Connect with us

Washinton: Dukungan Multipihak Sangat Penting untuk Hadapi Badai Krisis Global

Ketua Umum Pengawal Pancasila Damai (PPD) Washinton P Situmorang

Jakarta – Di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini, krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 seperti ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan berpotensi menghantui negara-negara dunia. Bahkan sejumlah negara mulai merasakan goncangan perekonomian akibat dampak krisis global tersebut.

Ketua Umum Pengawal Pancasila Damai (PPD) Washinton P Situmorang mengatakan bahwa krisis global yang sedang terjadi harus diatasi bersama dengan semangat solidaritas. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak luar biasa yang mempersulit Indonesia menghadapi krisis global.

“Krisis global saat ini harus kita sikapi bersama, seluruh anak bangsa harus concern terhadap isu ini. Semangat solidaritas atau gotong royong yang selama ini terpinggirkan, harus kita munculkan lagi dalam menghadapi segala potensi yang membahayakan bangsa ini,” tegas Washinton dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11/2022).

Washinton menyebut kondisi dunia yang berubah cepat saat ini menimbulkan ‘perfect storm’ yang siap melumat tidak hanya perekonomian namun segala sektor kehidupan. Untuk itu segala potensi bangsa harus dioptimalkan mengantisipasi hal tersebut.

“Kita tidak boleh mengabaikan kondisi global saat ini, karena dunia telah berubah dengan cepat atau bisa disebut sebagai perfect storm yaitu krisis multidimensi yang cepat yang berubah sangat cepat. Kondisi ini harus kita bisa antisipasi dini semaksimal mungkin. Tantangan ekonomi global yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu atau sekelompok orang yang bertindak sendiri, diperlukan tindakan kolektif sesama anak bangsa,” ujar Washinton.

Untuk itu, Washinton meminta agar elit politik juga ikut prihatin dengan kondisi saat ini. Elit politik diminta jangan hanya sibuk sendiri tapi juga harus bahu membahu menyiapkan langkah antisipatif menghadapi tantangan tersebut. Gotong royong sebagai falsafah bangsa dan kearifan yang hampir ada diseluruh lapisan masyarakat harus dikedepankan.

“Tindakan kolektif ini juga harus didukung para elit politik, bukan hanya rakyat saja. Elit politik harus ikut prihatin juga, jangan hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Mari kita pikirkan sama-sama bagaimana solusinya. Ini demi kelangsungan bangsa dan negara,” tegas Washinton.

Washinton menyebut, tindakan antisipasi dini bisa dilakukan salah satunya dengan fokus di bidang ketahanan pangan. Menurutnya ketahanan pangan ini bisa ikut menjaga stabilitas ekonomi negara.

“Antisipasi dini mungkin bisa kita mulai dari perkuat ketahanan pangan nasional. Kita bisa buat lumbung pangan di tiap-tiap RW atau desa/kelurahan, atau konsep family farming di tiap keluarga. Pada masa Covid-19, PPD bersama organ relawan di Komite Penggerak Nawacita, pernah membangun 25 kampung siaga se-Jabodetabek dan total ada 32 didaerah lainnya. Dengan gotong royang yang berat terasa ringan,” paparnya.

Selain itu, menurut Washinton keterlibatan BUMN juga sangat diperlukan dalam ketahanan pangan nasional. Ia menilai Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN lebih baik dialihkan untuk ketahanan pangan karena sangat bermanfaat untuk kondisi saat ini.

“BUMN juga perlu dilibatkan dalam kondisi saat ini. CSR BUMN lebih baik diarahkan untuk ketahanan pangan nasional untuk rakyat. Daripada digunakan untuk membangun citra politik, lebih baik gunakan CSR BUMN untuk ketahanan pangan rakyat,” tegasnya.

“Karena,ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (food soveregnity) dan mandiri (food resilience),” imbuh Washinton.

Sekali lagi Washinton pun meminta dukungan semua pihak dalam menghadapi kondisi bangsa dan dunia saat ini. Ia berharap dengan dukungan segala potensi kekuatan bangsa, ancaman maupun dampak dari badai krisis tersebut dapat dihadapi bersama-sama dengan lebih mudah. Sesuai slogan yang diusung pemerintah tahun ini “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat”.

“Mari kita perkuat solidaritas atau gotong royong yang telah menjadi jati diri bansa ini. Upaya pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat jangan hanya jadi slogan semata, tetapi harus dapat diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan, dan diwujudkan dalam kolaborasi multipihak,” pungkas Washinton.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya