Dorong Produktivitas Hasil Pertanian, Pemerintah Dukung Modernisasi Taksi Alat dan Mesin Pertanian Melalui Penyaluran KUR
Jakarta – Penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terlebih lagi untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial yang terjadi pada saat ini. Pemerintah juga secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas hasil pertanian melalui mekanisme modernisasi taksi alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Guna mendukung mekanisme penyediaan Alsintan yang memadai, Pemerintah terus mendorong peningkatan fasilitas pembiayaan bagi petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas dengan Perbankan guna membahas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Taksi Alat dan Mesin Pertanian, Selasa (18/10/2022).
“Upaya yang dapat mendorong ke arah tersebut salah satunya melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian khususnya taksi alat dan mesin pertanian melalui program Kredit Usaha Rakyat,” ujar Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/subsidi marjin sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian, sehingga petani dapat menggunakan fasilitas KUR untuk melakukan penyediaan Alsintan dengan bunga sebesar 3% per tahun.
Penyaluran KUR pada tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan mencapai 42% (yoy) menjadi Rp281,9 triliun atau 98,9% dari target sebesar Rp285 triliun dan diberikan kepada 7,28 juta debitur. Pertumbuhan KUR tersebut jauh di atas pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 5,2% atau pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sebesar 3,67% pada tahun 2021.
Lebih lanjut, dalam rapat tersebut turut dibahas mengenai capaian penyaluran KUR tahun 2022 yang juga menunjukkan peningkatan. Hingga tanggal 30 September, KUR tercatat telah disalurkan kepada 5,65 juta debitur dengan realisasi sebesar Rp270,59 triliun atau 72,51% dari target sebesar Rp373,17 triliun.
Total outstanding KUR hingga per 30 September 2022 mencapai sebesar Rp442 triliun dan telah diberikan kepada 37,82 juta debitur, dengan Non-Performing Loan (NPL) pada bulan Agustus 2022 sebesar 1,27%. Selanjutnya, berdasarkan jenis pembiayaan, penyaluran KUR tahun 2022 tersebut dilakukan untuk KUR Super Mikro sebesar 1,78%, KUR Mikro sebesar 65,79%, KUR Kecil sebesar 32,43%, dan KUR Penempatan PMI sebesar 0,0071%.
Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya jumlah debitur dan tumbuhnya sektor pertanian, penyaluran KUR Pertanian juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, penyaluran KUR Pertanian meningkat sebesar 45,9% (yoy) menjadi Rp84,5 triliun dengan total debitur sebanyak 2,5 juta orang. Sedangkan untuk penyaluran KUR Pertanian hingga 30 September 2022 telah terealisasi sebesar Rp84,5 triliun dan diberikan kepada 2,1 juta debitur, dengan NPL yang relatif rendah sebesar 0,82% dan posisi outstanding sebesar Rp120,5 triliun.
Berdasarkan data penyaluran KUR Pertanian yang telah terealisasi tersebut, secara keseluruhan KUR yang diberikan khusus untuk penyediaan Alsintan masih relatif kecil sehingga perlu untuk terus didorong. Berdasarkan data 5 Penyalur KUR, realisasi KUR taksi Alsintan per September 2022 tercatat sebesar Rp66,86 miliar yang diberikan kepada 272 debitur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi I Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Direktur UMKM BRI, SEVP Micro Banking Mandiri, Direktur NWS BNI, Direktur Komersial dan UMKM BJB, Direktur Bisnis, Dana Jasa, dan UMKM BPD Jateng, Department Head KUR dan Program Micro BSI, serta Perwakilan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Perwakilan Perhimpunan Bank Umum Nasional.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
