Megawati Minta Struktur PDIP Ambil Semangat Peraih Kalpataru untuk Menjaga Alam
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta struktur partainya untuk mengambil semangat para peraih kalpataru untuk menjaga alam. Megawati menilai di tengah arus globalisasi yang semakin maju, banyak rakyat Indonesia sudah melupakan pentingnya menjaga alam. Padahal hakikat manusia hidup, harus melestarikan lingkungan itu sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan anak-cucu generasi selanjutnya.
Hal ini disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam acara webinar dengan penerima Kalpataru, Kamis (7/1). Acara ini digelar jelang perayaan HUT PDI Perjuangan ke-48.
Presiden Kelima RI ini sendiri menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para peraih Kapaltaru. Dia menilai mereka merupakan pejuang lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh negeri ini.
“Menurut saya, (mereka peraih Kalpataru, red) adalah bagian dari para pahlawan bangsa yang tanpa pamrih telah memberikan kontribusinya menjaga lingkungan kehidupan. Yang sering kali pada saat ini menurut saya, mungkin begitu merambahnya teknologi yang mempercepat, orang sangat melupakan bahwa kebutuhan utama kita adalah tetap melestarikan di dalam lingkungannya,” kata Megawati.
Megawati menceritakan pengalaman pribadinya saat menjadi presiden. Bahwa betapa benci dirinya terhadap mereka yang membuang sampah. Pernah suatu saat, Megawati bepergian dan melihat orang membuang sampah dari jendela mobil. Megawati lalu memerintahkan patroli pengawalannya untuk mengejar mobil itu dan meminta pengendara kembali memungut sampah yang dibuang di jalan.
“Kalau hal kecil seperti ini, itu kan sebetulnya harus ada dalam diri kita sebagai bangsa. Masak enggak malu, ya,” kata Megawati.
Putri Proklamator RI ini juga pernah memerintahkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjaga lingkungan, baik di daratan maupun di lautan. Untuk di Bali, sampah plastik harus bersih dari laut. Begitu juga di Jawa Tengah, harus membantu para pejuang lingkungan mendapatkan akses sebesar-besarnya dalam menjalankan tugas melestarikan alam. Dia pun mengharapkan para struktur PDI Perjuangan untuk berkontribusi tanpa harus ditegur lebih dahulu.
“Tentunya sebagai salah seorang warga bangsa, masak ndak bisa ya. Engggak ada getaran-getaran itu lagi pada diri kita untuk memperjuangkan kehidupan lingkungan kita sendiiri. Kehidupan kita sendiri. Kenapa? Kita kan akan ada keturunan. Kalau memungkinkan Indonesia ini ada sebagai sebuah titik di dunia ini bisa ada sampai ratusan tahun, itu menurut saya. Tetapi kan tidak bisa hanya seorang Megawati saja yang mengerjakannya. Yang lain harus digerakkan, harus tergerak. Makanya harus ada pengorganisasian yang dapat kita lakukan,” kata Megawati.
Menurut Megawati, PDI Perjuangan tidak hanya mengurusi politik belaka. Semua harus dipikirkan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan, sebagai bagian dari politik besar partai. Anak kecil pun perlu diajarkan sejak dini untuk peduli dengan kelestarian lingkungannya. Dengan begitu, bangsa ini bisa menjadi lebih beradab.
“Banyak peneliti mengatakan, berapa banyak akibat dari keserakahan manusia sendiri yang namanya binatang yang akan punah. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan para petani, bagaimana kita akan menghidupi dan memperbaiki kehidupan nelayan, bagaimana kita akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang yang tinggal di kampung-kampung, bagaimana kita memberikan rakyat kita dengan kasih sayang dengan gotong royong. Memberi itu kehidupan lho,” jelas Megawati.
Dalam acara ini, hadir 47 penerima Kapaltaru sejak tahun 2013. Di antaranya Chaeruddin alias Babeh Idin. Selain itu, hadir juga sejumlah politisi PDI Perjuangan, yakni Ahmad Basarah, Alexander Sonny Keraf, Ono Surono, dan Putra Nababan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, semangat yang digelorakan Megawati itu menjadi salah satu dasar tema pelaksanaan HUT partai ke 48 pada tahun ini. Tema resminya adalah “Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dimana seluruh jati diri, karakter, falsafah bangsa”.
Persektif kebudayaan yang diambil berkaitan dengan lingkungan hidup. Berbeda dengan parpol lainnya, PDI Perjuangan melaksanakan arahan Megawati bahwa berpolitik itu bukan hanya yang menyangkut politik praktis merebut kekuasaan Pemerintahan. Tapi juga bagaimana partai harus tetap bersentuhan dengan hal-hal sederhana, yang bahkan nampaknya dianggap remeh oleh orang lain, namun sebenarnya sangat fundamental berkaitan dengan masa depan bangsa.
“Di PDI Perjuangan kami diajarkan tentang disiplin, hidup bersih, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan sungai, dan bagaimana kader partai bergerak mencintai keindahan alam raya,” kata Basarah.
Maka itu, tak heran para kepala daerah dari PDI Perjuangan selalu didorong untuk megedepankan politik afirmatif menjaga kelestarian lingkungan. Setiap kepala daerah didorong untuk membangun kebun raya atau hutan-hutan kota.
“Ini secara khusus terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan elemen penting untuk masa depan alam dan peradaban Indonesia,” pungkas Basarah.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
