Connect with us

Diskusi Komunitas Ngobrol Pintar Bahas Peran CSR BUMN dalam Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional

Surabaya – Komisaris Utama PTPN XI Osmar Tanjung menyampaikan bahwa CSR BUMN mempunyai peran penting dalam agenda pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, selama ini prioritas CSR BUMN menyasar pada program pemerintah daerah dan juga UMKM.

“Memahami konteks CSR BUMN harus dipahami bahwa secara umum BUMN lebih memprioritaskan agenda csr pada program pemerintah daerah,” papar Osmar.

Lalu yang kedua, lanjutnya adalah kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Prioritas kedua ini dikaitkan dengan evaluasi kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh yang dilakukan oleh PTPN XI.

“Temuan khas dari kondisi krisis ekonomi saat pandemi, UKM dan UMKM memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi situasi krisis, maka dari itu PTPN XI akan mensupport kegiatan tersebut,” jelas Osmar yang juga mantan Komisaris PTPN IV.

Hal ini disampaikan Osmar dalam acara diskusi publik dengan tema “Peran CSR BUMN dalam Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan oleh Komunitas Ngobrol Pintar di Surabaya, Minggu (9/1/2022).

Menurut Koordinator Panitia Aven Januar, kegiatan Ngobrol Pintar kali ini diselenggarakan di cafe historisma di Jl Bratang Binangun no 17 Surabaya, diikuti 15 lembaga pendamping masyarakat dan juga ada 4 eks elemen pendukung Jokowi di Jawa Timur.

Selain Osmar hadir juga Ermawan Wibisono- Komisaris PT Angkasa Pura Property, Fuad Benardi-Ketua Gerakan Karang Taruna Kota Surabaya dan Henky Kurnadi anggota DPR RI Periode 2014-2019. Dengan didampingi Host Edward Dewaruci – advokat senior Surabaya.

“Acara ini juga menggandeng dan didukung oleh Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jatim dan PT. Perkebunan Nusantara XI,” kata Aven.

Sementara itu Komisaris PT Angkasa Pura Property Ermawan Wibisono  memaparkan secara jelas bahwa konsepsi dasar CSR dan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.

“BUMN sebagai persero akan fokus pada pola hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai dan budaya masyarakat setempat,” jelas Ermawan yang juga arek suroboyo lulusan ITS ini.

Ermawan juga menekankan alas hukum tentang CSR, yakni PP 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan PerMenSos No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

“PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Alumni ITS sekaligus Unair ini juga merinci mengenai jenis CSR. Pertama untuk Rehabilitasi Alam, yakni reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, penanaman bakau, dan sebagainya. Kedua untuk Pengolahan Limbah Berwawasan Lingkungan, seperti meminimalisasi toksisitas limbah, saat dibuang tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.

“Selanjutnya Filantropi, yakni aktivitas kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan melalui penggalangan dana melalui donasi, membuka kampung wirausaha, bantuan dana UMKM, dan sebagainya. Keempat Penggunaan Sumber Energi Terbarukan, memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti angin, air, uap alam, dan tenaga surya, serta ikut melestarikan sumber daya terancam punah,” urai Ermawan.

Ermawan melanjutkan, yang kelima Budaya Kerja Ramah SDM dengan menciptakan budaya kerja yang ramah bagi SDM, tidak selalu mengenai materi, bisa berupa penanaman nilai dan sikap sehingga SDM memiliki karakter yang baik. Keenam, kegiatan Volunteering, dengan melakukan aktifitas volunteering atau kerelawanan, baik rutin atau insidental serta penerjunan tenaga relawan ketika bencana.

“Terakhir Pemberdayaan Ekonomi Karyawan, dengan membentuk koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, bantuan pendanaan,” tuturnya.

