Dua Warga Bangkalan Binaan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore Layak Terima Kalpataru
Jakarta – Dalam kegiatan pelestarian lingkungan berbasis peningkatan ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan cara kolaborasi antara Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) dengan masyarakat, mendapat banyak apresiasi dari berbagai kalangan.
Salah satunya, apresiasi disampaikan M.R. Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Apa yang dilakukan PHE WMO luar biasa. Program pendukung di daerah operasinya bukan hanya membuat lingkungan hidup menjadi lebih bagus, tetapi manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat. Lebih dari itu juga muncul dukungan dari masyarakat,” ungkap Karliansyah dalam siaran pers, Minggu (19/11/2017).
Karliansyah menilai, dua tokoh lokal yang mengelola TPM dan HIPPAM yakni M Syahril dan Muhammad Tumar layak diusulkan untuk menjadi penerima Kalpataru.
Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan (Kalpavriksha).
“Perjungan Pak Syahril mengelola Taman Pendidikan Mangrove di Labuhan dan Pak Tumar mengelola HIPPAM Sumber Barokah layak kita beri apresiasi. Tolong Pemda Bangkalan atau PHE WMO mengusulkan pada Kementerian Lingkungan Hidup agar mereka bisa dicalonkan sebagai penerima Kalpataru,” katanya.
Syahril, menurut Karliansyah, yang tahun lalu dinobatkan menjadi Lokal Hero oleh Pertamina mempunyai kontribusi sangat besar dalam memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Labuhan.
“TPM Labuhan ini bukan saja bagus untuk lingkungan, misalnya menahan abrasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi objek wisata andalan Kabupaten Bangkalan. Nilainya lebih besar lagi karena ini ada di pesisir Utara Pulau Madura,” jelas Karliansyah didampingi Direktur Operasi Pertamina Hulu Energi (PHE) Beni J. Ibradi dan General Manager PHE WMO Kuncoro Kukuh.
Dalam kunjungannya ke Desa Bandang Daja Kecamata Tanjungbumi, Karliansyah sempat bertemu dengan beberapa mantan TKI yang kini memilih mengembangkan Taman Pendidikan Mangrove Labuhan.
Karliansyah juga bertemu dengan ibu-ibu anggota Kelompok Tani Cemara Laut yang mengembangkan bisnis katering untuk pelajar dan mahasiswa yang melakukan penelitian atau sekadar berkemah di TPM Labuhan.
“Sudah ada 65 warga yang mengelola TPM Labuhan. Manfaat ekonominya sangat besar karena berhasil membuka lapangan kerja. Yang tadinya jadi TKI di luar negeri, kini balik mengelola desa mereka,” katanya.
Di sisi lain, Karliansyah juga memuji kebijakan warga pengelola TPM Labuhan yang melarang pelajar berkunjung pada jam sekolah, kecuali ada surat tugas dari sekolah atau diantar guru.
Untuk itu, Karliansyah juga sepakat dengan kebijakan warga yang hanya membuka TPM Labuhan hingga pukul 17.00.
“Karena namanya Taman Pendidikan Mangrove, saya sangat sepakat jika aspek pendidikan menjadi prioritas utama. Larangan pelajar berjunjung pada jam sekolah sangat tepat. Demikian juga dengan keputusan jam operasional hingga pukul 17.00,” katanya.
Sementara dalam kunjungan di HIPPAM Sumber Barokah di Desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjungbumi, Karliansyah memberi apresiasi atas keberhasilan kelompok itu memasok kebutuhan air bersih untuk 400 KK. “Banyak yang mencoba memenuhi kebutuhan air bersih secara berkelompok. Tapi biasanya hanya untuk 10 KK. Ini untuk 400 KK. Kalau satu KK ada 5 jiwa, maka ada 2.000 jiwa yang kebutuhan air bersihnya terpenuhi. Ini luar biasa,” tegasnya.
Kunjungan Karliansyah di HIPPAM Sumber Barokah di Desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjungbumi (foto : beritajatim.com)
Apa yang dilakukan Muhammad Tumar dan warga pengurus HIPPAM Sumber Barokah, dan M Syaril serta warga pengelola TPM Labuhan, menurut Karliansyah, layak mendapat apresiasi pemerintah.
“Pertamina dalam hal ini PHE WMO tahun lalu sudah mendapat apresiasi dari pemerintah berupa Proper Emas. Kini selain PHE WMO, saya usulkan juga agar tokoh lokal seperti Pak Syahril dan Pak Tumar juga juga layak mendapat apresiasi dari pemerintah. Mereka layak diusulkan menjadi penerima Penghargaan Kalpataru,” pungkas Karliansyah.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
