Connect with us
Parlemen

Koperasi DPR Berikan Pinjaman Nol Persen

Pinjaman Nol Persen
Ilustrasi Koperasi DPR(Foto: Istimewa)

Jakarta – Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI telah melakukan banyak hal pada bidang organisasi, diantaranya adalah pendidikan koperasi, studi banding penambahan anggota koperasi, serta menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan koperasi. Ketua Pengurus Koperasi Setjen dan BK DPR RI Mohammad Djazuli menambahkan, dari segi benefit pihaknya juga membuat peraturan pinjaman nol persen.

“Kami juga membuat penurunan jasa pinjaman sampai dengan 0,5 persen, peningkatan pagu pinjaman sampai dengan Rp 400 juta, serta kecepatan pinjaman dalam waktu satu hari,” ucap Djazuli saat menyampaikan laporan pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI ke 33 Tahun Buku 2018 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta (15/4/2019).

Dikatakannya, pengurus Koperasi Pegawai Setjen dan BK DPR RI juga melakukan tax planning perencanaan pembayaran pajak, yang artinya benefit untuk anggota antara lain adalah peningkatan voucher ulang tahun menjadi Rp 419 juta, paket lebaran sebesar Rp 738 juta, simpanan pensiun Rp 687 juta, dan tali asih pensiun sebesar Rp 375 juta.

Kemudian, bantuan sosial KORPRI senilai Rp 150 juta, seragam olahraga Rp 277 juta, dan simpanan anggota perralihan dari asuransi kesehatan sebesar Rp 720 juta. “Jumlah totalnya Rp 3,357 miliar yang kami bagikan kepada seluruh anggota. Semua adalah demi kesejahteraan anggota, meskipun hal itu akan mengurangi sisa hasil usaha (SHU) tahun 2018,” tandasnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Silaturahmi Tak Ingin Putus, Jokowi Berharap Segera Bertemu Prabowo

Oleh

Fakta News
jokowi berharap segera bertemu prabowo
Paslon 01 dan 02 saat acara deklarasi pemilu damai(istimewa)

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ingin segera bertemu dengan rivalnya Prabowo Subianto. Hal tersebut dinilainya sebagai cara meredam tensi yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kalau saya semakin cepat bisa bertemu semakin baik saya sudah mengutus seseorang untuk meminta kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk bisa bertemu,” tutur Jokowi dalam acara televisi ‘Live Event Pemilu 2019’ di Stasiun Metro TV, Kamis (18/4/19).

Jokowi menilai peretemuannya dengan Prabowo dapat memberi contoh dan kesan mendalam kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah berulang kali menyampaikan rasa silaturahmi dan persaudaraannya pada setiap acara debat capres.

Jokowi tidak ingin kontes pemilihan Presiden membuat silaturahmi antara dirinya dengan rival terputus. Ia menilai hal ini dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia yang mendapatkan pujian lantaran sukses menggelar pemilu serentak untuk pertama kalinya.

“Selalu saya sampaikan karena sekali lagi pemilu dalam rangka sebuah proses demokrasi dan negara sebesar Indonesia ini menjadi sorotan negara-negara lain,” tuturnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Setjen dan BK DPR Harus Dukung Implementasi Reformasi Fungsi Dewan

Oleh

Fakta News
Reformasi Fungsi Dewan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar(Foto: Istimewa)

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dalam mengimplementasikan reformasi fungsi dewan, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Dimana lembagai ini berperan sebagai supporting system terutama dalam mewujudkan konsep parlemen modern.

“DPR ini juga dituntut memiliki fungsi berfikir, maka supporting systemnya (Kesetjenan, Red) sebagai fasilitator dari fungsi berfikir itu juga harus kuat. Jadi Kesetjenan juga akan di reformasi,” kata Indra usai memberi sambutan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi DPR’ di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2019).

Indra menginginkan kedepan harus ada suatu pemikiran tentang reformasi kedewanan serta ada aturan atau undang-undang yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi kerja dewan dan supporting system di dalamnya, demi mewujudkan kemandirian kelembagaan.

“Kemandirian menyeluruh pada suppporting system, kemandirian SDM-nya, kemandirian anggaran serta nanti ada aturan yang menyangkut kewenangan dewan. Memang ini masih luas dan masih terlalu lebar. Kedepan, aturan-aturan ini harus kita tuangkan dalam UU yang lebih detail dan rinci supaya reformasi ini lebih jelas arahnya,” tambah Indra.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Ancam Kerahkan Massa, Komnas HAM: Amien Rais Harus Hargai Hukum yang Berlaku

Oleh

Fakta News
Ancaman Amien Rais
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (ist)

Jakarta – Ancaman pengerahan massa yang akan dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ditanggapi serius oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam Amien Rais menempuh jalur hukum jika menemukan indikasi kecurangan. Anam menegaskan penggerakan massa dinilai akan mencoreng hukum Indonesia.

“Siapapun yang merasa dicurangi, menemukan pelanggaran, yang merasa tidak nyaman dan lain sebagainya silakan menggunakan mekanisme yang ada,” kata Anam di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Meskipun Amien Rais dinilai populer dan banyak pendukungnya, Anam mengaku tak ambil peduli. Menurutnya sebagai warga negara Indonesia, Amien harus menghargai proses hukum yang berlaku saat ini.

“Siapapun dia mau masyarakat biasa maupun tokoh politik gunakan peraturan yang berlaku. Karena proses kemarin tidak hanya melibatkan elite politik tapi juga seluruh masyarakat,” tegas Anam.

Tak hanya itu, Anam juga mengimbau masyarakat melaporkan indikasi kecurangan kepada pihak yang berwenang. Seluruh masyarakat berhak melaporkan dugaan kecurangan, tak cuma elite politik.

“Yang punya hak untuk melakukan komplain bukan hanya elit politik tapi masyarakat. Mekanisme hukum kita seperti itu, siapapun silahkan saja,” ujar Anam.

Baca Selengkapnya