Connect with us

Washinton: Dukungan Multipihak Sangat Penting untuk Hadapi Badai Krisis Global

Ketua Umum Pengawal Pancasila Damai (PPD) Washinton P Situmorang

Jakarta – Di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini, krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 seperti ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan berpotensi menghantui negara-negara dunia. Bahkan sejumlah negara mulai merasakan goncangan perekonomian akibat dampak krisis global tersebut.

Ketua Umum Pengawal Pancasila Damai (PPD) Washinton P Situmorang mengatakan bahwa krisis global yang sedang terjadi harus diatasi bersama dengan semangat solidaritas. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak luar biasa yang mempersulit Indonesia menghadapi krisis global.

“Krisis global saat ini harus kita sikapi bersama, seluruh anak bangsa harus concern terhadap isu ini. Semangat solidaritas atau gotong royong yang selama ini terpinggirkan, harus kita munculkan lagi dalam menghadapi segala potensi yang membahayakan bangsa ini,” tegas Washinton dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/11/2022).

Washinton menyebut kondisi dunia yang berubah cepat saat ini menimbulkan ‘perfect storm’ yang siap melumat tidak hanya perekonomian namun segala sektor kehidupan. Untuk itu segala potensi bangsa harus dioptimalkan mengantisipasi hal tersebut.

“Kita tidak boleh mengabaikan kondisi global saat ini, karena dunia telah berubah dengan cepat atau bisa disebut sebagai perfect storm yaitu krisis multidimensi yang cepat yang berubah sangat cepat. Kondisi ini harus kita bisa antisipasi dini semaksimal mungkin. Tantangan ekonomi global yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu atau sekelompok orang yang bertindak sendiri, diperlukan tindakan kolektif sesama anak bangsa,” ujar Washinton.

Untuk itu, Washinton meminta agar elit politik juga ikut prihatin dengan kondisi saat ini. Elit politik diminta jangan hanya sibuk sendiri tapi juga harus bahu membahu menyiapkan langkah antisipatif menghadapi tantangan tersebut. Gotong royong sebagai falsafah bangsa dan kearifan yang hampir ada diseluruh lapisan masyarakat harus dikedepankan.

“Tindakan kolektif ini juga harus didukung para elit politik, bukan hanya rakyat saja. Elit politik harus ikut prihatin juga, jangan hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Mari kita pikirkan sama-sama bagaimana solusinya. Ini demi kelangsungan bangsa dan negara,” tegas Washinton.

Washinton menyebut, tindakan antisipasi dini bisa dilakukan salah satunya dengan fokus di bidang ketahanan pangan. Menurutnya ketahanan pangan ini bisa ikut menjaga stabilitas ekonomi negara.

“Antisipasi dini mungkin bisa kita mulai dari perkuat ketahanan pangan nasional. Kita bisa buat lumbung pangan di tiap-tiap RW atau desa/kelurahan, atau konsep family farming di tiap keluarga. Pada masa Covid-19, PPD bersama organ relawan di Komite Penggerak Nawacita, pernah membangun 25 kampung siaga se-Jabodetabek dan total ada 32 didaerah lainnya. Dengan gotong royang yang berat terasa ringan,” paparnya.

Selain itu, menurut Washinton keterlibatan BUMN juga sangat diperlukan dalam ketahanan pangan nasional. Ia menilai Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN lebih baik dialihkan untuk ketahanan pangan karena sangat bermanfaat untuk kondisi saat ini.

“BUMN juga perlu dilibatkan dalam kondisi saat ini. CSR BUMN lebih baik diarahkan untuk ketahanan pangan nasional untuk rakyat. Daripada digunakan untuk membangun citra politik, lebih baik gunakan CSR BUMN untuk ketahanan pangan rakyat,” tegasnya.

“Karena,ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (food soveregnity) dan mandiri (food resilience),” imbuh Washinton.

Sekali lagi Washinton pun meminta dukungan semua pihak dalam menghadapi kondisi bangsa dan dunia saat ini. Ia berharap dengan dukungan segala potensi kekuatan bangsa, ancaman maupun dampak dari badai krisis tersebut dapat dihadapi bersama-sama dengan lebih mudah. Sesuai slogan yang diusung pemerintah tahun ini “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat”.

“Mari kita perkuat solidaritas atau gotong royong yang telah menjadi jati diri bansa ini. Upaya pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat jangan hanya jadi slogan semata, tetapi harus dapat diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan, dan diwujudkan dalam kolaborasi multipihak,” pungkas Washinton.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Seribu Pengacara dan Ratusan Relawan Siap Dampingi Aiman, Gemakan Seruan #StayWithAiman

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD mengungkapkan saat ini ada seribu pengacara dan ratusan relawan siap bergabung untuk membela Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono, yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unggahan dnstagram pribadinya.

Dukungan kepada Aiman disampaikan Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Ronny Talapessy pada konferensi pers di Media Center TPN Ganjar – Mahfud, Kamis 30 November 2023. “Seribu pengacara dan ratusan relawan ini siap membela serya mendampingi Aiman dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kami menggaungkan seruan #StandWithAiman agar demokrasi kita tetap berada pada relnya,” kata Ronny.

Pada jumpa pers ini, Aiman mengungkapkan keresahannya karena surat panggilan pada dirinya dilayangkan Selasa, 28 November 2023 pukul 23.50 WIB saat keluarganya tengah beristirahat. “Jelas itu jam yang tidak wajar untuk bertamu. Anak saya yang masih seusia SD-SMP sampai kaget, terbangun dan bertanya kepada ibunya, siapa yang datang. Apakah tidak ada waktu lain untuk datang menyampaikan surat itu?” kata Aiman.

