Dorong Naik Kelas, Ganjar Buka “Bootcamp” 150 Pelaku UMKM Desa se-Jateng
Jakarta – Sekitar 150 orang yang terdiri dari 100 pelaku UMKM dari desa di seluruh Jawa Tengah dan 50 pemuda penggerak ekonomi, terpilih mengikuti bootcamp Gerakan Akar Digital Indonesia, yang digelar di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pelatihan tersebut menjadi cara untuk mengedukasi, sehingga UMKM di provinsi ini dapat naik kelas.
“Ini cara kita mengedukasi mereka sehingga kalaulah UKM kita itu mau berkembang, jadi harus naik kelas. Tadi sudah disampaikan cara jualan online seperti apa, kredibilitas diuji, pemesan itu harus bisa mendapatkan pesanannya sesuai dengan yang diharapkan dengan waktu yang oke. Maka tadi terima kasih, mereka sudah diajari memotret, memfoto produknya, diajari bagaimana on board, bagaimana packaging, bagaimana me-manage. Saya kira mereka perlu tahu. Itu yang paling penting,” kata Ganjar, seusai membuka acara bootcamp Gerakan Akar Digital Indonesia, Selasa (20/9/2022).
Ganjar menjelaskan, pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM juga terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Ruang-ruang yang menjadi meeting point untuk berbagi pengalaman dan belajar tentang digital marketing, seperti Hetero Space, juga telah disediakan. Tinggal kemauan dari pelaku UMKM untuk mengaksesnya.
“Harus berlatih terus. Kita punya Hetero Space, punya Dinas Koperasi UMKM, mereka itu mendampingi dengan gaya kekinian. Mereka bisa chatting melalui medsos, datang, ketemu, kopi darat, bisa bareng-bareng, dan kita keliling-keliling. Kita punya di Semarang, di Solo, sekarang lagi dibangun di Banyumas. Dan nanti kita siapkan di Pantura agar itu menjadi meeting point mereka,” jelasnya.
Ditambahkan, berdasarkan pengalaman yang didapat dari pertemuan-pertemuan dengan pelaku UMKM, masalah pertama yang dihadapi para pelaku, adalah product knowledge. Hal ini terkait apakah produk mereka bagus atau tidak. Menurut Ganjar, itu membutuhkan penilaian yang adil dan objektif.
“Makanya tadi saya tes, menurutmu produkmu bagus apa enggak, ayo dinilai, harus fair. Apakah ini bagus, ini nggak bagus, harus berani ngomong, berani koreksi untuk bercermin,” ujar Ganjar, yang sempat berdialog dengan peserta mengenai produk masing-masing.
Masalah berikutnya, adalah permodalan. Untuk hal ini, pemprov telah mencoba membuka dan mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM. Perbankan digandeng untuk dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah, agar dapat menyelesaikan masalah ini. Termasuk menggandeng Baznas dan CSR, untuk memberikan pelatihan dan akses modal.
“Terakhir, ini tidak boleh ditinggalkan, harus ada yang mendampingi. Kalau kemudian yang nggak ngerti ya didampingi. Kenapa produk saya nggak laku, kan mereka ngerti. Jangan-jangan ada yang kurang dari yang kalian punya. Inilah pendampingan yang mesti diberikan,” katanya.
Untuk pengembangan digital marketing ini, Ganjar juga menggandeng anak-anak muda melalui Hetero Space. Anak-anak muda ini memiliki kreativitas dan dapat memberikan review produk dengan sangat bagus.
“Tadi juga ada masukan dari Lazada agar penjual atau pelaku UMKM memperhatikan betul produk yang dijual di marketplace. Jangan sampai pembeli atau konsumen kecewa ketika sudah menerima barang. Juga jangan sampai telat kirim. Inilah peran swasta, apalagi yang sudah memiliki pasar,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Lazada, Ferry Kusnowo, mengatakan, perkembangan penjual yang masuk ke marketplace Lazada dalam setahun terakhir, meningkat pesat. Peningkatan terbesar justru terjadi saat pandemi, di mana orang-orang banyak melakukan jual beli secara online.
“Tapi masih perlu ditingkatkan. Dari data kami permintaan konsumen dari Jawa Tengah itu sangat tinggi, tetapi baru sekitar 15 persen seller dari Jawa Tengah yang mampu memenuhi kebutuhan itu. Sisanya sekitar 85 persen masih dipenuhi oleh seller dari luar Jawa Tengah,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
