Beri Kuliah Umum, Sekjen DPR Ajak Civitas Akademika USK Teladani Sejarah Aceh Hadapi Tantangan Masa Depan
Banda Aceh – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan kuliah umum dengan judul “Peluang dan Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Rakyat Aceh di Era Tatanan Dunia Baru” di hadapan Rektor, Civitas Akademika, dan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Dalam kesempatan itu Indra mengajak civitas akademika USK untuk bisa mawas diri sekaligus instrospeksi.
“Yakni sejauh mana kemampuan mempelajari, menggali, dan meneladani sejarah dan peradaban masyarakat Aceh di masa lalu, membahas dan menganalisa kemajuan dan tantangan yang dihadapi di masa kini. Dengan basis masa lalu dan masa kini tersebut kita dapat melakukan proyeksi kemajuan Aceh di masa yang akan datang,” tutur Indra saat memberikan kuliah umum di Aceh, Rabu (11/5/2022).
Ia menyampaikan, berdasarkan sejarah, Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang dari penjuru dunia, dan semakin menonjol perdagangannya saat era Islam masuk ke kawasan itu. Sementara pada abad modern inu, tambah Indra, pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2021.
Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada sisi lain, keberhasilan program vaksinasi massal dan vaksin booster tahap ketiga juga diperkirakan akan mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat Aceh dalam menggerakan roda perekonomian.
“Harus diakui, ketidakpastian ekonomi karena pandemi diperkirakan masih berlanjut dan masih menjadi faktor penghambat pemulihan ekonomi. Hal tersebut juga diperkirakan menjadi salah satu hambatan perbaikan angka kemiskinan di Aceh,” paparnya. Ia menegaskan, menjadi tugas bersama untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang tenteram, senang, sehat sentosa serta sejahtera.
Ia pun berpendapat, perlu ditingkatkan kebijakan lain yang berbasis pada mata pencaharian besar mayoritas masyarakat Aceh. Dalam wujud yang nyata, sektor pertanian Aceh “jumping” ke sektor perdagangan tanpa melalui tahap pengolahan non-migas.
“Untuk itu DPR RI berupaya menyusun revisi UU tentang Pemerintahan Aceh sebagai sebuah solusi atas tantangan yang saat ini dihadapi. Saya selaku Sekretaris Jenderal DPR RI menilai perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh bukan hanya melalui kerangka regulasi saja. Ada peluang lainnya yang dapat dimaksimalkan oleh rakyat Aceh dan tentunya membutuhkan peran serta institusi pendidikan pada umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas SDM,” tandasnya.
Indra menyampaikan, harus diakui bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah di mana saat ini kita sedang menghadapi tatanan dunia baru yang beragam di depan mata. Setiap negara berbenah dengan memperkuat digitalisasi di berbagai bidang, baik sektor ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Tentunya kemajuan zaman di setiap era kehidupan memiliki dampak positif dan negatif.
“Sebagai orang yang lahir dan berasal dari tanah Aceh, saya sangat mengharapkan Aceh dapat mengejar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dapat menghadapi era tatanan dunia baru ini dengan baik. Namun demikian, perubahan dan kecepatan kita beradaptasi jangan sampai melunturkan sifat kekhasan yang dimiliki oleh Aceh yakni soal keteguhan pada ajaran-ajaran Agama Islam terutama kepatuhannya menjalankan segala syariat Islam,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
