Dokter Reisa: Keberhasilan Melawan Pandemi COVID-19 adalah Kebersamaan Masyarakat Taati Protokol Kesehatan
Jakarta – Seluruh dunia sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan yang kemudian berdampak ke berbagai sektor. Lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia mengalami pandemi yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Kunci melawan pandemi yakni kebersamaan.
Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Dokter Reisa Broto Asmoro menyampaikan bahwa virus ini dapat dikalahkan apabila masyarakat saling bahu membahu, saling mengingatkan dan bersama-sama melihat pandemi sebagai sesuatu yang serius.
Hal tersebut disampaikan Dokter Reisa saat mengutip Direktur Eksekutif Emergensi WHO Dokter Michael Ryan dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Jumat (26/6).
Dokter Reisa menegaskan bahwa keberhasilan untuk memutus rantai dan angka penularan virus SARS-CoV-2 adalah kebersamaan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan.
“Para kepala daerah dari provinsi yang berhasil menekan angka penularan menyatakan bahwa masyarakatlah yang menjadi pahlawan mereka. Aceh, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kota Tegal, dan Kabupaten Sleman hanyalah sebagian dari semua yang dari seluruh provinsi dan juga kota yang berhasil menekan pertumbuhan angka positif COVID-19 dengan kedisiplinan masyrakat mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.
Dokter Reisa mengatakan bahwa protokol kesehatan mudah dilaksanakan jika bersama-sama melaksanakannya. Tanpa kebersamaan, upaya yang dilaksanakan tidak ada gunanya.
“Tanpa pelaksanaan (protokol kesehatan) yang baik, benar dan kompak, ya tidak ada gunanya. Maka kita harus bersama-sama, sekaligus pada saat yang bersamaan menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya protokol kesehatan ini mudah dilaksanakan apabila kita tidak sendirian melaksanakannya,” tegas Dokter Reisa.
Dokter Reisa kembali mengingatkan masyrakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, seperti menjaga jarak 1 sampai 2 meter dari orang lain dan orang lain harus melakukan hal yang sama.
Gunakan masker di ruang publik tapi jangan hanya 1 hingga 2 orang saja, tapi semua yang ada dalam satu ruangan harus menggunakan masker. Dokter Reisa juga menambahkan bahwa jika masih banyak yang belum mau menggunakan masker, maka Indonesia tidak akan bisa memutus penularan COVID-19.
“Kalau sebanyak 70 persen penduduk belum mau menggunakan masker, maka kita tidak akan berhasil memutus penularan COVID-19 ini,” tambahnya.
Dokter Reisa mengungkapkan kekuatan dari bangsa Indonesia yaitu gotong royong dan solidaritas. Kekompakan semua pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, para relawan, organisasi masyarakat serta TNI Polri juga turut memastikan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan kebersamaan dan kekompakan.
Dokter Reisa juga mengajak masyarakat yang telah berhasil menekan angka penularan untuk mempertahankannya dan menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya yang masih berjuang dalam menekan angka penularan COVID-19.
“Bagi kelompok masyarakat yang sudah berhasil menekan angka penularan, pertahankan prestasi dan tentunya kesehatan. Itu artinya saudara-saudari siap menjadi masyarakat yang produktif dan aman COVID-19, dan terus berikan semangat bagi saudara-saudari kita yang masih berjuang karena keberhasilan Anda menjadi inspirasi dan motivasi bagi wilayah lain. Saat bersama, kita pasti bisa,” pungkas Dokter Reisa.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