Ermawan mencontohkan implementasi CSR dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT. Petrokimia Gresik melalui Program Pertanian Berkelanjutan Tahap I ”Kebun KPN” di Wonorejo, dengan melibatkan Yayasan Jembatan Nawacita. Tim untuk menjalankan budidaya Porang sebagai komoditas yang mempunyai manfaat sebagai bahan baku kosmetik, lem, dan jelly. Juga sebagai bahan pangan rendah kalori dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Pasar Export komuditas Porang sangat luas, menjangkau China, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, Eropa dan sebagainya. Dengan implementasi CSR yang bisa menggerakkan pertanian, ekonomi dan SDM ini, maka kemanfaatannya dapat terlihat secara nyata dan dapat dicontoh oleh kelompok masyarakat lainnya.” imbuh Ermawan yang juga Korwil KAPT Jatim ini.

Pada kesempatan ketiga, Fuad Benardi mengatakan, gerakan pemuda yang sinergis dalam Karang Taruna sudah memiliki kemajuan yang jauh dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

“Karang Taruna di Kota Surabaya sudah pada tahapan melakukan inisiasi pengembangan diri dan kualitas kepemudaan dalam menjawab tantangan dan inovasi jaman, ada beberapa inovasi Kartar Surabaya diantaranya adalah pengelolaan limbah minyak jelantah untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi pemuda surabaya” jelas putra sulung Mensos Risma ini.

Fuad menambahkan, keterkaitannya dengan CSR BUMN, bahwa kedepan kegiatan perekonomian pemuda karang taruna akan bersinergis dengan beberapa BUMN. Saat ini, Kartar Surabaya pada tahap peningkatan kualitas produk-produk UMKM yang dikelolanya.

Terakhir, Henky Kurniadi mantan anggota DPR RI 2014 -2019 banyak menyoroti persoalan ekonomi pasca-pandemi. Khususnya mengenai fasilitasi pemerintah pusat.

Menurutnya, BUMN dan pemerintah daerah untuk segera memberikan dukungan materiil pada sektor ekonomi masyarakat.

“Para pemilik usaha baik skala besar, maupun menengah masih menunggu keseriusan pemerintah dalam mensupport segala kegiatan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi masyarakat bawah bergerak maka ekonomi diatasnya pun juga akan bergerak,” pungkas Henky Kurniadi.

Sebelum acara ditutup, dibuka kesempatan sesi tanggapan dan diskusi. Dany, perwakilan dari PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) menyampaikan bahwa mereka tidak mau dikasihani, hanya ingin diberikan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Mereka yang menjalankan usaha pernak-pernik dan souvenir, pijat, serta pemain musik memiliki kapasitas dan kemampuan.

“Apabila diberikan kesempatan dan kepercayaan, mereka mampu. Merekapun banyak yang bisa menempuh pendidikan tinggi baik S1 maupun S2. Stigma harus dihilangkan, penghargaan dan kesertaan harus dikedepankan,” ujarnya.

Radian Jadid, Sekretaris KAPT Jatim memaparkan bahwa kondisidi lapangan, para pelaku UMKM selama ini sangat ulet dan terbukti mampu survive dalam beragam kondisi, termasuk saat krismon maupun saat pandemi covid-19. Merekalah kontributor riil perekonomian Indonesia.

Permodalanpun sebenarnya tidak butuh banyak, namun belum bisa mengakses dunia perbankan. Yang ada justru memakai jasa bank patikelir atau ”bank titil” yang terkenal  sangat mencekik, itu pun mereka masih bisa bertahan. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

“Keberpihakan BUMN, PT dan pemegang CSR adalah kunci utama, untuk selanjutnya disosialisasikan dan dibantu aksesnya. Karang Taruna bisa memfungsikan sebagai fasilitator dan pemberdaya, mengorganisir potensi UMKM yang ada untuk memperoleh kesempatan, kesetaraan dan maju bersama.” pungkas Jadid.

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024

Oleh

Fakta News
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto : DPR RI

Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.

Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.

“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.

Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.

“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata

Oleh

Fakta News
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024). Foto: DPR RI

Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.

“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).

Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.

Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran,  siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.

Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan  konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan.  LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy

Oleh

Fakta News
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: DPR RI

Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.

“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.

“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.

Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.

“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.

Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.

“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.

Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.

Baca Selengkapnya