Diskusi Komunitas Ngobrol Pintar Bahas Peran CSR BUMN dalam Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional
Surabaya – Komisaris Utama PTPN XI Osmar Tanjung menyampaikan bahwa CSR BUMN mempunyai peran penting dalam agenda pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, selama ini prioritas CSR BUMN menyasar pada program pemerintah daerah dan juga UMKM.
“Memahami konteks CSR BUMN harus dipahami bahwa secara umum BUMN lebih memprioritaskan agenda csr pada program pemerintah daerah,” papar Osmar.
Lalu yang kedua, lanjutnya adalah kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Prioritas kedua ini dikaitkan dengan evaluasi kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh yang dilakukan oleh PTPN XI.
“Temuan khas dari kondisi krisis ekonomi saat pandemi, UKM dan UMKM memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi situasi krisis, maka dari itu PTPN XI akan mensupport kegiatan tersebut,” jelas Osmar yang juga mantan Komisaris PTPN IV.
Hal ini disampaikan Osmar dalam acara diskusi publik dengan tema “Peran CSR BUMN dalam Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan oleh Komunitas Ngobrol Pintar di Surabaya, Minggu (9/1/2022).
Menurut Koordinator Panitia Aven Januar, kegiatan Ngobrol Pintar kali ini diselenggarakan di cafe historisma di Jl Bratang Binangun no 17 Surabaya, diikuti 15 lembaga pendamping masyarakat dan juga ada 4 eks elemen pendukung Jokowi di Jawa Timur.
Selain Osmar hadir juga Ermawan Wibisono- Komisaris PT Angkasa Pura Property, Fuad Benardi-Ketua Gerakan Karang Taruna Kota Surabaya dan Henky Kurnadi anggota DPR RI Periode 2014-2019. Dengan didampingi Host Edward Dewaruci – advokat senior Surabaya.
“Acara ini juga menggandeng dan didukung oleh Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jatim dan PT. Perkebunan Nusantara XI,” kata Aven.
Sementara itu Komisaris PT Angkasa Pura Property Ermawan Wibisono memaparkan secara jelas bahwa konsepsi dasar CSR dan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.
“BUMN sebagai persero akan fokus pada pola hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai dan budaya masyarakat setempat,” jelas Ermawan yang juga arek suroboyo lulusan ITS ini.
Ermawan juga menekankan alas hukum tentang CSR, yakni PP 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan PerMenSos No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
“PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Alumni ITS sekaligus Unair ini juga merinci mengenai jenis CSR. Pertama untuk Rehabilitasi Alam, yakni reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, penanaman bakau, dan sebagainya. Kedua untuk Pengolahan Limbah Berwawasan Lingkungan, seperti meminimalisasi toksisitas limbah, saat dibuang tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.
“Selanjutnya Filantropi, yakni aktivitas kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan melalui penggalangan dana melalui donasi, membuka kampung wirausaha, bantuan dana UMKM, dan sebagainya. Keempat Penggunaan Sumber Energi Terbarukan, memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti angin, air, uap alam, dan tenaga surya, serta ikut melestarikan sumber daya terancam punah,” urai Ermawan.
Ermawan melanjutkan, yang kelima Budaya Kerja Ramah SDM dengan menciptakan budaya kerja yang ramah bagi SDM, tidak selalu mengenai materi, bisa berupa penanaman nilai dan sikap sehingga SDM memiliki karakter yang baik. Keenam, kegiatan Volunteering, dengan melakukan aktifitas volunteering atau kerelawanan, baik rutin atau insidental serta penerjunan tenaga relawan ketika bencana.
“Terakhir Pemberdayaan Ekonomi Karyawan, dengan membentuk koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, bantuan pendanaan,” tuturnya.
Ermawan mencontohkan implementasi CSR dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT. Petrokimia Gresik melalui Program Pertanian Berkelanjutan Tahap I ”Kebun KPN” di Wonorejo, dengan melibatkan Yayasan Jembatan Nawacita. Tim untuk menjalankan budidaya Porang sebagai komoditas yang mempunyai manfaat sebagai bahan baku kosmetik, lem, dan jelly. Juga sebagai bahan pangan rendah kalori dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Pasar Export komuditas Porang sangat luas, menjangkau China, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, Eropa dan sebagainya. Dengan implementasi CSR yang bisa menggerakkan pertanian, ekonomi dan SDM ini, maka kemanfaatannya dapat terlihat secara nyata dan dapat dicontoh oleh kelompok masyarakat lainnya.” imbuh Ermawan yang juga Korwil KAPT Jatim ini.
Pada kesempatan ketiga, Fuad Benardi mengatakan, gerakan pemuda yang sinergis dalam Karang Taruna sudah memiliki kemajuan yang jauh dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
“Karang Taruna di Kota Surabaya sudah pada tahapan melakukan inisiasi pengembangan diri dan kualitas kepemudaan dalam menjawab tantangan dan inovasi jaman, ada beberapa inovasi Kartar Surabaya diantaranya adalah pengelolaan limbah minyak jelantah untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi pemuda surabaya” jelas putra sulung Mensos Risma ini.
Fuad menambahkan, keterkaitannya dengan CSR BUMN, bahwa kedepan kegiatan perekonomian pemuda karang taruna akan bersinergis dengan beberapa BUMN. Saat ini, Kartar Surabaya pada tahap peningkatan kualitas produk-produk UMKM yang dikelolanya.
Terakhir, Henky Kurniadi mantan anggota DPR RI 2014 -2019 banyak menyoroti persoalan ekonomi pasca-pandemi. Khususnya mengenai fasilitasi pemerintah pusat.
Menurutnya, BUMN dan pemerintah daerah untuk segera memberikan dukungan materiil pada sektor ekonomi masyarakat.
“Para pemilik usaha baik skala besar, maupun menengah masih menunggu keseriusan pemerintah dalam mensupport segala kegiatan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi masyarakat bawah bergerak maka ekonomi diatasnya pun juga akan bergerak,” pungkas Henky Kurniadi.
Sebelum acara ditutup, dibuka kesempatan sesi tanggapan dan diskusi. Dany, perwakilan dari PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) menyampaikan bahwa mereka tidak mau dikasihani, hanya ingin diberikan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Mereka yang menjalankan usaha pernak-pernik dan souvenir, pijat, serta pemain musik memiliki kapasitas dan kemampuan.
“Apabila diberikan kesempatan dan kepercayaan, mereka mampu. Merekapun banyak yang bisa menempuh pendidikan tinggi baik S1 maupun S2. Stigma harus dihilangkan, penghargaan dan kesertaan harus dikedepankan,” ujarnya.
Radian Jadid, Sekretaris KAPT Jatim memaparkan bahwa kondisidi lapangan, para pelaku UMKM selama ini sangat ulet dan terbukti mampu survive dalam beragam kondisi, termasuk saat krismon maupun saat pandemi covid-19. Merekalah kontributor riil perekonomian Indonesia.
Permodalanpun sebenarnya tidak butuh banyak, namun belum bisa mengakses dunia perbankan. Yang ada justru memakai jasa bank patikelir atau ”bank titil” yang terkenal sangat mencekik, itu pun mereka masih bisa bertahan. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian bersama.
“Keberpihakan BUMN, PT dan pemegang CSR adalah kunci utama, untuk selanjutnya disosialisasikan dan dibantu aksesnya. Karang Taruna bisa memfungsikan sebagai fasilitator dan pemberdaya, mengorganisir potensi UMKM yang ada untuk memperoleh kesempatan, kesetaraan dan maju bersama.” pungkas Jadid.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
