pada lokasi-lokasi unit BNI di seluruh Indonesia,” tutur Bob.

Bob pun berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal sinergi untuk melakukan perluasan dan pengembangan kerja sama lain dalam ekosistem kendaraan listrik. Pergerakan penggunaan kendaraan listrik ke depan yang akan sangat masif karena kendaraan listrik lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan, akan membawa Indonesia menjadi bangsa unggul dan bangsa maju dengan peradaban yang modern.

Hingga Maret 2022, tercatat telah ada 126 unit SPKLU di Indonesia yang terletak pada 97 lokasi di 48 kota di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan mendorong percepatan tersedianya infrastruktur pengisian baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, PLN pun membuka peluang badan usaha untuk dapat berkolaborasi bersama menjadi partnership penyediaan SPKLU.

“Saat ini PLN mempunyai dua skema Layanan Partnership SPKLU, yaitu Partneship Sharing Economy Model yang sudah diluncurkan pada Oktober 2021, dan skema terbaru Partnership Investor Own Investor Operate (IO2),” imbuh dia.

Sebagai dukungan kemajuan SPKLU, PLN juga telah menyediakan aplikasi Charge.IN yang dapat diakses di PLN Mobile sebagai platform penggunaan EV Charger dalam pengisian listrik pada KBLBB. Hadirnya beragam produk layanan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tidak ragu lagi menggunakan KBLBB dengan manfaat-manfaat yang didapat.

Bank Pertama Kemitraan SPKLU

Melalui penandatanganan PKS ini, maka BNI menjadi perbankan pertama yang akan menggunakan skema kemitraan penyediaan SPKLU terbaru dari PLN, yaitu partnership SPKLU Investor Owned Investor Operate Model. Melalui skema ini PLN bertindak selaku pemilik bisnis SPKLU, dan partner selaku mitra bisnis.

Skema partnership SPKLU IO2 model terdiri dari tiga paket yaitu Paket Medium Charger, Paket Fast Charger, dan Paket Ultra Fast Charger. Dengan adanya program tersebut, PLN memberikan kemudahan pelayanan kepemilikan sekaligus kepengurusan perizinan kepada para mitra untuk bisa menjalankan bisnis dan meningkatkan ekosistem SPKLU.

“Dalam hal ini BNI akan menunjuk mitra BNI yang juga perusahan terafiliasi dengan BNI. Perusahaan tersebut memiliki kompetensi untuk mengelola SPKLU,” ujar Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi.

Menurutnya, BNI terus meningkatkan peran dalam mendukung program pemerintah yaitu transisi energi bersih, hal tersebut juga sejalan dengan tema yang akan dibawa pemerintah dalam acara G20 tahun ini di mana Indonesia menjadi tuan rumah.

“Langkah ini sebagai wujud nyata BNI bersama dengan PLN untuk mendukung transisi energi nasional, dari energi berbasis bahan bakar fosil menjadi sumber energi yang rendah karbon dan ramah lingkungan yaitu energi listrik,” imbuh Susi.

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkes Minta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gunakan Alkes Produksi Dalam Negeri

Oleh

Fakta News
Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.

“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40 persen dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (19/08/2022).

Budi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-Katalog dan dimanfaatkan secara luas.

“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-Katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” ujarnya.

Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri di antaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.

“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke puskesmas, posyandu prima, dan posyandu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.

“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gubernur BI Beberkan Tiga Sinergi Kebijakan untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi.

“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya.

Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.

“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.

Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.

“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.

“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.

Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.

“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.

Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.

“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BPN Serahkan Sertifikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek

Oleh

Fakta News
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis (18/08/2022). (Foto: Humas Kementerian ATR)

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (18/08/2022), di Kantor Kemendikbudristek. Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertifikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Hadi.

Hadi menyampaikan. penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74 persen dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertifikatan aset instansi pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.

“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Nadiem.

Nadiem pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut menjalankan, mengawal, memberi masukan, hingga memfinalisasi terbitnya sertifikat ini. Sekali lagi, capaian ini berhasil kita peroleh berkat gotong royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Mendikbudristek.

Nadiem juga mengajak semua pihak untuk terus menguatkan gotong royong dalam mengelola situs Candi Borobudur dengan berorientasi pada pemajuan kebudayaan Indonesia.

“Mari bersama-sama merawat keberlangsungan dan mendorong pemajuan Candi Borobudur demi terwujudnya cita-cita Merdeka Berbudaya,” pungkas Nadiem.

Baca Selengkapnya