Aiman pun menjelaskan, video yang diunggah di Instagram pribadinya tidak menuduh aparat negara, dalam hal ini polisi, bersikap tidak netral dalam proses Pemilu 2024. “Saya menyampaikan fakta yang ada, dengan penegasan adanya kata ‘oknum’, ‘potensi’, dan ‘semoga informasi yang saya dapat salah’,” katanya. Aiman mengungkapkan keterkejutannya kasus ini berlanjut ke proses dugaan tindak pidana.

Dalam kesempatan ini, Ronny menirukan pernyataan presiden pertama RI, Soekarno. “Sudah sejak awal republik ini berdiri, Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Oleh karena itu, hukum menjadi salah satu pilar penting bagi negara ini, dan prinsip ini pada umumnya disepakati oleh presiden, siapa pun, di negeri ini,” ungkap Ronny.

Ronny menekankan, agar demokrasi harus dijaga, agar kita tidak kembali ke era kekelaman Orde Baru. “Ini bukan soal Aiman Witjaksono, ini bukan soal Ronny Talapessy, ini bukan soal Tama Langkun. Tapi ini soal bagaimana menjaga demokrasi tetap tegak di negeri ini,” tegasnya.

Selain Aiman Witjaksono dan Ronny Talapessy, jumpa pers ini juga dihadiri Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ifdhal Kasim, Wakil Direktur Tim Hukum TPN Heru Muzaki, serta Wakil Direktur Kajian TPN Tama Satrya Langkun.

Baca Selengkapnya

BERITA

TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Intimidasi pada Keluarga Aiman: Surat Panggilan Polisi Diantar Tengah Malam, Di Luar Batas Kewajaran

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD menyesalkan upaya intimidatif yang dilakukan kepolisian dalam memanggil Aiman Witjaksono terkait laporan polisi kepada Juru Bicara Tim TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD itu. Surat klarifikasi pemanggilan Aiman ke Polda Metro Jaya diantar polisi ke kediaman Aiman pada Selasa, 28 November 2023, pukul 23.50 WIB.

Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait video unggahan di akun Instagram pribadinya @aimanwitjaksono yang menyebut bahwa Pilpres 2024 merupakan ujian netralitas bagi aparat negara, termasuk TNI dan Polri. Laporan kepolisian itu disampaikan oleh enam pelapor berbeda yang memberikan laporannya pada hari yang sama.

“Kami menyimpulkan tindakan itu sebagai bentuk intimidasi karena merupakan hal yang di luar prosedur serta di luar kebiasaan, mengirim surat pemanggilan pada tengah malam, menjelang hari berganti. Bagaimanapun, seorang warga negara punya hak dan kewajiban, apalagi Aiman punya kontribusi kepada masyarakat dari profesinya sebagai jurnalis,” kata Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar – Mahfud, Ifdhal Kasim dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar – Mahfud, Kamis 30 November 2023.

Ifdhal mempertanyakan tindakan itu, apalagi tahapan hukumnya masih sebatas meminta klarifikasi atas laporan polisi kepada Aiman. “Apakah diperlukan perlakuan sampai seperti itu? Padahal ini kan tahapannya masih klarifikasi. Aiman pasti datang dan kooperatif dengan penyidik tanpa perlu ada pemanggilan pada tengah malam seperti ini,” katanya.

Sebagai praktisi hukum senior, Ifdhal menegaskan harapannya agar aparat penegak hukum, khususnya polisi bertindak profesional sesuai tata aturan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Ronny Talapessy juga menilai pengiriman surat panggilan pada tengah malam, sangat mengganggu ketenangan Aiman. Ia pun menyesalkan substansi laporan yang dinilainya mengebiri kebebasan berpendapat dalam demokrasi di Indonesia.

“Kita memperjuangkan proses demokrasi dengan keringat, darah, dan air mata. Tapi, mengapa sekarang indikator-indikator yang ada mengingatkan kita pada situasi di zaman Orde Baru?” tanyanya.

Ronny menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud menghargai proses hukum yang ada. “Kami jamin Aiman akan kooperatif,” ungkapnya.

Selain Aiman Witjaksono, Ifdhal Kasim, dan Ronny Talapessy, jumpa pers ini juga dihadiri Wakil Direktur Tim Hukum TPN Heru Muzaki serta Wakil Direktur Kajian Tama Satrya Langkun.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Desak KPU Segera Perbaiki Sistem dan Aparat Bertindak Soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih

Oleh

Fakta News

Jakarta – Calon presiden Ganjar Pranowo memberikan tanggapan tegas terkait peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga mengakibatkan bocornya data pemilih Pemilu 2024.

Ganjar meminta agar tindakan perbaikan dilakukan secepatnya dan dengan langkah-langkah perlindungan yang tepat, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan tetap terjaga.

“Kita pengen tau apa kemudian kekurangan yang ada disana. Tim IT kami juga sedang memantau terus, tapi tentu saja aparat penegak hukum kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki,” kata Ganjar sesuai menghadiri Mubes IX PGPI Tahun 2023 di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Ganjar menegaskan bahwa sistem KPU tidak boleh rentan, karena dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan publik.

“Sistemnya tidak boleh rentan, karena ini nanti yang membikin publik punya anasir-anasir negatif. Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera mencari cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres,” tegas Ganjar.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

Jimbo membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs web https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, Jimbo juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Di dalam data yang “bocor” itu, “Jimbo” mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS.

Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Baca Selengkapnya