Connect with us
Parlemen

Sekjen DPR RI Temui Otoritas Bandara, Guna Tingkatkan Layanan bagi Anggota DPR

Sekjen DPR RI, Otoritas Bandara Soeta
Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat bertemu Otoritas Bandara Soeta(Foto: Dok.DPR)

Jakarta – Guna tingkatkan layanan bagi Anggota DPR, Sekjen DPR RI Indra Iskandar temui otoritas Bandara Soekarno-Hatta (Soeta), pada Kamis (8/11/2018). Maklum saja, seperti pada masa reses DPR saat ini, paling tidak 560 Anggota DPR melakukan kunjungan kerja (kunker). Baik kunker reses maupun spesifik, termasuk kunjungan ke daerah Pemilihan.

Dengan kegiatan tersebut, membuat frekuensi penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Provinsi Banten, dalam sebulan mencapai dua ribu penerbangan. Ketika dijumlah dengan penerbangan pulang-pergi, maka frekuensi penerbangan Anggota Dewan mencapai empat ribu penerbangan.

Kondisi itu diungkapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat pertemuan dengan Direksi Angkasa Pura II Persero, Otoritas Bandara Soekarno-Hatta, Direksi Garuda Indonesia, Aviation Security, Gapura Angkasa, serta Protokoler DPR RI. Pertemuan itu dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan keprotokolan kepada Bapak atau Ibu Anggota DPR RI, di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Rabu (7/11/ 2018).

“Kami berinisiatif jemput bola dan bertemu dengan Angkasa Pura, Otoritas Bandara, Garuda, Aviation Security dan Gapura Angkasa. Hal itu, untuk menyampaikan pertemuan kami dengan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI menyangkut peningkatan pelayanan terhadap Anggota Dewan. Dan ini upaya kami bersilaturahmi dengan pengelola bandara untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota Dewan,” tutur Indra, usai pertemuan.

Sekjen DPR RI Indra menyadari, dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Protokol DPR RI di bawah koordinasi Biro Protokol DPR RI yang berada di bandara, Kesetjenan meminta bantuan kepada pihak terkait untuk mengisi sisi-sisi yang belum tersentuh.

Dalam pertemuan tersebut sudah disepakati. Misalnya, apa saja yang akan diberikan perhatian khusus untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota Dewan.

“Selama ini keluhannya menyangkut keberangkatan, seringkali layanan protokol kita dengan jumlah Anggota Dewan sulit di backup dan protokol Angkasa Pura sudah merespon untuk membantu itu. Kedua menyangkut penjemputan sampai dengan keberangkatan, mobil penjemputan akan diberikan lajur khusus untuk Anggota Dewan yang akan memudahkan setelah proses bagasi dan langsung bisa menuju mobil yang sudah menunggu,” tutur Indra.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Libatkan UMKM, Presiden Jokowi Minta ‘Rest Area’ Jalan Tol Kedepankan Produk ‘Brand’ Lokal

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH/ Ma’ruf Amin memimpin Ratas tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar setiap kementerian merancang skema-skema pelibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang betul-betul konkret, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, dan BUMN.

Ia meminta agar diprioritaskan untuk membeli barang dan jasa dari produk UMKM, juga LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) yang ada ada e-purchasing-nya. Juga harus aktif memasukkan produk UMKM yang memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan dalam e-katalog.

“Ini juga penting, jangan sampai yang masuk judul yang gede-gede yang kecil ditinggal. Ini saya ingat lagi urusan cangkul, cangkul lokal dimasukkan ke e-katalog harganya separuh lebih murah dari yang impor, ini kalau enggak ngambil dari sini ya kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

UMKM, tegas Presiden, juga harus banyak dilibatkan dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di sektor konstruksi, di sekotor otomotif, di sektor telekomunikasi.

“Libatkan mereka yang kecil-kecil ini. Produk-produk UMKM juga berikan ruang untuk masuk dan disiapkan ke-5 destinasi wisata baru, disiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang. Sehingga saat barang itu jadi mereka sudah bisa masuk,” pinta Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggarannya Rp190 Triliun, Presiden Jokowi: Penyaluran KUR Harus Berdampak Signifikan Bagi UMKM

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah akan meningkatkan anggaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi Rp190 triliun dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7% diturunkan menjadi 6%.

“Dengan angka yang sangat besar ini, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Dengan plafon KUR yang semakin besar, Presiden mengingatkan, jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi, karena penyalurannya tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif, karena laporan yang diterimanya, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan.

“Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian, dan untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada,” tegas Presiden.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah, menurut Presiden, juga baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga masih rendah.

“Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha-usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” tutur Presiden seraya menunjuk contoh, misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau ditawakan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi: Pemerintah Masih Mempertimbangkan

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, undang-undangnya (UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red) sendiri belum berjalan.

“Kalau nanti sudah komplet, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Presiden memberi contoh, yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi, menurut Presiden, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi itu tidak terjadi.

Yang kedua, lanjut Presiden, hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Ia menegaskan, jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya.

“Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya.

Yang ketiga, Presiden berharap ada fokus. Jangan semuanya dikerjain, enggak akan menyelesaikan masalah. “Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terang Presiden.

Sementara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Presiden mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, menurut Presiden, setelah harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu.

Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkap, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana, sistemnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, dirinya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut, baik mengenai pembangunan sistem, perbaikan sistem. Baik mengenai hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik.

Mengenai fokus itu, Presiden Jokowi menjelaskan, apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya.

“Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya.

Soal Hukuman Mati

Sebelumnya menjawab wartawan mengenai hukuman mati bagi koruptor yang tidak sempat dijawabnya saat berdialog dengan siswa-siswi SMKN 57 Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan, Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana tipikor itu dimasukan.

“Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” kata Presiden seraya menambahkan kalau dikehendaki masyarakat pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif.

 

Yuch

Baca Selengkapnya