Megawati Minta Struktur PDIP Ambil Semangat Peraih Kalpataru untuk Menjaga Alam
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta struktur partainya untuk mengambil semangat para peraih kalpataru untuk menjaga alam. Megawati menilai di tengah arus globalisasi yang semakin maju, banyak rakyat Indonesia sudah melupakan pentingnya menjaga alam. Padahal hakikat manusia hidup, harus melestarikan lingkungan itu sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan anak-cucu generasi selanjutnya.
Hal ini disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam acara webinar dengan penerima Kalpataru, Kamis (7/1). Acara ini digelar jelang perayaan HUT PDI Perjuangan ke-48.
Presiden Kelima RI ini sendiri menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para peraih Kapaltaru. Dia menilai mereka merupakan pejuang lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh negeri ini.
“Menurut saya, (mereka peraih Kalpataru, red) adalah bagian dari para pahlawan bangsa yang tanpa pamrih telah memberikan kontribusinya menjaga lingkungan kehidupan. Yang sering kali pada saat ini menurut saya, mungkin begitu merambahnya teknologi yang mempercepat, orang sangat melupakan bahwa kebutuhan utama kita adalah tetap melestarikan di dalam lingkungannya,” kata Megawati.
Megawati menceritakan pengalaman pribadinya saat menjadi presiden. Bahwa betapa benci dirinya terhadap mereka yang membuang sampah. Pernah suatu saat, Megawati bepergian dan melihat orang membuang sampah dari jendela mobil. Megawati lalu memerintahkan patroli pengawalannya untuk mengejar mobil itu dan meminta pengendara kembali memungut sampah yang dibuang di jalan.
“Kalau hal kecil seperti ini, itu kan sebetulnya harus ada dalam diri kita sebagai bangsa. Masak enggak malu, ya,” kata Megawati.
Putri Proklamator RI ini juga pernah memerintahkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjaga lingkungan, baik di daratan maupun di lautan. Untuk di Bali, sampah plastik harus bersih dari laut. Begitu juga di Jawa Tengah, harus membantu para pejuang lingkungan mendapatkan akses sebesar-besarnya dalam menjalankan tugas melestarikan alam. Dia pun mengharapkan para struktur PDI Perjuangan untuk berkontribusi tanpa harus ditegur lebih dahulu.
“Tentunya sebagai salah seorang warga bangsa, masak ndak bisa ya. Engggak ada getaran-getaran itu lagi pada diri kita untuk memperjuangkan kehidupan lingkungan kita sendiiri. Kehidupan kita sendiri. Kenapa? Kita kan akan ada keturunan. Kalau memungkinkan Indonesia ini ada sebagai sebuah titik di dunia ini bisa ada sampai ratusan tahun, itu menurut saya. Tetapi kan tidak bisa hanya seorang Megawati saja yang mengerjakannya. Yang lain harus digerakkan, harus tergerak. Makanya harus ada pengorganisasian yang dapat kita lakukan,” kata Megawati.
Menurut Megawati, PDI Perjuangan tidak hanya mengurusi politik belaka. Semua harus dipikirkan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan, sebagai bagian dari politik besar partai. Anak kecil pun perlu diajarkan sejak dini untuk peduli dengan kelestarian lingkungannya. Dengan begitu, bangsa ini bisa menjadi lebih beradab.
“Banyak peneliti mengatakan, berapa banyak akibat dari keserakahan manusia sendiri yang namanya binatang yang akan punah. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan para petani, bagaimana kita akan menghidupi dan memperbaiki kehidupan nelayan, bagaimana kita akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang yang tinggal di kampung-kampung, bagaimana kita memberikan rakyat kita dengan kasih sayang dengan gotong royong. Memberi itu kehidupan lho,” jelas Megawati.
Dalam acara ini, hadir 47 penerima Kapaltaru sejak tahun 2013. Di antaranya Chaeruddin alias Babeh Idin. Selain itu, hadir juga sejumlah politisi PDI Perjuangan, yakni Ahmad Basarah, Alexander Sonny Keraf, Ono Surono, dan Putra Nababan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, semangat yang digelorakan Megawati itu menjadi salah satu dasar tema pelaksanaan HUT partai ke 48 pada tahun ini. Tema resminya adalah “Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dimana seluruh jati diri, karakter, falsafah bangsa”.
Persektif kebudayaan yang diambil berkaitan dengan lingkungan hidup. Berbeda dengan parpol lainnya, PDI Perjuangan melaksanakan arahan Megawati bahwa berpolitik itu bukan hanya yang menyangkut politik praktis merebut kekuasaan Pemerintahan. Tapi juga bagaimana partai harus tetap bersentuhan dengan hal-hal sederhana, yang bahkan nampaknya dianggap remeh oleh orang lain, namun sebenarnya sangat fundamental berkaitan dengan masa depan bangsa.
“Di PDI Perjuangan kami diajarkan tentang disiplin, hidup bersih, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan sungai, dan bagaimana kader partai bergerak mencintai keindahan alam raya,” kata Basarah.
Maka itu, tak heran para kepala daerah dari PDI Perjuangan selalu didorong untuk megedepankan politik afirmatif menjaga kelestarian lingkungan. Setiap kepala daerah didorong untuk membangun kebun raya atau hutan-hutan kota.
“Ini secara khusus terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan elemen penting untuk masa depan alam dan peradaban Indonesia,” pungkas Basarah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
