Connect with us
Parlemen

BPJS Kesehatan Diminta Menjelaskan Dana Kapitasi Sebesar Rp1,9 Triliun

Dana Kapitasi
BPJS Kesehatan diminta menjelaskan dana kapitasi senilai Rp1,9 triliun yang mengendap(Foto: Istimewa)

JakartaBPK beberapa waktu lalu menemukan adanya pengendapan dana kapitasi di puskesmas dan klinik mitra BPJS Kesehatan, sebesar Rp1,9 triliun, pada periode tahun 2018. BPJS Kesehatan diminta menjelaskannya.

Untuk itu, terkait pengendapan dana kapitasi itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta penjelasan kepada BPJS Kesehatan, puskesmas, dan klinik mitra BPJS Kesehatan.

Selain itu, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkes, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan BPJS Kesehatan. Instansi-instansi tersebut, diminta untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi anggaran dalam setiap program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Serta duduk bersama mencari solusi. Agar dana kapitasi di tahun-tahun berikutnya, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Dan tidak ada lagi pengendapan,” tutur Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dalam keterangan persnya yang diterima Fakta.News, pada Senin (4/2/2019).

Kemudian Bamsoet juga mendorong Kemenkes meningkatkan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan, puskesmas, dan klinik yang menerima dana kapitasi. Dengan begitu, dapat menjalankan program-program peningkatan kesehatan masyarakat. Hal itu, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Baca Juga:

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Real Count KPU Pagi Ini: Jokowi 54,89%, Prabowo 45,11%

Oleh

Fakta News
real count

Jakarta – Hingga Selasa (23/4/2019), Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin masih mengungguli Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Data tersebut merujuk pada real count yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merujuk pada situs resmi pemilu2019.kpu.go.id, suara real count yang masuk 18,8 persen atau memuat 153.624 dari 813.350 total tempat pemungutan suara (TPS).

Dari jumlah suara yang sudah masuk itu, Jokowi-Ma’ruf unggul dengan persentase 54,89 persen atau 15.972.166 suara. Sementara itu pasangan Prabowo-Sandiaga dengan 45,11 persen atau 13.128.406 suara.

Situng merupakan sistem penghitungan resmi KPU yang disiarkan secara online di laman pemilu2019.kpu.go.id. Penghitungan dilakukan menggunakan hasil pindai form C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. Meski hasil di situs itu resmi, tetapi hasil akhir yang ditetapkan KPU berdasarkan rekapitulasi fisik berjenjang.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Soal Utus Luhut Temui Prabowo, Jokowi: Demi Kebaikan Bangsa

Oleh

Fakta News
kebaikan bangsa
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara alasan mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, untuk menemui sang rivalnya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Ia mengatakan pertemuan bertujuan untuk kebaikan bangsa.

“Tujuannya untuk kebaikan bangsa ini,” kata Jokowi di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Jokowi menuturkan, dirinya mempunyai pesan khusus yang akan disampaikan kepada Prabowo melalui Luhut. Namun, dirinya enggan menyampaikan isi pesan tersebut.

“Ya, ada (pesan khusus) tapi engga perlu saya sampaikan,” kata Jokowi.

Jokowi sendiri mengakui belum membuat rencana untuk menemui langsung Prabowo. Ia mengatakan, setelah Luhut bertemu Prabowo, baru giliran dirinya merencanakan pertemuan dengan sesama peseta Pilpres 2019.

“Belum, (Luhut) ketemu saja belum. Belum, belum, saya kan mengutus dalam rangka itu,” tuturnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Dosen UGM: Bahayakan Persatuan Bangsa, Politik Identitas Harus Dikikis Habis

Oleh

Fakta News
Dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Achmad Munjid (Foto: ugm.ac.id)

Jakarta – Politik identitas dinilai masih menguat perpolitikan Indonesia, tak hanya itu juga mengancam persatuan bangsa. Oleh sebab itu politik identitas masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia pascapemilu 2019 dan harus dikikis.

Hal ini disampaikan Dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Achmad Munjid di Yogyakarta, Senin (22/4/2019).

Munjid menjelaskan bahwa berdasar data lembaga survei Indikator Politik Indonesia, politik identitas masih sangat kuat mendominasi perpolitikan nasional. Dia mengatakan, dari data tersebut pemilih muslim 49 persen memilih pasangan 01 atau Jokowi – Ma’ruf. Sedangkan 51 persen memilih 02 atau Prabowo-Sandi. Pemilih yang non-muslim, 97 persen memilih Jokowi, dan hanya 3 persen pilih Prabowo.

“Dari identitas kesukuan, suku Jawa 65 persen memilih Jokowi dan 35 persen memilih Prabowo. Suku yang identitas Islamnya kuat memenangkan Prabowo. Begitu juga TPS di negara Islam, yang menang juga Prabowo,” papar Munjid.

“Selain itu, daerah yang memiliki tradisi dan ideologi masa lalu seperti Masyumi, juga memenangkan Prabowo. Artinya politik identitas masih sangat kuat,” imbuhnya.

Munjid juga mengungkapkan, politik identitas ini harus dikikis. Dalam keberagaman Indonesia, politik identitas tidak boleh terjadi karena risikonya sangat besar.

“Itu ibarat mencampur minyak dengan api. Tinggal menunggu waktu akan terjadi sesuatu,” kata tokoh Nahdlatul Ulama ini,” ujar Doktor alumnus Temple University Amerika Serikat itu.

Baca Selengkapnya